Oleh R. Widiyartono

PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo pekan lalu menerima gelar yang diberikan dalam prsesi adat Lampung dalam prosesi adat di Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung.
Joko Widodo menerima gelar “Baginda Pemuka Bangsa”, kemudian dalam rangkaian acara tersebut ada prosesi Joko Widodo dengan pakaian adat khas setempat, duduk di kursi sambil menginjak kepala kerbau.

Tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menyampaikan bahwa, pemberian gelar adat atau muakhi ini sudah menjadi tradisi budaya yang dijalankan Masyarakat Lampung sejak ribuan tahun lalu.

Disebutkan, pemberian muakhi atau gelar adat ini merupakan bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi.

Pemberikan gelar adat pada Joko Widodo ini dilakukan pada saat melakukan safari politik perdananya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung. Prosesi budaya yang menunjukkan adanya saat Joko Widodo menginjak kepala kerbau, sontak menjadi viral dan perbincangan masyarakat.

Tradisi injak kepala kerbau, memang benar ada dalam budaya Masyarakat Lampung, yang merupakan bagian dari tradisi Begawi Cakak Pepadun. Upacara inimerupakan ritus adat tertinggi masyarakat Lampung Pepadun yang dalam pelantikan seseorang menjadi pemimpin adat (punyimbang) atau menganugerahkan gelar kehormatan (seperti Suttan, Rajo, atau Ratu).

Jadi Riuh Rendah

Video dan foto Jokowi menginjak kepala kerbau menjadi viral tersebar di seluruh plafform media sosial dan media mainstream. Ya wajarlah, karena yang menjadi berita adalah mantan Presiden RI dua periode, yang sampai saat ini masih banyak diperbincangkan, bahkan masih banyak yang mempersoalkan dirinya.

Bermula dari tradisi budaya, kemudian merembet ke mana-mana, terutama berkaitan dengan masalah politik. Ya jelas berkaitan dengan politik, karena Jokowi sedang melakukan safari politik, yang perdana pula bersama partainya.

Tetapi sundulan politik yang lain pun nimbrung. Joko Widodo yang menginjak kepala kerbau, kemudian ditafsirkan macam-macam. Ada yang menyebut itu sindiran pada PDI Perjuangan, Jokowi ditafsirkan sedang menginjak kepala banteng. Ada yang menulis “gajah menginjak banteng”. Ya, kita kan tahu PSI berlogo gajah yang sedang berjingkrak dan PDI Perjuangan berlogo kepala banteng.

Makin ramai peristiwa ini, makin riuh-rendah di media sosial maupaun media mainstream. Para kreator konten pun memanfaatkannya, karena ini mengundang viewers. Politisi dan para pengamat pun berkomentar, dan makin ramailah suasana.

Cakak Pepadun

Terlepas dari tafsir dan tanggapan masyarakat yang beraneka ragam, tradisi injak kepala kerbau ini memang ada, yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.

Lampung Pepadun merupakan kelompok masyarakat adat di pedalaman Lampung yang meliputi daerah Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Masyaraiat ini dikenal dengan sistem sosialnya yang egaliter dan demokratis.

Pemberian gelar adat atau juluk adok diperoleh melalui musyawarah dan prosesi cacak pepadun (duduk di singgasana kayu adat), menjunjung tinggi falsafah gotong royong dan keterbukaan.

Jadi pemberian gelar adat kepada Joko Widodo sudah barang tentu melalui proses musyawarah masyarakat adat di sini. Jokowi yang duduk di Singgasana kayu (pepadun) menjadi lambang kehormatan dan status sosial.  Adapun gelar yang diberikan kepada Joko Widodo adalah “Baginda Pemuka Bangsa.

Mengenai kepala kerbau yang menjadikan pemberian gelar adat itu menjadi viral dan jadi perbincangan di mana-mana, memang itu bagian dari prosesi. Prosesi menyentuhkan atau menginjak kepala kerbau yang disebut mesol kibau, mengandung makna tanggung jawab, keberanian, dan pengorbanan dalam memimpin.

Jadi ketika Jokowi mendapatkan gelar dan menginjak kepala kerbau ini, tentu saja masyarakat ada Lampung Pepadun menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memikul tanggung jawab dan berkorban sebagai pemimpin. Tanda penghormatan gelar ini, menjadi simbol penghargaan atas pengabdian Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.

Kenapa Riuh Rendah

Ini peristiwa budaya, yang harus diakui bersenggolan dengan peristiwa politik. Joko Widodo presiden dua periode, dan namanya masih selalu diperbincangkan  meski sudah tidak menjabat. Jokowi sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan yang membawanya menjadi presiden. Dan, antara Jokowi dengan PDI Perjuangan, harus diakui, ada suasana yang kurang baik, relasi antara keduanya sudah sangat berbeda, dan cenderung saling bertentangan.

Terlebih lagi ketika Jokowi menginjak kepala kerbau, kemudian banyak yang menafsirkan bahwa itu memang kepala kerbau tetapi kerbau kan punya tanduk. Kemudian ditafsirkanlah bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah banteng.

Padahal banteng dan kerbau itu jelas berbeda, banteng lebih erat kekerabatannya dengan sapi. Tanduk banteng lebih pendek dan mengarah cenderung ke depan, tanduk kerbau lebih panjang melengkung ke dalam.

Tetapi yang namanya politik, hal semacam ini jadi asyik untuk dijadikan isu. Tafsir bahkan yang liar pun menjadi sah. Misalnya, kenapa safari perdana itu ke Lampung, bukan yang lain. Karena di Lampung ada tradisi cakak pepadun, ada injak kepala kerbau. Biar asyik, partai yang logonya pakai hewan bertanduk biar kepanasan.

Dan, pasti tafsir semacam itu tidak bisa disalahkan apalagi dibawa ke masalah hukum sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Lha yang diinjak kepala kerbau, apa logonya kepala kerbau? Kenapa marah? Nah!

Orang Indonesia memang banyak terikat pada simbol, apalagi orang Jawa. Dan, simbol itu menimbulkan banyak tafsir, meskipun sudah ada tafsir pastinya. Tetapi biar ramai, ya dibuatlah tafsir-tafsir baru, dilebarluaskan.

Dalam prosesi cakak pepadun di Lampung, mantan Presiden Joko Widodo dengan pakaian kebesaran adat setempat menginjak kepala kerbau ada lah peristiwa budaya. Proses semacam itu sudah berlangsung ribuan tahun.

Tetapi apakah ini melulu peristiwa budaya? Tentu bisa muncul banyak tafsir, bahwa pelakunya adalah orang politik, yang sedang bersafari politik, pasti peristiwa ini sangat politis.

Namun yang harus dilihat, yang diinjak memang kepala kerbau bukan kepala banteng, sapi, rusa, atau kambing yang sama-sama bertanduk. Bahwa ada tafsir politis, ya sah saja. Kalau nggak gini, nanti nggak ramai. Nah!

R. Widiyartono, wartawan SuaraBaru.Id, pemerhati masalah Bahasa dan budaya

The post Jokowi Injak Kepala Kerbau, Ini Peristiwa Politik atau Budaya appeared first on SuaraBaru.id.

Acara pelepasan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen ini menjadi momen bersejarah, menandai langkah awal klub dalam kompetisi antar DPC PDI Perjuangan daerah se-Jawa Tengah.

Pelepasan itu turut disemarakkan dengan peluncuran jersey resmi yang akan dikenakan para pemain. Dengan desain yang memadukan warna identitas partai dan semangat lokal, jersey tersebut menjadi simbol perjuangan tim membawa nama Kebumen di kancah regional.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen Saiful Hadi menegaskan pentingnya peran olah raga, khususnya sepak bola, dalam membangun solidaritas, karakter, semangat persatuan dan kebanggaan daerah.

“Hari ini, 7 Juni 2025, kita secara resmi me-launching klub sepak bola Banteng Kebumen FC serta launching jersey resmi yang digunakan. Klub ini akan berjuang membela nama Kebumen dalam ajang Soekarno Cup 2025. Semoga bisa berjuang maksimal dan mengharumkan nama Kebumen di ajang tersebut,”tandas dia di hadapan para pemain, pelatih, dan pengurus tim.

Soekarno Cup 2025 merupakan turnamen yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Turnamen ini diikuti 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah serta satu tim dari DPD PDI Perjuangan Jateng, menjadikan total peserta sebanyak 36 tim.

Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang olah raga, namun juga sebagai wadah mempererat silaturahmi dan semangat gotong royong antar kader PDI Perjuangan.

Manajer Banteng Kebumen FC Suratman, mengungkapkan, timnya telah melakukan persiapan intensif sejak beberapa pekan terakhir, termasuk latihan fisik, taktik, dan uji coba antartim lokal.

“Alhamdulillah, kita sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami optimistis menang karena pemain sudah berlatih dengan baik, menjaga kekompakan, dan memiliki motivasi tinggi untuk membela Kebumen,”ucaop Suratman.

Yang menarik, komposisi pemain Banteng Kebumen FC diperkuat pemain Persak Kebumen serta beberapa pemain potensial dari daerah tetangga, seperti Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Strategi ini diambil untuk memperkuat kedalaman skuad dan meningkatkan daya saing di lapangan.

“Target awal kami lolos sebagai juara grup. Kita tergabung dengan tim-tim kuat seperti Wonosobo, Purworejo, dan Temanggung. Hari ini, kita akan melakoni pertandingan pertama melawan Wonosobo di Stadion Bhumi Pala Temanggung. Ini menjadi ujian awal, dan kami siap,”tambahnya.

Turnamen Soekarno Cup 2025 diprediksi akan berlangsung ketat dan penuh gengsi. Namun dengan persiapan dan dukungan penuh dari berbagai elemen, Banteng Kebumen FC ditargetkan mampu memberikan kejutan dan sebagai salah satu kekuatan baru di arena sepak bola Jawa Tengah.

Komper Wardopo

The post Banteng Kebumen FC Siap Berlaga di Soekarno Cup 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sosok dibalik terbitnya baliho raksasa bergambar mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, bertuliskan Banteng Perkasa akhirnya muncul.

Fakta di balik baliho raksasa bergambar Andika Perkasa yang berlokasi di seberang Kantor DPD PDIP ?Panti Marhaen) Kota Semarang yakni relawan pendukung Banteng Perkasa Indonesia (Baperi).

Pendiri Baperi, Sutejo, mengatakan, relawan Banteng Perkasa Indonesia ingin mengantar sosok Andika Perkasa maju bakal calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) melalui PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

The post Teka-teki di Balik Baliho Andika Perkasa di Semarang, Barisan Relawan ‘Njedhul’ Dukung Maju Pilgub Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

“PEMANASAN” kontestasi politik 2024 dapat kita rasakan memusar pada isu klasik keterbelahan antara “kita” dan “mereka”.

Mengapa klasik? Persoalan head to head dua elemen primordi itu selalu menjadi isu sexy. Di ranah publik, sentimen “naluri purba” manusia dibangkitkan untuk menggiring fanatisme rasa keberpihakan.

Di tingkat media, pemberitaan yang mengusik realitas keberagaman dijadikan salah satu pilihan untuk mengeksploitasi rasa ingin tahu, kepo, dan kepenasaranan. Perasaan alami audiens itu berpotensi meningkatkan viewers, like, dan subcribe. Ujung-ujungnya adalah mobilisasi target viralitas.

Sejumlah media tersegmen ke dalam pola-pola pemberitaan yang stereotipe. Setidak-tidaknya ada empat kategori segmentasi sikap dengan “frekuensi” dan intensitas masing-masing. Kebijakan editorial media-media itu mencermin ke dalam karakter dan gaya.

Pertama, media yang seolah-olah menjadi corong keberagaman, toleransi, atau yang “NKRI banget”. Pilihan isu pemberitaannya cenderung ofensif terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap berseberangan, yang dituding mempraktikkan politik aliran. Sebutan kadal gurun (kadrun) sering di-setting dan di- framing melalui para narasumber untuk menstigmatisasi kelompok yang diposisikan sebagai lawan.

Kedua, media yang menyuarakan sikap berseberangan dengan pola-pola stigmatisasi praktik politik aliran. Mereka memilih narasumber untuk merespons ofensif “kubu toleran”, atau melakukan serangan-serangan pula, baik yang bersifat tesis maupun antitesis.

Ketiga, media yang memberi ruang berimbang kepada dua kubu. Mereka mengetengahkan moderasi opini, dengan tidak memilih sikap keberpihakan verbal. Penilaian terhadap opini yang diangkat diserahkan kepada kedewasaan politik audiens.

Keempat, media yang mengakomodasi pertarungan opini, mengolahnya dalam intensi setting sebagai potensi viralitas. Isu apa pun yang diusung oleh dua kelompok besar itu, di-blow up sebagai sumber keuntungan dalam konteks algoritma google. Media-media ini memainkan kebijakan editorial yang pragmatis.

Tanggung Jawab Sosial
Pertarungan dua kelompok yang secara mainstream memiliki kekuatan penyangga itu, berpotensi memosisikan media-media dalam pilihan sikap masing-masing.

Fenomenanya, kubu yang berhaluan kebinekaan memosisikan diri berseberangan dengan kelompok yang dicap “kadrun”. Sama, seperti dulu kita mengenal ungkapan dikotomis cebong versus kampret.

Bahkan di level internal partai pun, kita catat misalnya di PDI Perjuangan muncul faksionasi Banteng vs Celeng, atau Dewan Kolonel vs Dewan Kopral. Hal ini mengingatkan dulu, pada fenomena di Partai Keadilan dan Sejahtera juga muncul faksi Keadilan dan faksi Kesejahteraan.

Suka atau tidak suka, faksionasi yang membelah posisi rakyat lewat cebong vs kampret, lalu cebong vs kadrun, menciptakan polarisasi yang berkesan memecah rasa kebinekaan.

Padahal bukankah dari “sononya”, Indonesia adalah bangsa yang beragam? Mindset mulia lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mewujud dalam kehidupan indah yang tanpa sekat suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Praksis pers menegaskan keberagaman ini dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjaga agar pemberitaan terbebas dari unsur SARA. Realitas kebinekaan itu dijaga oleh KEJ sebagai pilar moralitas dan tanggung jawab sosial pers.

Tak hanya KEJ sebagai moralitas wartawan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga dinuansai spirit kebangsaan yang kental.

Praksis fungsional media untuk memberi informasi, memberi pendidikan, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial adalah amanat yang menuntun wartawan dan media untuk menghayati nilai dasar keindonesiaan berupa sikap keberagaman.

Jebakan Politik Aliran
Isu politik aliran, disadari atau tidak disadari bisa menjebak media ke dalam dua bentuk kebijakan pemberitaan.

Pertama, mengklaim sebagai media representasi kebinekaan. Dalam kategori ini mereka menyuarakan perlawanan terhadap praksis politik aliran.

Kedua, merasa sebagai representasi perlawanan kelompok yang terposisikan oposisional kepada penguasa, dan seakan-akan kelompok ini mewakili agama mayoritas di Tanah Air.

Pada kategori pertama, pilihan narasumbernya adalah tokoh-tokoh yang vokal kepada “kadrun”. Begitu pula sebaliknya.

Dalam perspektif 2024, kedua kategori itu saling berebut ruang opini pemberitaan untuk isu-isu pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden.

Pesan-pesan, baik yang tersirat maupun yang tersampaikan secara verbal adalah kampanye branding, klaim-klaim, memperkuat citra baik, memberi citra buruk; yang didukung oleh kerja para buzzer.

Memberi Pertimbangan
Tentu bukan merupakan pilihan yang bijak, ketika wartawan dan media larut dalam keterjebakan pengelompokan itu. Pilihan kebijakan pemberitaan terpolarisasi oleh isu-isu “nasionalis” dan “kadrun”.

Menjadi berbahaya ketika stigmatisasi itu menyentuh relung sikap keberagamaan seseorang yang murni terkait dengan masalah akidah, padahal dalam sikap politik sejatinya dia toleran dan memahkotakan makna berkebangsaan.

Dalam kondisi demikian, media diharapkan dapat memerankan diri secara bijak sebagai “moderator”, yang merupakan pancaran pelaksanaan KEJ.

Jadi mengapa tidak memilih peran sebagai “pemberi pertimbangan”?

Posisi ini terasa mulia, ketika media mengapungkan fakta-fakta tentang berbagai alternatif yang dihamparkan ke hadapan publik.

Misalnya, memberi gambaran kualitas kepemimpinan seseorang yang banyak disebut sebagai kandidat capres, seperti apa rekam jejaknya, bagaimana keberpihakannya kepada nilai-nilai keberagaman, bagaimana kekuatan sikapnya tentang realitas keindonesiaan yang “berbagai-bagai”, juga bagaimana membaca hasil survei dari berbagai lembaga, dan sejumlah magnet lainnya.

Pemberitaan dengan model memaparkan secara jujur aneka pertimbangan inilah yang bisa membantu publik dalam memastikan pilihan.

Media bernilai fungsional ketika punya iktikad memberi konsiderans bagi calon pemilih capres. Model ini bakal menghindarkan bangsa dari risiko keterbelahan lantaran perang opini tentang kekhawatiran terhadap praktik-praktik politik yang merasa berkekuatan tanpa batas, termasuk politik aliran.

Idealnya, media tidak menyuburkan polarisasi yang berlangsung brutal, melainkan memberi pertimbangan jujur dari banyak pandangan yang beredar.

— Amir Machmud NS, wartawan suarabaru.id dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah —

The post Media dan Jebakan Pemberitaan Politik Aliran appeared first on SuaraBaru.id.