Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus Harso Widodo mengungkapkan, alokasi dana banpol ini dihitung sesuai perolehan suara parpol dalam Pemilu 2019 silam. Semakin banyak perolehan suara partai politik tersebut, maka akan semakin banyak pula dana banpol yang akan diterima.

”Untuk tahun 2022 ini nominal per suaranya adalah sebesar Rp 5 ribu, naik 100 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 2.500 per suara,” kata Harso, Rabu (7/9).

Untuk partai dengan nominal penerimaan paling besar, lanjut Harso, adala PDI Perjuangan yang memperoleh banpol sebesar Rp 430,4 juta, kemudian disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 378,8 juta, dan Partai Gerindra sebesar Rp 356,2 juta.

Partai urutan keempat yang memperoleh dana banpol terbanyak adalah Partai Golkar sebesar Rp 312,8 juta disusul PKS sebesar Rp 172,7 juta, Partai Nasdem Rp 171,3 juta, PAN Rp 150 ,7 juta, PPP Rp 144,8 juta, dan Hanura Rp 137,6 juta.

”Yang paling sedikit adalah Partai Demokrat yakni sebesar Rp 100,5 juta,” pungkas Harso.

Harso mengatakan, aturan penggunaan dana banpol saat ini lebih longgar dari sebelumnya. Bahkan, jika dalam penggunaannya ada sisa, parpol tak perlu berkewajiban mengembalikan ke kas daerah.

“Kalau ada sisa, masuk kas parpol lagi dan bisa digunakan untuk kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku,”paparnya.

Bupati Kudus HM Hartopo berharap para partai politik bisa memanfaatkan dana bantuan tersebut sebaik-baiknya. Apalagi, dana banpol pada tahun 2022 ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2021 kemarin.

”Penggunaannya juga harus sesuai dengan regulasi yang ada, jangan sampai ada temuan-temuan yang nantinya bisa menghambat aktivitas partai hingga merugikan masyarakat,” kata Hartopo, usai penyerahan dana banpol.

Dia pun menekankan agar parpol peraih banpol bisa mengoptimalkan dana bantuan tersebut untuk keperluan pendidikan politik di masyarakat. Mengingat cukup banyak masyarakat Kudus yang belum mengerti bagaimana sistem politik itu bekerja.

”Teman-teman anggota dewan ini juga harus menepati janjinya untuk lebih dekat pada masyarakat, salah satunya adalah dengan cara memberikan pendidikan politik ini,”

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, kenaikan alokasi dana banpol sebesar 100 persen ini merupakan yang terbesar di antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Hal ini merupakan komitmen Pemkab Kudus untuk bersinergi dengan parpol guna menciptakan iklim demokrasi yang baik.

“Dengan dana banpol ini, setiap parpol diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,”ujar Masan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut.

Ali Bustomi

The post Rp 2,3 Miliar Dana Banpol di Kudus Cair, Naik 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus dengan dihadiri perwakilan dari sembilan parpol, Rabu (13/10).

“Kami minta masing-masing parpol untuk ikut menjaga stabilitas keamanan daerah, sedangkan dana banpol yang diterima dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pendidikan politik,” kata Bupati Kudus Hartopo di sela-sela penyerahan dana banpol di Pendopo Kabupaten Kudus.

Karena saat ini masih masa pandemi, dia berharap, bantuan para pengurus parpol untuk ikut membantu peningkatan cakupan vaksin Covid-19, terutama untuk kelompok lanjut usia (lansia).

“Kami minta bantuannya untuk ikut mendorong dan memotivasi masyarakat agar mau vaksin karena cakupan vaksin lansia belum capai target yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap dengan cakupan vaksin untuk lansia sesuai target dari pusat, tentunya Kudus bisa menerapkan PPKM level 2 lagi, karena rendahnya tingkat vaksin lansia mengakibatkan Kudus naik level menjadi level 3.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo mengungkapkan dari sembilan parpol memang masih ada satu parpol yang belum mengajukan pencairan dana banpol, yakni Partai Demokrat. Sepanjang belum tutup buku kas daerah, masih ada kesempatan mengajukan pencairan.

Di Kabupaten Kudus tercatat ada 10 parpol peraih kursi di DPRD yang mendapatkan dana banpol, yaitu Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PKB.

Adapun anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,2 miliar untuk diberikan kepada 10 parpol peraih kursi di DPRD Kudus. Sedangkan nilai bantuan keuangan untuk masing-masing parpol sesuai jumlah perolehan suara dengan nilai bantuan per suara Rp2.550.

Penerima bantuan terbesar PDIP sebesar Rp219,47 juta, disusul PKB sebesar Rp193,19 juta, Partai Gerindra sebesar Rp181,68 juta, Partai Golkar sebesar Rp159,53 juta, Partai Nasdem sebesar Rp87,38 juta, dan PAN sebesar Rp76,87 juta.

Kemudian PKS mendapatkan bantuan sebesar Rp88,1 juta, PPP sebesar Rp73,89 juta, dan Partai Hanura mendapatkan bantuan Rp70,22 juta dan Partai Demokrat ketika nanti mengajukan mendapatkan bantuan sebesar Rp51,26 juta.

Tm-Ab

The post Pemkab Kudus Kucurkan Rp 1,2 Miliar untuk Bantuan Parpol appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya berharap bantuan keuangan ini dapat digunakan sebaik baiknya dalam memprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat,” kata Hartopo di hadapan sejumlah pengurus Parpol di Kudus..

Menurut Hartopo dalam menjalankan perannya, partai politik harus mempunyai tanggung jawab untuk terus melakukan proses pembangunan politik dengan cara mewujudkan sistem politik demokratis agar semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Sistem politik harus bersifat mendidik, peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mampu menyelenggarakan dan menjaga stabilitas Nasional dan Daerah,”ujarnya.

Selain itu, Hartopo juga berpesan, di era pandemi ini Kabupaten Kudus telah menjadi sorotan kedua di Jawa tengah mengenai kasus Covid-19 setelah Semarang, Pihaknya berharap kepada anggota atau kader-kader partai politik untuk menjadi pelopor dalam masyarakat dalam hal penekanan penyebaran Covid-19.

“Saya berharap para kader atau anggota partai politik agar dapat menjadi pelopor dimasyarakat dalam hal menekan angka penyebaran Covid-19 untuk mencegah kematian akibat wabah ini sampai ditingkat RT/RW,” harapnya.

Dari data yang ada, di Kudus ada 10 Parpol peraih kursi DPRD yang berhak mendapatkan dana Banpol. Parpol tersebut meliputi PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Demokrat, serta PPP serta Hanura.

Sesuai Aturan

Namun, dalam kelanjutannya Partai Hanura yang tidak bisa mencairkan dana Banpol karena pengurus yang bersangkutan tidak melakukan pengajuan.

Sementara, Asisten Pemerintahan Setda Kudus, Agus Budi Satrio mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri no 36 tahun 2018 telah ditetapkan aturan-aturan dan tata cara dalam menyalurkan bantuan keuangan untuk partai politik, serta merujuk pada keputusan Bupati Kudus tentang pemberian bantuan keuangan untuk partai politik.

Agus juga menjelaskan bahwa selain pemberian bantuan keuangan untuk partai politik, juga dilaksanakan penjelasan tentang penatausahaan dan pengelolaan administrasi.

“Pemberian bantuan keuangan untuk partai politik ini berdasarkan Permendagri serta merujuk pada keputusan Bupati Kudus tentang pemberian bantuan keuangan partai politik. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini sekaligus menjadi pembelajaran tentang penatausahaan dan pengelolaan administrasi bantuan keuangan parpol yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia menyebutkan anggaran untuk bantuan keuangan parpol di Kabupaten Kudus pada tahun ini mencapai Rp1,2 miliar untuk 10 parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Setiap parpol akan mendapatkan dana Banpol berbeda sesuai jumlah suara yang diperolehnya dalam Pemilu 2019.

Tm-Ab

The post Hartopo  Minta Dana Banpol Harus Bisa Dipertanggungjawabkan appeared first on SuaraBaru.id.