Kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU), yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah DR A Yuspahruddin diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Setyawan Hartono pada ⁹Selasa (9/5/2023).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand Keisha Yogyakarta dilakukan guna mendukung kinerja jajarannya, yakni Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang.

Kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kerja sama di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dalam rangka peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Kepala BHP Semarang, Agustina Setiyawati mengatakan, Nota Kesepahaman itu sebagai pedoman bagi para pihak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta di bidang peradilan secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dengan tujuan, meningkatkan koordinasi dan sinergitas demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukurn dan HAM dan peradilan.

Swmentara ruang lingkup kerja sama itu mencakup terkait perwalian, pengampuan, Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid), dan Harta Kekayaan yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang perlu segera disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang.

Kepala Kanwil Jawa Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengungkapkan, penandatanganan MoU dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut merupakan untuk peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui percepatatan penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri se-Provinsi DIY kepada Balai Harta Peninggalan Semarang.

“Kami berharap, dengan adanya kelanjutan penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi sebuah langkah dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam menjangkau masyarakat, demi terciptanya perlindungan hak-hak keperdataan atas subyek yang dinyatakan tidak cakap hukum,” ujar Nur Ichwan.

Pada kegiatan penandatanganan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DIY, Rahmi Widhiyanti, Kepala BHP Semarang, serta perwakilan BHP seluruh Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan oleh narasumber dari Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nurdiyatmi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dr. Yunanto, dan Notaris PPAT Dr. KRT. MJ. Widijatmoko.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng – Pengadilan Tinggi DIY Teken MoU Peningkatan Perlindungan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Selain bersilaturahmi, PKY Jateng juga ingin menjalin kerja sama yang baik agar terwujud peradilan yang bersih, transparansi dan berintegritas.

Dalam kunjungan tersebut, Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan didamping Asisten PKY Bidang Pemantauan Persidangan, Helmi Yan Harmiyanto dan Asisten PKY Bidang Sosialisasi, Dewi Ratna Siti Mukaromah ditemui Ketua PN Kendal, Cristina Endarwati dan Wakilnya, Nunung Kristiyani.

“Dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparansi, dan berintegritas di Jawa Tengah diperlukan sinergitas yang baik antara PKY Jawa Tengah dengan seluruh pengadilan yang ada dalam yurisdiksinya,” tutur Farhan, Jumat (24/2/2023).

“Kami berharap dengan adanya koordinasi dan sinergitas ini, akan semakin mengeratkan hubungan antar lembaga Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Sehingga mampu membawa dampak positif dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat,” ucapnya.

Sementara Helmi Yan Harmiyanto menambahkan, PKY Jawa Tengah dapat melakukan pemantauan persidangan yang menjadi perhatian publik. Hal itu dilakukan bukan untuk mencari kesalahan hakim melainkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dari intervensi pihak luar.

“Pemantuan persidangan merupakan tugas Penghubung Komisi Yudisial yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Diharapkan kehadiran PKY dapat mengangkat kepercayaan masyarakat.” ungkap Helmi.

Ketua PN Kendal Cristina mempersilahkan PKY untuk melakukan tugas dan wewenang PKY sebagaimana tugas dan kewenangannya. Ia juga berharap Komisi Yudisial bukan hanya menjadi lembaga pengawas hakim, melainkan bisa menjadi lembaga yang dapat menjaga marwah hakim.

“Silahkan lakukan tugas sesuai tupoksinya dengan benar dan tepat. KY merupakan mitra bagi kami yang bisa mengawasi, menjaga dan juga melindungi kami,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Bangun Sinergitas, PKY Jateng Kunjungi PN Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan PKY Jateng, Dewi Siti Ratna Mukharomah selaku asisten PIC Sosialisasi Kelembagaan bersama Siti Alifah, PIC Penerimaan Laporan Masyarakat dan Helmi Yan Harmianto selaku PIC Pemantuan Persidangan, disambut Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS dan Sekretaris PWI, Setiawan Hendra Kelana.

Masih dalam momen Hari Pers Nasional (HPN), Dewi mengucapkan selamat HPN untuk PWI di seluruh Indonesia. Dewi berharap pers Indoensia semakin maju dan dapat memberikan informasi positif, edukatif dan membangun kepercayaan masyarakat.

Sementara Siti Alifah memperkenalkan terkait PKY Jateng. Menurutnya, PKY di Indoensia yang sudah terbentuk ada di 20 Provinsi.

“Alhamdulillah total Penghubung Komisi Yudisial yang sebelumnya hanya 12 sekarang bertambah 8, sehingga menjadi 20 penghubung di 20 Provinsi di Indonesia,” ujar Siti Alifah.

Pada kesempatan itu Helmi menambahkan, pihaknya sangat berterimakasih atas kehadiran PWI Provinsi Jateng dalam memberikan edukasi dan informasi, terutama dalam memperkenalkan PKY kepada masyarakat luas.

”Semoga dengan silaturahmi ini, PKY Jateng bisa terus membangun sinergisitas dengan seluruh wartawan di Jawa Tengah, sekaligus memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terkait tugas dan wewenang Komisi Yudisial, yaitu mengawasi sekaligus menjaga harkat dan martabat hakim,” ungkapnya.

Ketua PWI Jateng, Amir Machmud mengajak PKY Jateng untuk bekerja sama dalam kegiatan yang diselenggarakan PWI Jateng.

“Terima kasih kepada PKY Jateng dalam menjaga peradilan bersih di 70 lebih pengadilan di Jawa Tengah,” kata Amir Machmud.

Amir Machmud menyebut beberapa hari kedepan PWI Jateng mempunyai agenda besar, seperti doa bersama, diskusi kebangsaan, dan lainnya. Pihaknya berharap PKY Jateng bisa hadir di tengah-tengah kegiatan tersebut.

Ning Suparningsih

The post Bangun Sinergitas, Penghubung Komisi Yudisial Jateng Kunjungi Kantor PWI  appeared first on SuaraBaru.id.

Silaturahmi dan koordinasi yang dilaksanakan PKY Jateng ini merupakan bagian dari perkenalan PKY Jateng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kalangan instansi pemerintahan, di Jawa Tengah.

Menurutnya, ini merupakan langkah awal yang sangat baik bagi PKY jateng kedepannya.

“Alhamdulillah, kami mendapat apresiasi dan dukungan dari DLHK wilayah Jateng, dan mereka semua siap mendukung segala kegiatan PKY Jateng kedepannya,” ungkap Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan.

Selain agenda koordinasi dan silaturahmi, PKY Jateng juga mengajak kepada DLHK untuk kerja sama dalam semua kegiatan yang ada.

Sementara itu, Gatot Purwadi selaku Sekretaris DLHK Jateng mengapresiasi kunjungan dari PKY Jateng ini.

Gatot menyampaikan, pihaknya siap untuk bekerja sama dengan PKY Jateng dan berkomitmen menjaga dunia peradilan bersih khususnya di Jateng.

“Kami dari DLHK wilayah Jawa Tengah, siap bekerja sama dan berkomitmen untuk menjaga peradilan yang bersih. Kami juga akan menyampaikan itu kepada bagian hukum yang ada dibawah naungan DLHK Jateng untuk membuat laporan kepada PKY Jateng jika diperlukan,” tambahnya.

Ning Suparningsih

The post PKY Jateng Bangun Sinergitas dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan appeared first on SuaraBaru.id.