Audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif antara tenaga PPPK-PW, DPRD, dan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi para pegawai, mulai dari kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, hingga harapan adanya regulasi yang memberikan kepastian jenjang karier di masa mendatang.

Ratusan tenaga PPPK-PW yang saat ini menjalankan tugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan harapan agar pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap keberadaan mereka yang selama ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik. Mereka berharap adanya kejelasan kebijakan terkait status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Sekretaris Aliansi PPPK-PW DPD Kota Pekalongan, Wahyu Widoyo, menyampaikan bahwa para tenaga PPPK-PW berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan kepastian regulasi yang berpihak kepada mereka.

“Aspirasi utama kami adalah kejelasan status, perlindungan kerja, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya dalam forum audiensi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, H Masykur, menegaskan bahwa DPRD memahami kegelisahan dan harapan yang dirasakan para tenaga PPPK-PW. Menurutnya, keberadaan PPPK-PW memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan layak mendapatkan perhatian dan pengawalan bersama.

“Kami mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tantangan cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai,”ucapnya.

Meski demikian, H Masykur memastikan DPRD Kota Pekalongan tidak akan tinggal diam. Komisi A bersama unsur DPRD lainnya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan PPPK-PW agar tidak merugikan para pegawai yang telah mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

“DPRD memiliki komitmen untuk terus mengawal kebijakan terkait PPPK paruh waktu. Kami akan berupaya mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah, termasuk membahas kebutuhan anggaran dengan Badan Anggaran agar keberadaan PPPK-PW tetap terjaga dan tidak terjadi pengurangan tenaga yang justru dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Menurut Masykur, audiensi tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para PPPK-PW dalam mencari formulasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan kesejahteraan pegawai.

“Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan PPPK-PW juga menyampaikan sejumlah harapan terkait pemenuhan hak-hak pegawai, seperti pemberian gaji ke-13, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, serta adanya kepastian regulasi yang membuka peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu,”bebernya.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari DPRD Kota Pekalongan. Para anggota dewan menilai bahwa kesejahteraan pegawai merupakan faktor penting dalam menjaga motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“DPRD juga berkomitmen untuk turut memperjuangkan aspirasi PPPK-PW hingga ke tingkat pemerintah pusat. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mendorong percepatan kejelasan regulasi terkait PPPK paruh waktu agar para pegawai memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas di masa mendatang,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperhatikan kesejahteraan PPPK-PW sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

“Saat ini besaran penghasilan PPPK-PW masih bervariasi karena mengikuti penghasilan yang diterima ketika mereka masih berstatus tenaga non-ASN. Namun demikian, Pemkot terus melakukan evaluasi dan kajian untuk mencari peluang peningkatan kesejahteraan secara bertahap,” terang Didik, sapaan akrabnya.

Didik menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan juga menunjukkan keberpihakan terhadap tenaga PPPK-PW melalui kebijakan tidak membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang saat ini sudah tersedia di masing-masing OPD.

“Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan PPPK paruh waktu yang telah bertugas di berbagai perangkat daerah. Mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, Didik menegaskan bahwa Pemkot Pekalongan masih melakukan kajian secara mendalam. Berbagai aspek menjadi pertimbangan, termasuk kebutuhan formasi yang muncul akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Pada tahun ini terdapat tiga PPPK penuh waktu yang memasuki masa purna tugas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang akan diperhitungkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ke depan,”katanya.

Ia menilai, audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kebersamaan. Baik DPRD, pemerintah daerah, maupun perwakilan PPPK-PW sepakat bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menemukan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan ke depan akan lahir kebijakan yang semakin berpihak pada kesejahteraan tenaga PPPK-PW sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Pekalongan,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD dan Pemkot Pekalongan Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu seperti yang disampaikannya, saat menerima audiensi pengurus Siwo PWI Jateng di kantornya, Selasa (12/5/2026).

”Selama ini kami tak bisa menampik, keberadaan Siwo PWI memang menjadi mitra strategis dalam pemberitaan, demi mengobarkan spirit dan kemajuan olaharaga di Jateng. Apalagi ada multievent bergengsi Porwanas, yang menjadi agenda rutin. Dispora tetap terpanggil untuk mendukung kegiatan Siwo PWI,” tegas Aria.

BACA JUGA: Pendidikan Politik Gen Z di Wonosobo Digencarkan, Kesbangpol Siapkan Pemilih Pemula Hadapi Pemilu 2029

Rombongan PWI dipimpin langsung Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana, didampingi Sekretaris Achmad Ris Ediyanto. Dari Siwo PWI hadir Ketua Wisnu Setiadji, Wakil Ketua Sigit Pramono, Sekretaris Aman Ariyanto, Wakil Sekretaris Lia Dina Yunita, Bendahara Abduh Imanulhaq, Bidang Kerja Sama Didik SP dan Budi Winarto, serta Bidang E-Sport Nurul Wahid.

Terkait lepasnya Siwo PWI dari keanggotaan KONI Jateng, ungkap Aria, pihaknya berusaha memberikan perhatian optimal, menyangkut soal anggaran.

”Dispora akan mengupayakan mekanisme hibah kepada Siwo, seperti yang juga dilakukan kepada organisasi lainnya,” tandasnya.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Kampanye Antibullying

Namun mekanisme hibah ini, tetap akan dilihat dulu regulasinya, apakah memungkinkan setiap tahun, mengingat Siwo adalah badan fungsional, bukan kategori mandatory.

Jika hibah dirasa belum memungkinkan, maka Dispora akan tetap memberikan support kegiatan Siwo, ketika akan menggelar kegiatan, misalnya kegiatan di tingkat provinsi.

Dispora juga akan mengupayakan untuk berkolaborasi dengan CSR perusahaan, untuk bisa men-support kegiatan dari Siwo PWI.

BACA JUGA: Gubernur Ahmad Luthfi Ancam Tindak Tegas Pengusaha Tambang Nakal

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana menyampaikan apresiasi tinggi  atas dukungan Dispora kepada Siwo PWI. Menurut Iwan, panggilan akrabnya, Porwanas tahun 2027 merupakan agenda spesial, karena dibarengkan dengan peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2027.

”Di tengah status Siwo PWI yang bukan anggota KONI Jateng, adanya support dari Dispora ini tentu sangat berarti,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris PWI Achmad Ris Ediyanto menyebutkan, pihaknya menaruh harapan, agar Dispora bisa membantu dan mengawal kegiatan Porwanas, yang selama ini Jateng tak pernah absen dalam event Nasional itu.

BACA JUGA: Pelatihan Optimalisasi CapCut untuk Guru SMK Yayasan Pharmasi Semarang

”Kita punya sejarah bagus saat Porwanas IX/2007 di Samarinda, dimana Jateng masuk tiga besar, dengan capaian 6 emas 1 perunggu,” terang Ade, sapaan akrabnya.

Di bagian lain, Ketua Siwo PWI Wisnu Setiadji menjelaskan, pada Porwanas di Lampung tahun 2027, akan menggelar 14 cabang. Di antaranya Fun Run, Bulu Tangkis, Biliar, Bridge, Catur, Domino, E-Sport, Futsal, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Sepakbola Mini, Karaoke, Jurnalistik, dan Fotografi.

Pada Porwanas 2024 di Kalsel, Jateng membawa pulang 1 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Medali emas disumbangkan dari nomor Beregu Bulu Tangkis.

Riyan

The post Dispora Jateng Komitmen Dukung Siwo PWI Jateng Menuju Porwanas 2027 appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan langkah konkret membangun sinergi kelembagaan di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi sebelumnya, termasuk dalam momentum kunjungan reses Komisi XIII DPR RI, yang menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam memperkuat layanan perlindungan saksi dan korban di daerah.

Pada kesempatan audiensi, LPSK mencatat saat ini terdapat ratusan penerima layanan perlindungan di Jawa Tengah, sehingga koordinasi lintas instansi menjadi kebutuhan mendesak.

Hadir juga Wakil Ketua LPSK RI, Antonius P.S. Wibowo, didampingi Kepala Perwakilan LPSK Jawa Tengah, Asri Oktavianty Wahono, serta jajaran. Dari pihak Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, audiensi diterima oleh Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kadiv P3H, Delmawati, KabagTum Toni Sugiarto dan Ketua Tim HRBTI, Hazmi Saefi.

Dalam pertemuan itu, Antonius menggarisbawahi pentingnya mengaitkan peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan fungsi perlindungan saksi dan korban. Ia menegaskan sejauh mana OBH dapat berperan tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam sosialisasi pencegahan kekerasan.

“Ke depan, LPSK tidak bisa dilepaskan dari proses hukum, apalagi dengan hadirnya KUHP baru. Perlindungan saksi dan korban harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa penguatan LPSK harus diiringi dengan perluasan jaringan informasi dan kolaborasi, termasuk dengan pemerintah daerah dan OBH. Menurutnya, OBH memiliki posisi strategis karena berada di garis depan pelayanan hukum masyarakat.

“Kalau OBH sudah dibekali pemahaman, maka ketika mendampingi korban atau saksi, mereka tidak lagi mulai dari nol,” katanya.

Kakanwil Heni menyatakan kesiapan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah untuk mendukung penguatan peran LPSK, terutama melalui jaringan penyuluh hukum dan paralegal.

“Kami siap mendorong sosialisasi substansi perlindungan saksi dan korban, termasuk melalui penyuluh hukum dan platform digital. Bahkan, kami membuka ruang kolaborasi seperti _podcast_ bersama LPSK agar edukasi ini menjangkau masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas paralegal dalam isu perlindungan korban kekerasan. Saat ini, kata dia, terdapat ribuan paralegal desa di Jawa Tengah yang berpotensi menjadi ujung tombak edukasi hukum di masyarakat.

“Paralegal seharusnya memiliki keahlian dalam pencegahan kekerasan dan pendampingan saksi korban. Ini bisa diperkuat melalui pelatihan bersama,” tambahnya.

Selain itu, keberadaan ribuan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dinilai menjadi infrastruktur penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Namun, tantangan utama masih terletak pada rendahnya pemahaman publik terhadap peran dan fungsi LPSK.

“Masyarakat belum familier dengan tugas dan fungsi LPSK. Karena itu, strategi komunikasi harus diperkuat, termasuk melalui media digital yang lebih efektif menjangkau publik,” ujar Heni.

Audiensi ini menghasilkan kesepahaman awal untuk memperkuat sinergi, mulai dari sosialisasi bersama, peningkatan kapasitas SDM hukum, hingga integrasi layanan perlindungan saksi dan korban di daerah.

Ning S

The post Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban, Kemenkum Jateng Terima Audiensi LPSK appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan tersebut, Menkum menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengawasan regulasi, khususnya di tengah pesatnya transformasi digital yang telah menghapus batas komunikasi lintas negara.

“Transformasi digital telah melahirkan ekosistem baru, termasuk munculnya kreator-kreator konten yang edukatif dan berdampak. Namun, di sisi lain, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak,” ujar Menkum, Kamis (9/4/2026).

Berdasarkan data tahun 2025, terdapat sekitar 240 juta pengguna internet aktif di Indonesia, dengan sekitar 70 juta di antaranya merupakan anak di bawah usia 16 tahun. Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Menkum menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan pada upaya perlindungan anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia, sekaligus mengacu pada praktik baik yang telah diterapkan di berbagai negara.

Selain isu perlindungan anak, Kementerian Hukum juga tengah mendorong agenda keadilan royalti bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah berupaya menciptakan tata kelola distribusi royalti yang lebih adil dan transparan, khususnya dalam ekosistem digital global. Selain itu, Menkum juga mendorong dominasi Artificial intelligence (AI) juga harus diperhatikan supaya ada nilai ekonomi bagi media.

“Tujuan utama kami adalah melindungi kreator dan memastikan adanya keseimbangan dalam distribusi nilai ekonomi. Indonesia adalah pasar besar dengan potensi tinggi, sehingga perlu adanya komitmen bersama dari industri,” tegas Menkum.

Sementara itu, Executive Vice President USABC, Marc Mealy, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Ia juga menegaskan komitmen USABC yang menaungi sekitar 180 perusahaan lintas sektor untuk mendukung implementasi kebijakan serta memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dukungan yang sama juga disampaikan perwakilan Meta Indonesia Rendy Novalianto dan Google Indonesia, Putri Alam, Director of Government Affairs & Public Policy.

The post Bertemu Menteri Hukum, Platform Digital Berkomitmen Dukung Aturan Pemerintah Terkait Perlindungan Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua KONI DIY itu, menerima audiensi di ruang kerjanya, yang ada di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Sabtu (7/3/2026).

Dalam pertemuan itu, dibahas rencana Provinsi Jateng dan DIY untuk maju bersama sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXIII/2032. Sri Paduka Paku Alam X yang didampingi sejumlah pengurus KONI DIY pun, menyambut positif inisiatif ini.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Sumardiyo : Wakil Rakyat Perlu Sinergi dengan Wartawan

Dia menilai, kerja sama ini memiliki potensi besar, dan perlu dipersiapkan secara matang agar mampu bersaing dalam proses bidding tuan rumah ajang olahraga Nasional itu.

”Kami menyambut baik rencana ini. Namun tentu harus dipersiapkan dengan serius dan matang, agar semua aspek benar-benar siap,” ungkap Paku Alam dalam pertemuan itu.

Dari paparan KONI Jateng dan DIY terungkap, kedua daerah ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi modal kuat, untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga empat tahunan ini.

BACA JUGA: Polda Jateng Hadirkan Layanan Digital Chatbot “Si Polan”, Permudah Akses Informasi Mudik 2026

Salah satunya, dukungan luas dari berbagai pihak di kedua daerah. Mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, pemangku kepentingan olahraga, hingga masyarakat.

Selain itu, Jateng dan DIY dinilai memiliki kesamaan kultur dan kedekatan geografis, yang memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan event berskala Nasional.

Dari sisi infrastruktur, kedua wilayah juga dinilai cukup siap. Akses transportasi yang semakin baik, ketersediaan fasilitas akomodasi, serta berbagai destinasi wisata, menjadi nilai tambah yang dapat mendukung konsep sport tourism.

BACA JUGA: Disnakerintrans Wonosobo Gelar Tiga Pelatihan DBHCHT, Perkuat SDM Industri SKT dan Keterampilan Masyarakat

Tak hanya itu, baik di Jateng maupun DIY telah tersedia berbagai venue olahraga yang memadai, dan memenuhi standar untuk penyelenggaraan pertandingan berbagai cabang olahraga.

Faktor lain yang turut menjadi kekuatan, adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang olahraga. Di kedua provinsi ini, juga terdapat sejumlah perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Dengan berbagai potensi itu, rencana Jateng dan DIY untuk menjadi tuan rumah bersama PON XXIII/2032, dinilai memiliki peluang besar apabila dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.

Riyan

The post Jateng-DIY Siap Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Bersama PON XXIII/2032 appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kanwil tersebut menjadi forum dialog terbuka antara jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan mahasiswa dalam membahas arah pembaruan hukum pidana nasional serta dinamika implementasinya di lapangan, Jumat (27/2/2026)..

Dari pihak Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati serta Penyuluh Hukum Ahli Madya, R. Danang Agung Nugroho.

Sementara itu, jajaran pengurus Badko HMI Jateng–DIY hadir dengan membawa sejumlah isu strategis yang ingin didiskusikan, antara lain arah baru hukum pidana di Indonesia, isu-isu krusial dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta masa depan hukum pidana dalam konteks demokrasi Indonesia.

Delmawati menjelaskan secara singkat tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, khususnya dalam aspek pelayanan hukum dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ia menegaskan bahwa Kanwil memiliki peran penting dalam melakukan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum daerah, termasuk menerima permohonan dari pemerintah kabupaten/kota apabila terdapat regulasi yang dinilai tidak relevan atau menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kami juga membuka ruang koordinasi dan permohonan fasilitasi apabila terdapat peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan hambatan atau ketidaksesuaian,” ungkap Delmawati.

Ia menambahkan bahwa dalam proses pembentukan maupun pengkajian regulasi baru, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan unsur mahasiswa.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkaya perspektif serta memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis.

Dalam forum diskusi, para mahasiswa menyampaikan pandangan bahwa regulasi baru, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan, mengusung paradigma yang kompleks dan memuat semangat pembaruan.

The post Kanwil Kemenkum Audiensi dengan Badko HMI Jateng-DIY, Bahas Arah Baru Hukum Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dia sampaikan dalam audiensi yang dilakukan dengan Pokjana Kemenag Jateng, di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026). Dalam audiensi itu membahas tentang kesiapan pelatihan peningkatan kompetensi para Jabatan Fungsional Perencana.

”Kami memahami pentingnya kompetensi sebagai seorang Perencana. Sehingga kami siap mendukung upaya peningkatan kompetensi para Perencana di lingkungan Kemenag Jateng,” kata dia, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag Jateng.

BACA JUGA: Bandara Adi Soemarmo Siap Sambut Kedatangan Kafilah MTQ Nasional XXXI/2026

Sementara itu, Ketua Pokjana Kemenag Jateng, Suwarno menyatakan apresiasi, atas kesediaan BDK Semarang, untuk memasilitasi pelatihan peningkatan kompetensi bagi para Perencana.

”Kami berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan, dan pelaksanaan program-program Kemenag di Jateng,” imbuhnya.

Audiensi ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi peningkatan kompetensi para Perencana di lingkungan Kemenag Jateng, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Riyan

The post Pokjana Kemenag Jateng Perkuat Kualitas Perencanaan appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor KONI Jateng, Komleks GOR Jatidiri, Semarang, Rabu (25/2/2026) itu, membahas sejumlah persyaratan administratif dan teknis, agar domino dapat diakui sebagai cabang olahraga resmi.

Dalam keterangannya, Dwi Yaswanto menyampaikan, Orado merupakan organisasi domino yang baru dideklarasikan di tingkat pusat pada 7 Januari lalu, dan kini tengah membentuk kepengurusan di daerah, termasuk di Jateng.

BACA JUGA: Pengamat Kebijakan Publik Undip: Bantuan Operasional RT Prgram Jenius Pemkot Semarang

”Orado Jawa Tengah harus melengkapi syarat-syarat untuk bisa bergabung di bawah naungan KONI. Tentu mengacu pada AD/ART KONI Jawa Tengah dan KONI Pusat,” ujar Yayan, sapaan Dwi Yaswanto.

Dijelaskan juga, salah satu syarat utamanya, kepengurusan harus sudah terbentuk minimal 50 persen plus satu, dari jumlah kabupaten/kota di Jateng. Dengan jumlah sebanyak 35 kabupaten/kota, maka setidaknya harus terbentuk kepengurusan di 18 daerah.

Selain itu, di tingkat kabupaten/kota, pengurus juga harus memiliki klub-klub yang berada di bawah naungannya. Struktur organisasi yang jelas hingga tingkat daerah, menjadi syarat penting sebelum sebuah cabor dapat diterima sebagai anggota KONI.

BACA JUGA: Polres Purworejo Berbagi Takjil dan Bukber  Anak Yatim, Wartawan , dan Pegiat Medsos

Yayan menambahkan, saat ini Orado di tingkat pusat juga belum terdaftar secara resmi di KONI Pusat, karena masih harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk penyelenggaraan kejuaraan tingkat Nasional, sesuai regulasi yang berlaku.

Meski demikian, KONI Jateng mengapresiasi inisiatif Orado, dalam mengembangkan domino menjadi olahraga prestasi.

Menurutnya, permainan domino yang selama ini dikenal luas di masyarakat, memiliki unsur konsentrasi dan ketahanan mental yang kuat. Terutama saat dimainkan dalam situasi kompetitif.

BACA JUGA: Musrenbang Generasi Muda Perempuan dan Kelompok Rentan, Wabup Blora Minta Gen Z Kembangkan Ekonomi di Era Digital

”Permainan ini sudah sangat memasyarakat, bukan hanya di Jateng, tetapi juga secara Nasional. Tinggal bagaimana pembinaan dan regulasinya diperjelas, agar benar-benar menjadi olahraga prestasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengprov Orado Jateng, Suli Wiranta menyatakan, pihaknya akan langsung memasang target percepatan pembentukan kepengurusan di daerah, serta membidik keikutsertaan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas), pada April mendatang.

”Kami ingin Orado Jateng ini bisa terdaftar, dan memenuhi syarat sebagai cabang olahraga resmi. Target kami, pembentukan kepengurusan di 29 kabupaten dan enam kota, harus segera terealisasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Hari Ketujuh Ramadan, Polres Grobogan Gandeng PWI Grobogan Gelar Bagi Takjil dan Buka Bersama

Saat ini, kepengurusan yang sudah terbentuk baru ada di enam daerah, Semarang, Wonosobo, Magelang, Pekalongan, Batang, dan Jepara. Meski masih terbatas, pihaknya optimistis jumlah itu akan terus bertambah dalam waktu dekat.

Diungkapkan Suli, percepatan pembentukan cabor ini menjadi penting, karena Orado Jateng juga tengah mengejar agenda Nasional. Dari pengurus pusat, mereka didorong agar bisa mengikuti Kejurnas pada April mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Orado Jateng, Yaya Oktavianus Ronsumbre, menambahkan, pihaknya kini tengah melakukan penjaringan atlet di tingkat kabupaten/kota.

BACA JUGA: Ngabuburit Bareng Warga Negarayu, Bupati Brebes Dengarkan Keluh Kesah Lansia

Setiap kabupaten/kota nantinya maksimal mengirimkan tiga atlet ke tingkat provinsi. Dari sini akan dilakukan seleksi kembali, untuk menentukan atlet terbaik yang akan diberangkatkan ke Kejurnas di Jakarta.

”Untuk Jateng, setelah pembentukan cabang selesai, kami langsung fokus seleksi atlet. Targetnya, bisa tampil di Kejurnas pada April nanti. Tanggal pastinya masih menunggu informasi dari pusat,” jelasnya.

Melalui langkah ini, Orado Jateng berharap, dapat mengubah stigma lama terhadap domino. Jika sebelumnya identik dengan permainan santai, bahkan kerap dipandang negatif, kini domino didorong menjadi olahraga resmi, dengan sistim organisasi, pembinaan, dan kompetisi yang terstruktur.

Dengan dukungan regulasi serta pembinaan yang berjenjang, domino diharapkan tak lagi sekadar permainan rakyat, melainkan menjadi cabor yang mampu melahirkan atlet berprestasi dari Jateng.

Riyan

The post Upaya Cabor Domino Ubah Stigma Negatif Jadi Prestasi appeared first on SuaraBaru.id.

Momentum ini menjadi inisiatif pertama di Jateng, yang mengintegrasikan riset akademik dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah.

Direktur Program Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH menjelaskan, audiensi ini bertujuan membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Jateng, melalui riset mahasiswa pascasarjana.

BACA JUGA: USM Juara Umum di Pencak Silat Kendal Open Championship 2026

”Ini merupakan momentum pertama bagi Pemerintah Provinsi Jateng, yang juga diinisiasi Pascasarjana Universitas Semarang, untuk berkolaborasi dalam penguatan pendidikan S2 dan S3. Kami menawarkan skema, bagaimana daftar inventarisasi masalah di Jateng, dapat diselesaikan mahasiswa melalui penelitian akademik,” ujarnya.

Selain kolaborasi riset, Pascasarjana USM juga menawarkan skema pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), bagi aparatur Pemprov Jateng, melalui kerja sama pendidikan lanjutan dan beasiswa.

Skema itu mencakup beasiswa yang telah tersedia di Pemprov Jateng, maupun potongan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari instansi pemerintah daerah, dengan tetap menjaga standar mutu pendidikan.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Raih Bronze Medal di Malaysia

”Penguatan SDM menjadi kunci. Kami membuka peluang beasiswa maupun potongan biaya pendidikan bagi aparatur pemerintah, namun kualitas akademik tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dr Junaidi menegaskan, kerja sama ini juga akan memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung kebijakan dan pelayanan publik di sektor pariwisata dan pembangunan daerah Jateng.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan, dalam membangun ekosistem kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan publik dapat berbasis riset ilmiah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Riyan

The post Direktur Program Pascasarjana USM Audiensi dengan Gubernur Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Rektor Supari sendiri beserta jajarannya, menyambut baik rencana kerja sama ini, dan membuka peluang seluas-luasnya untuk kolaborasi. Kerja sama yang ditawarkan mencakup bidang organisasi advokat maupun akademik, seperti penyelenggaraan seminar-seminar kemaritiman.

Anggota organisasi Advokat PHKPKN, Budi Fajar menyatakan, PHKPKN siap melakukan kolaborasi dengan USM, khususnya dalam pengembangan ilmu kemaritiman.

BACA JUGA: Biro Konsultasi Bantuan Hukum USM dan Lapas Kelas II B Batang Jalin Kerja Sama

”Kita punya spesialisasi tersendiri di bidang kemaritiman. Di Indonesia, maritim cukup luas. Jadi kita membuka kesempatan itu, menawarkan ke pihak USM, supaya ada perhatian terhadap maritim,” katanya.

Dia berharap, pihaknya bisa diterima USM untuk kerja sama. Ke depan, pihaknya juga bisa eksis menjalin kerja sama dengan USM, baik itu di bidang organisasi advokat maupun hal lain, seperti seminar-seminar tentang kemaritiman, dan lain-lain.

”Kami menawarkan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA dengan muatan materi Kemaritiman, sebagai bentuk perhatian terhadap potensi maritim Indonesia yang dinilai sangat luas dan strategis,” ujarnya.

BACA JUGA: USM Gandeng Universiti Teknologi Malaysia Gelar ASCEND-GP 2026

Dia berharap, melalui kerja sama itu terjalin sinergi antara dunia akademik dan organisasi profesi advokat, dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum kemaritiman.

”Kami berharap, kerja sama USM dan PHKPKN dapat terealisasi dalam beberapa bulan ke depan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ungkapnya.

Riyan

The post Universitas Semarang dan PHKPKN Jajaki Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.