Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengatakan, aturan baru ini mendorong bank menyajikan laporan keuangan dan informasi material secara lebih transparan, akurat, terkini, dan dapat diperbandingkan sesuai praktik terbaik internasional.

“Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perbankan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Transparansi yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat daya saing perbankan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan Indonesia,” katanya, Selasa 16 September 2025.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.03/2019 yang disesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan dinamika hukum nasional.

Penyusunan POJK juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti perbankan dan asosiasi, LJK dan asosiasi di luar perbankan, investor, akademisi, regulator dan stakeholder lainnya, rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta tindak lanjut hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Reports on the Observance of Standards and Codes – Accounting and Auditing (ROSC A&A).

“POJK ini tidak hanya mengadopsi praktik terbaik internasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasional (best fit),” kata Ismail.

Melalui POJK ini, Bank diwajibkan menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan laporan publikasi kepada masyarakat dan kepada OJK, meliputi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan; laporan eksposur risiko dan permodalan; laporan informasi atau fakta material; laporan suku bunga dasar kredit, dan laporan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang wajib dipublikasikan.

“Termasuk laporan keberlanjutan, laporan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, laporan keuangan emiten dan/atau perusahaan public,” katanya menjelaskan.

Selain itu, POJK ini juga memperkuat aspek integritas dan kompetensi penyusun laporan keuangan melalui kewajiban memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) level tertentu, serta memastikan keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam pengawasan.

“Bagi Bank yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif baik denda maupun non-denda,” katanya.

Ketentuan ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. POJK mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak diundangkan, yaitu pada Februari 2026.

Terakhir, Ismail menjelaskan, dengan berlakunya aturan baru ini, POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meskipun ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

Hery Priyono

The post OJK Terbitkan Aturan Baru Transparansi dan Publikasi Laporan Bank appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Camat Purwodadi, Poerwantoro, menjelaskan jadwal baru ini ditetapkan setelah tahun lalu banyak peserta tampil terlalu malam sehingga mengurangi kenyamanan penonton dan peserta.

Menurutnya, dimajukannya jadwal karnaval akan membuat kelompok dengan nomor urut belakang tetap bisa tampil di siang hari tanpa harus menunggu hingga larut.

BACA JUGA : Carlos Franca Juru Gedor Persijap Jepara yang Sukses Bungkam Dua Raksasa Liga 1

Panitia memastikan Karnaval Grobogan 2025 berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis, 20–21 Agustus 2025. Ratusan peserta dari berbagai kategori sudah siap tampil memeriahkan acara.

Sejak pukul 08.00 WIB, peserta diwajibkan sudah masuk kawasan Alun-Alun Purwodadi. Panitia juga menutup akses jalan lebih awal agar jalannya acara tetap lancar.

Hari pertama karnaval diikuti kategori PAUD, TK, SD, hingga SMP. Sebanyak 58 peserta dari berbagai sekolah akan tampil dengan rute yang dimulai dari Pendapa Purwodadi hingga Perempatan Kencana.

Daftar peserta meliputi SMPN 6 Purwodadi, KB Al Akbar, TK Negeri Pembina, SDN 12 Purwodadi, hingga SMP IT Al Firdaus. Mereka akan menampilkan kreativitas sesuai tema masing-masing.

Hari kedua diperuntukkan bagi kategori umum. Sebanyak 49 kelompok akan melintasi rute yang lebih panjang melewati Bundaran Ganesha hingga Simpang Lima.

Tahun ini panitia menetapkan sejumlah aturan baru. Setiap kontingen dibatasi maksimal 100 orang dan hanya boleh membawa tiga kendaraan roda empat.

Selain itu, peserta yang tampil di depan panggung kehormatan hanya mendapat waktu maksimal dua menit untuk atraksi atau menyerahkan cinderamata.

Panitia juga memperketat penggunaan sound system. Bersama DLH dan Satpol PP, panitia memastikan volume tidak melebihi 70 desibel agar tidak mengganggu lingkungan.

Jika melebihi batas, petugas akan langsung mengingatkan peserta untuk menurunkan volume. Aturan ini juga berlaku lebih ketat saat peserta melewati rumah sakit.

BACA JUGA : Refkeksi 80 tahun Indonesia Merdeka, Wujudkan Wonosobo yang Harmonis, Maju dan Sejahtera

Kebijakan tersebut diterapkan demi menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan karnaval tetap berlangsung meriah namun tertib.

Panitia berharap aturan baru bisa membuat Karnaval Grobogan 2025 menjadi ajang hiburan rakyat yang lebih tertata, aman, dan memberi kesan positif bagi seluruh peserta maupun penonton.

Dengan kesiapan ratusan peserta dan dukungan penuh masyarakat, Karnaval Grobogan 2025 diprediksi akan menjadi perayaan yang meriah sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya di Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post Karnaval Grobogan 2025: Sebanyak 58 Peserta Tampil Hari Pertama, Jadwal Dimajukan Pagi appeared first on SuaraBaru.id.

The post Suplai Ikan di TPI Kota Pekalongan Turun Drastis appeared first on SuaraBaru.id.