Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menegaskan bahwa pemberhentian sementara dilakukan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan desa.

“Surat dari Polres baru kemarin kami terima. Dan saat ini yang bersangkutan tengah diproses pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai kepala desa,”ujar Famny, Kamis (28/8/2025.

Pemberhentian sementara ini dilakukan sambil menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Dengan begitu, roda pemerintahan desa tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Baca juga:

Satu Kades di Dawe Kudus Jadi Tersangka Korupsi APBDes

Kades Kudus yang Jadi Tersangka Korupsi Belum Ditahan, Apa Alasannya?

Sebelumnya, Satreskrim Polres Kudus menetapkan UM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBDes. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti cukup terkait penyelewengan anggaran desa pada tiga sektor, yakni bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan uang hasil lelang sewa tanah kas desa.

Berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp 571.245.878.

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dana desa.

“Dana desa sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran sama saja merampas hak warga. Polres Kudus berkomitmen menindak tegas tindak pidana korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Agustus 2025, hingga kini penyidik Polres Kudus belum melakukan penahanan terhadap UM. Pihak kepolisian menyebut masih melengkapi berkas perkara untuk tahap pelimpahan ke Kejaksaan.

Kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di Desa Cendono. Tahun lalu, mantan Sekdes desa yang sama, berinisial FR, juga dijerat kasus korupsi penjualan tanah bengkok dengan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.

Ali Bustomi

The post Jadi Tersangka Korupsi APBDes, Kades Cendono Kudus Bakal Diberhentikan Sementara appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami di Jateng coba mendesain khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami,” kata gubernur berambut putih itu, usai memimpin Rapat Koordinasi PKE di Kantor Gubernur, Rabu (7/6/2023).

Dalam rapat yang dihadiri kepala daerah se-Jateng itu, Ganjar meminta agar kebutuhan intervensi yang sudah dianggarkan dalam APBD, APBDes, APBN, agar segera dikerjakan. Mengenai kebutuhan intervensi yang masih kurang, dia ingin agar segera dilakukan improvisasi menggunakan pola gotong royong.

BACA JUGA: Satkamling Giriwono Wonogiri, Maju Lomba ke Tingkat Polda Jateng

”Alhamdulillah, yang stunting 100 persen sudah diintervensi. Jumat lusa saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada, sehingga kita akan bisa tahu seberapa bisa kita selesaikan dengan cepat,” jelasnya.

Pria berambut putih ini optimistis, target Presiden RI, Joko Widodo, agar kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, dapat dikejar. Khususnya di Jateng, sejumlah strategi telah disusun. Antara lain, penggunaan anggaran dari APBD yang murni dikerjakan Pemprov Jateng, dan potensi APBD Perubahan yang bisa dilakukan bersama dengan DPRD.

Selain penanganan stunting dan disabilitas yang sudah 100 persen, sejumlah indikator masih membutuhkan intervensi. Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempunyai inisiatif. Dia memberikan contoh, misalnya mengajak perusahaan di masing-masing daerah untuk ikut membantu.

BACA JUGA: Tingkatkan Derajat Kesehatan, Pacitan Membangun 1.083 Jamban Keluarga

”Umpamanya di Grobogan, ada satu perusahaan semen di sana. Ya sudah, kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban. Dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka memberikan CSR-nya juga bisa,” kata gubernur dua periode itu.

Sementara untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dia ingin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

”Target kita hitung sampai akhir tahun, optimalkan tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa, hingga utang kita di tahun 2024 berapa,” pungkasnya.

Riyan

The post Penanganan Kemiskinan Ekstrem Didesain Khusus appeared first on SuaraBaru.id.