Meski mengalami defisit sebesar Rp 208,7 miliar, sektor infrastruktur dan program prioritas visi misi kepala daerah tetap menjadi fokus utama.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,420 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp 2,629 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjalankan visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang perubahan sudah disetujui. Kami akan fokus memfasilitasi pembangunan infrastruktur serta menjalankan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi penyerapan anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian kami,” ujar Sam’ani.

Ketua DPRD Kudus, Masan, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekarang ini banyak jalan rusak. Kita akomodir dalam APBD-P ini. Harapannya, realisasi anggaran bisa cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Walk Out Wakil Ketua DPRD

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2025 juga diwarnai aksi walk out oleh Anis Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kudus dari Partai Golkar. Ia menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap pengesahan APBD-P, dengan alasan tetap pada sikap sebelumnya yang telah menolak KUA-PPAS RAPBD-P 2025.

“Saya sebelumnya menolak KUA-PPAS. Jadi, dengan konsisten, saya juga tidak menyetujui pengesahan APBD-P Kudus 2025 ini,” tegas Anis sebelum meninggalkan ruang sidang.

Meski demikian, Bupati Sam’ani dan Ketua DPRD Masan sama-sama menghormati sikap politik Anis. Masan menegaskan bahwa secara aturan, persetujuan APBD-P tetap sah karena telah mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.

“Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Kalau mayoritas menyetujui, maka tetap sah,” tandasnya.

Pengesahan APBD-P 2025 ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat Kudus.

Ali Bustomi

The post APBD-P Kudus 2025 Defisit Rp 208,7 Miliar, Infrastruktur dan Visi Misi Bupati Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Persetujuan Perubahan APBD Perubahan Kabupaten Kudus 2022 dilaksanakan setelah DPRD menyampaikan laporan badan anggaran atas hasil pembahasan.

Setelah itu, dilanjutkan penandatanganan rancangan keputusan DPRD dan persetujuan bersama Bupati Kudus tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Mas’an mengatakan, tugas Banggar DPRD memberikan saran dan pendapat tentang Ranperda Perubahan APBD, serta melaporkan pertanggungjawaban hasil pembahasan.

“Ranperda berasal dari Bupati, dibahas DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Tri Erna Sulistyawati menambahkan, Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2022 yang disampaikan Bupati sudah melalui pembahasan oleh Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kudus.

Hasilnya, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kudus yang masuk dalam badan anggaran sudah menyetujuinya

“Banggar DPRD dan TAPD Pemkab Kudus telah menyelesaikan pembahasan.”

“Selanjutnya untuk dilakukan persetujuan bersama tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.

Postur Perubahan APBD Kudus 2022 diantaranya adalah Pendapatan Daerah yang ditarget meningkat sebesar Rp 2,018 triliun. Peningkatan target pendapatan tersebut akan dilakukan melalui peningkatan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PPB) yang mengalami kenaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara, untuk Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer direncanakan juga meningkat menjadi Rp 2,55 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 539,8 miliar.

Bupati Kudus, M Hartopo menerangkan, anggaran daerah yang ditentukan dalam APBD perubahan akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, kesehatan, hingga pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Selebihnya akan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Kudus di bidang lainnya.

“Fokusnya untuk pembangunan fisik, kesehatan, dan BLT BBM.”

“Infrastruktur terkait jalan, seperti perluasan jalan menuju Kota Kudus, dan jalan-jalan yang masih rusak.”

“Selebihnya untuk pembangunan lainnya,” jelasnya.

Ali Bustomi

The post Perubahan APBD Kudus 2022 Disetujui, Fokuskan Tiga Bidang appeared first on SuaraBaru.id.