Meski mengalami defisit sebesar Rp 208,7 miliar, sektor infrastruktur dan program prioritas visi misi kepala daerah tetap menjadi fokus utama.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,420 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp 2,629 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjalankan visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang perubahan sudah disetujui. Kami akan fokus memfasilitasi pembangunan infrastruktur serta menjalankan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi penyerapan anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian kami,” ujar Sam’ani.

Ketua DPRD Kudus, Masan, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekarang ini banyak jalan rusak. Kita akomodir dalam APBD-P ini. Harapannya, realisasi anggaran bisa cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Walk Out Wakil Ketua DPRD

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2025 juga diwarnai aksi walk out oleh Anis Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kudus dari Partai Golkar. Ia menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap pengesahan APBD-P, dengan alasan tetap pada sikap sebelumnya yang telah menolak KUA-PPAS RAPBD-P 2025.

“Saya sebelumnya menolak KUA-PPAS. Jadi, dengan konsisten, saya juga tidak menyetujui pengesahan APBD-P Kudus 2025 ini,” tegas Anis sebelum meninggalkan ruang sidang.

Meski demikian, Bupati Sam’ani dan Ketua DPRD Masan sama-sama menghormati sikap politik Anis. Masan menegaskan bahwa secara aturan, persetujuan APBD-P tetap sah karena telah mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.

“Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Kalau mayoritas menyetujui, maka tetap sah,” tandasnya.

Pengesahan APBD-P 2025 ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat Kudus.

Ali Bustomi

The post APBD-P Kudus 2025 Defisit Rp 208,7 Miliar, Infrastruktur dan Visi Misi Bupati Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Proyek ini dibahas dalam rapat koordinasi pengelolaan sumber daya air yang digelar di Pendopo Kudus pada Kamis (15/5/2025). Plt Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menyampaikan bahwa proyek ini bertujuan mengurangi risiko banjir tahunan, khususnya di wilayah hilir Kudus.

“Saat ini proyek masih dalam tahap tender. Seluruh pelaksanaan dilakukan oleh BBWS di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dengan pendanaan dari pinjaman luar negeri, yaitu Asian Development Bank,” jelas Harry.

Proyek normalisasi sungai ini dirancang dengan skema multiyears dan ditargetkan rampung dalam waktu dua hingga tiga tahun. Fokus utama adalah meningkatkan kapasitas aliran sungai agar air hujan bisa langsung mengalir ke Sungai Juwana tanpa menimbulkan genangan luas.

“Kami berharap normalisasi ini menjadi solusi jangka panjang untuk banjir yang rutin terjadi setiap musim hujan,” tambah Harry.

Enam desa di wilayah hilir Kabupaten Kudus yang rawan banjir menjadi prioritas dalam proyek ini. Meskipun detail teknis seperti panjang saluran dan titik pengerjaan masih menunggu informasi lebih lanjut dari BBWS, estimasi anggaran tetap berada di angka Rp1,1 triliun.

Selain proyek nasional, Pemkab Kudus juga melakukan penanganan lokal melalui revitalisasi saluran di kawasan Jati. Saluran yang sebelumnya dikenal sebagai “Kencing Drain” kini telah berganti nama menjadi Jati Drain, demi menghindari konotasi negatif.

Pemkab Kudus merancang proyek normalisasi tambahan dengan alokasi anggaran sekitar Rp7,5 miliar dari Perubahan APBD 2025. Proyek ini akan diintegrasikan dengan normalisasi Sungai Wulan dan Juwana guna mencegah tumpang tindih pekerjaan.

“Untuk yang normalisasi tambahan ini masih menunggu pengesahan Perubahan APBD 2025,”katanya.

Sementara, di titik lain, Pemkab Kudus juga mengusulkan penanganan genangan melalui pembuatan kolam retensi baru di empat titik rawan lain seperti Serokalang dan Banget. Saat ini, usulan tersebut tengah diusulkan ke Kementerian PUPR.

Bila terealisasi, keberadaan kolam retensi tersebut akan meminimalisir genangan banjir yang selama ini terjadi. durasi genangan yang biasanya mencapai satu hari bisa dikurangi hingga setengahnya.

Harry menekankan bahwa penanganan banjir membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BBWS.

“Kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kudus yang selama ini terdampak banjir,” tutupnya.

Ali Bustomi

The post Kudus Bakal Ketiban Mega Proyek Rp1,1 Triliun untuk Normalisasi Sungai Wulan dan Juwana appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan total pagu anggaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2025 untuk semua OPD mencapai Rp 2,4 triliun.

Djati mengakui, berdasarkan laporan triwulan pertama, serapan anggaran untuk kegiatan fisik masih berada di angka 21,69 persen.

“Memang masih di bawah target sebesar 25,26 persen,”kata Djati, Selasa (22/4).

Ditambahkan, dari laporan penyerapan yang ada, total SPJ yang masuk mencapai Rp 451 miliar. Dari SPJ yang sudah diajukan tersebut, yang sudah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah dilakukan sebesar Rp 448 miliar.

Lebih lanjut, Djati mengatakan serapan anggaran yang minim atau realisasinya di bawah target disebabkan beberapa faktor.

Program efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah membuat proses pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD Kudus 2025 sedikit tertunda.

“Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang membuat beberapa kegiatan yang direncanakan harus ditunda dulu. Selain itu, juga ada efisiensi daerah untuk sinkronisasi visi dan misi kepala daerah,”ujarnya.

Adanya transisi kepemimpinan juga berpengaruh pada serapan anggaran. OPD juga akan menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik lebih dulu sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

“Jadi banyak yang menunggu pelantikan karena OPD memang harus meminta arahan dari Pimpinan Daerah,”tukasnya.

Meski demikian, Djati optimistis penyerapan anggaran akan segera berjalan lancar. Diharapkan, serapan anggaran pada APBD bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus seiring dilaksanakannya kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan laman LPSE Kabupaten Kudus, memang belum banyak program kegiatan pembangunan yang sudah dilelang. Beberapa paket kegiatan OPD masih sebatas lelang jasa konsultan perencanaan. Sementara, kegiatan fisiknya masih menunggu hasil perencanaan tersebut selesai.

Ali Bustomi

The post Pembangunan Daerah Tertunda, Serapan Fisik APBD Kudus 2025 di Bawah Target appeared first on SuaraBaru.id.

Sementara untuk pos Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan sebesar Rp 1,99 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 659,17 miliar ditambah pendapatan dari dana transfer Pemerintah Pusat maupun antar daerah dengan total mencapai Rp 1,33 triliun.

Sedangkan untuk pos penerimaan pembiayaan daerah, diproyeksikan mencapai Rp 93,86 miliar sehingga SILPA tahun berkenaan adalah Rp 0.

Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengatakan Hasan menambahkan, kebijakan Pemkab Kudus masih seputar untuk persoalan besar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hanya saja, kata dia, ada penekanan lain pada kebudayaan.

“Kudus ini kan kaya akan budaya, sehingga perlu ada perhatian ke arah sana,” ujarnya.

Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM mengatakan, dengan disampaikannya penjelasan Bupati tersebut, DPRD Kudus akan menggelar pembahasan RAPBD oleh masing-masing komisi bersama OPD mitra kerja.

Nantinya dalam pembahasan itu akan dilakukan pencermatan terkait usulan-usulan anggaran kegiatan tahun depan.

“Sesuai ketentuan, RAPBD paling lambat disahkan akhir November. Kami optimistis pengesahan APBD 2025 akan tepat waktu, sehingga harapannya eksekutif bisa langsung bekerja di awal tahun anggaran,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, H Masan SE MM juga meminta seluruh jajaran komisi yang ada untuk turun ke lapangan guna melihat secara langsung progres pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan melalui APBD tahun anggaran 2024.

Temuan-temuan di lapangan, diharapkan bisa menjadi bekal dalam proses pembahasan APBD tahun anggaran 2025.

Senada, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus H Ali Ikhsan S.Ag MH menyoroti persoalan pembangunan anggaran Pendidikan. Pihaknya meminta agar anggaran Pendidikan bisa mematuhi spending mandatory sebesar 20 persen.

”APBD ini spending mandatory ada 20 persen paling tidak betul-betul sejak awal ada rencana yang dianggarakan untuk sarana Pendidikan, ini penting,” katanya.

Anggaran pendidikan dari tahun ke tahun masih belum memenuhi. Biasanya malah diambilkan dari pokir dari teman-teman DPRD Kudus dan tidak ada yang langsung dianggarkan dari sana (APBD) nah ini yang kami minta tim perencana anggaran untuk memikirkannya,”

Kondisinya semakin miris ketika belakangan ini kembali terdengar kabar jika ada sekolah yang atapnya rubuh kembali.

”Kemarin kejadian di Terban, Jekulo. Tahun kemarin di Hadiwarno, tahun sebelumnya di Payaman. Ini perlu komitmen, 20 persen APBD nanti bisa untuk penganggaran perbaikan sarpras. Jadi ada aksi, bukan hanya retorika saja,” tekannya.

Baru-baru ini diketahui atap SDN 1 Terban Kudus ambruk. Tepatnya di ruang kelas IV saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Hanya sebagai tindak antisipasi, siswa kelas V dan VI yang lokasi kelasnya bersebelahan diungsikan di  perpustakaan dan digabungkan dengan kelas lain menggunakan sekat. Ketiga ruangan tersebut sementara dikosongkan hingga kondisi lebih aman.

Pihak sekolah diketahui telah melaporkan kerusakan ini ke Koordinator Wilayah Pendidikan dan mengirimkan data ke Sarpras Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus dengan harapan segera ada perbaikan.

Ads-Ali Bustomi

The post APBD Kabupaten Kudus 2025 Diproyeksikan Capai Rp 2,08 Triliun appeared first on SuaraBaru.id.