Seluruh perwakilan dari federasi serikat pekerja di bawah naungan KSPSI Kudus secara bulat memberikan dukungan penuh kepada Andreas untuk melanjutkan kepemimpinan dalam organisasi buruh terbesar di Kudus tersebut.

Selain menetapkan ketua, Konfercab juga membentuk struktur kepengurusan baru. Posisi Sekretaris DPC KSPSI Kudus dipercayakan kepada M. Makmun, sementara Arifiana ditunjuk sebagai Bendahara.

Struktur kepengurusan baru yang terbentuk juga langsung disahkan dan dikukuhkan oleh DPD KSPSI Jawa Tengah yang hadir dalam Konfercab tersebut.

Fokus Perjuangan Hak Pekerja 

Dalam sambutannya usai konferensi, Andreas menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menyebut Konfercab sebagai momentum penting untuk memperkuat solidaritas pekerja di Kudus.

“Konfercab ini menjadi langkah awal dalam memperkuat organisasi dan memastikan keberlanjutan perjuangan pekerja di Kudus,” ujarnya.

Andreas menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada isu-isu strategis, termasuk memperkuat posisi pekerja dalam hubungan industrial dengan perusahaan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Selain itu, DPC KSPSI Kudus juga menyoroti janji-janji pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait prioritas bagi industri padat karya, seperti tekstil dan rokok.

“Kami masih menunggu realisasi dari janji pemerintah terkait prioritas industri padat karya. Ini sangat penting bagi sektor pekerja di Kudus,” tegasnya.

KSPSI Kudus, yang mayoritas anggotanya berasal dari sektor rokok, makanan, dan minuman, juga terus menyuarakan penolakan terhadap beberapa poin dalam UU Kesehatan dan regulasi turunannya, yang dinilai merugikan sektor tersebut.

Perpecahan Nasional KSPSI

Di tengah dinamika internal di tingkat pusat, Andreas menegaskan bahwa KSPSI Kudus tetap solid dan bersatu. DPC KSPSI Kudus saat ini berafiliasi kepada DPP KSPSI di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat.

Ia menjelaskan bahwa perpecahan di tingkat nasional membuat KSPSI terpecah menjadi empat kubu, yang semuanya diakui secara legal oleh pemerintah. Meski demikian, KSPSI Kudus tetap satu komando di bawah payung Jumhur Hidayat.

Sebelumnya, sempat muncul surat penolakan dari DPD KSPSI Jateng versi Yorris Raweyai yang menyatakan bahwa Konfercab oleh DPC KSPSI Kudus tidak sah. Namun Andreas menegaskan bahwa secara organisasi dan dukungan internal, DPC KSPSI Kudus tetap sah dan solid.

“Di Kudus, semua federasi serikat pekerja sepakat menginduk ke satu konfederasi, yakni KSPSI pimpinan Jumhur Hidayat. Soal afiliasi masing-masing federasi, kami berikan kebebasan,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Andreas Hua Kembali Terpilih sebagai Ketua KSPSI Kudus 2025–2030 secara Aklamasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Andreas Hua pada diskusi nasib buruh pada pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang digelar Ansor Kudus, Selasa (13/10). “Kami memilih wait and see sambil menunggu penerbitan PP dan Perpres dari UU tersebut,”kata Andreas.

Hadir pada diskusi tersebut Ketua dan Wakil Ketua Apindo Bambang Sumadiyono dan Nadjib Hassan, serta pengamat kebijakan publik yang juga Ketua PRD Jawa Tengah Kholid Mawardi.

Andreas mengakui sejauh ini dirinya belum tuntas membaca keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja. Bahkan, pada awal-awal disahkan, pihaknya sempat ikut termakan hoax pasal-pasal dalam UU yang pada kenyataannya hal tersebut tidak benar.

“Setelah kami diundang Pak Ganjar (Gubernur Jateng, red), ternyata apa yang kami pahami sebelumnya keliru. Informasi mengenai adanya penghapusan pesangon, upah sesuai jam kerja, maupun isu lain yang merugikan pekerja, sepenuhnya tidak benar,”tandas Andreas.

Andreas mengatakan, SPSI menyadari realita kehidupan ketenagakerjaan di Kudus. Karena itu pihaknya tidak ingin terburu-buru menyikapi disahkannya RUU tersebut. Apalagi saat ini beredar banyak versi RUU yang telah disahkan DPR RI tersebut.

Wakil Ketua Apindo Kudus Nadjib Hassan memiliki pandangan lain. Dari UU yang ia baca, posisi Pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan UU Omnibuslaw tersebut. “Jika banyak disebut buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan. Banyak yang mengatakan pengusaha diuntungkan, ternyata tidak juga. Dalam pengesahan regulasi tentu saja ada plus dan minusnya,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan penangguhan penerapan upah minimum. Namun dalam UU Omnibuslaw yang ia baca, kemungkinan pengajuan penangguhan UMK itu tidak muncul.

Sementara itu Kholid Mawardi mengatakan banyak kejanggalan dalam pengesahan RUU Omnibuslaw. Selain waktu yang sangat cepat dengan isi aturan yang beragam, ia juga menyoroti pengesahan Omnibuslaw di tengah suasana pandemi Covid-19 saat ini.

Ia menilai pengesahan UU Cipta Kerja ini itu justru akan menjadi ganjalan Presiden Jokowi pada pemerintahannya yang terakhir ini. Menurut dia, UU ini sarat mengakomodasi kepentingan pengusaha besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pengesahan yang tergesa-gesa dimana drafnya tidak pernah disampaikan ke publik, ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Atas hal itulah kami menyatakan menolak dan siap untuk melakukan aksi lagi,”tandas Kholid.

Tm-Ab

The post Soal UU Cipta Kerja, SPSI Kudus Tidak Tertarik Turun Jalan appeared first on SuaraBaru.id.