SEMARANG (SUARABARU.ID) — Dua saksi ahli dihadirkan oleh tim advokat dari dua bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto (Iwan Bersaudara), dalam sidang di Pemgadilan Tindak Pidana Korupsi (Topikor) Semarang, Jumat 10 April 2026.

Saksi ahli tersebut yakni Ahl Tata Kelola Korporasi yang juga Pakar Hukum Bisnis asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Nindyo Pramono, dan Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih.

Para saksi ahli menjelaskan tentang aspek hukum pidana, perdata, dan bisnis dalam perkara yang menjerat bos Sritex sebagai debitur.

Adapun sejumlah petinggi bank daerah yakni Bank Jateng, Bank BJB, dan Bank DKI turut dimejahijaukan oleh Kejaksaan Agung, dalam dakwaan kredit macet yang diklaim merugikan negara.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rommel F Tambubolon, ahli mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) memiliki kewenangan untuk menuntut bebas terdakwa apabila unsur pidana tidak terbukti.

Perdata, bukan Pidana

Muasalnya, Ahli Tata Kelola Korporasi Prof. Nindyo Pramono, mengatakan, mengatakan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah Pengadilan Niaga untuk Sritex sebelum dinyatakak pailit merupakan mekanisme hukum perdata yang sah.

PKPU, kata dia, menjadi sarana bagi debitur untuk menunda pembayaran utang yang disetujui kreditur dan disahkan melalui putusan pengadilan.

“Kalau PKPU sudah berkekuatan hukum tetap sampai kasasi dan peninjauan kembali, maka berlaku prinsip “res judicata pro veritate habetur”. Putusan itu harus dianggap benar dan mengikat,” katanya di hadapan majelis hakim.

Untuk itu, sebut Nindyo, apabila dalam proses PKPU ditemukan adanya kreditur fiktif, maka penyelesaiannya tetap berada dalam ranah perdata. Bukanlah ditarik ke ranah pidana.

“Kalau ada pembayaran yang tidak semestinya, ya dikembalikan. Tidak otomatis membatalkan PKPU, apalagi langsung masuk pidana,” katanya.

Nindyo mengatakan, penarikan perkara PKPU ke ranah pidana korupsi merupakan langkah yang prematur dan terkesan dipaksakan.

Dia mengingatkan, pada perkara bisnis, pendekatan pidana seharusnya menjadi “ultima remedium” atau upaya paling terakhir.

“Kalau kredit macet, mekanisme perdata dulu ditempuh, seperti penagihan dan eksekusi jaminan,” katanya.

Persoalan Bisnis tak Melulu Masuk Korupsi

Sementara itu, Ahli TPPU, Dr. Yenti Garnasih mengatakan, tidak semua persoalan bisnis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, khususnya korupsi.

Dengan dasar keilmuannya, dia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengalihkan perkara perdata ke ranah pidana. Khususnya dalam perkara kredit macet Sritex di sejumlah bank.

“Kalau sejak awal ini perkara bisnis dan sudah masuk PKPU serta homologasi, maka harus sangat hati-hati untuk membawanya ke pidana,” ucap dia.

Yenti bilang, TPPU tidak dapat berdiri tanpa adanya kejahatan asal (predicate offence). Lebih jelasnya, apabila kejahatan asalnya tidak terbukti, maka TPPU otomatis gugur.

“Sehingga hakim harus berani memutus bebas kalau memang secara fakta dan keilmuan hukum tidak layak perkara ini dikategorikan sebagai perkara korupsi maupun TPPU,” katanya.

Yenti juga mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) memiliki kewenangan untuk menuntut bebas terdakwa. Tentunya apabila dalam proses pembuktian tidak ditemukan unsur pidana.

“Jaksa tidak selalu harus menuntut bersalah. Kalau fakta persidangan tidak mendukung, jaksa bisa menuntut bebas,” katanya.

Dikatakannya, majelis hakim yang dipimpin Rommel F Tambubolon nantinya akan menilai seluruh fakta yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan. (*)

Diaz A Abidin

The post Saat Pakar Tata Kelola Korporasi dan TPPU jadi Saksi Ahli Sidang Kredit Macet Sritex, Iwan Bersaudara bisa Bebas?  appeared first on SuaraBaru.id.

Total santunan sebanyak Rp 297.286.090 diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono didampingi Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Endah Rahmawati dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Nasruddin Chusnul Huluk kepada ahli waris di Rumah Dinas Wali Kota Tegal, Kamis (31/7/2025).

Santunan juga diberikan kepada ahli waris Almarhum Syafarudin yang merupakan nelayan warga Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal berupa santunan JKK dan beasiswa dua orang anak dengan total nilai Rp 233.500.000.

Usai menyerahkan santunan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono berharap santunan tersebut dimanfaatkan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Dedy Yon juga menyampaikan untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tegal pihaknya berharap kepada perusahaan yang ada di Kota Tegal untuk berperan aktif dan mengikutsertakan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan.

“Di Kota Tegal sudah 51 persen, kita harapkan paling tidak tahun depan bisa lebih dari 55 persen,” harap Dedy Yon.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri mengapresiasi capaian coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tegal yang sudah mencapai 51 persen. Pihaknya berharap ada progres peningkatan yang signifikan.

“Tadi Pak Wali menyampaikan bisa sampai 55 persen, ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Zuhri menambahkan kalau peningkatan bisa dilakukan secara terus menerus, bukan hal yang tidak mungkin lima tahun mendatang Kota Tegal bisa universal atau capaiannya 100 persen tenaga kerjanya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Zuhri mengungkapkan bahwa tantangan untuk mencapai 100 persen, potensi yang terbesar secara nasional maupun secara kewilayahan itu ada di pekerja informal atau bukan penerima upah.

“Ini tadi diskusi dengan Pak Wali Kota bagaimana kedepan agar ceruk yang terbesar di potensi jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal ini bisa ditingkatkan,” terangnya.

Lanjut Zuhri, tantangan berikutnya adalah tentang berkelanjutan, karena menurutnya untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bisa saja tahun ini naik, tahun depan turun.

“Kalau bisa terus, sustainability-nya harus dijaga. Saya punya keyakinan Pak Wali bersama jajaran bisa melakukan itu dengan baik. Saya berharap agar kedepan Kota Tegal mampu melakukan itu untuk mencapai universalnya,” harap Zuhri.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Endah Rahmawati juga turut mengapresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Tegal. Menurutnya dengan coverage 51 persen ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Tegal terus berusaha memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam seluruh aspek dari masyarakat.

“Dengan adanya kasus kecelakaan kerja khususnya para wartawan di Radar Tegal ini menjadi momentum bagi seluruh wartawan media untuk ikut sama-sama memberikan literasi pentingnya jaminan sosial kepada seluruh masyarakat karena begitu pentingnya sebagai jaringan pengaman sosial sehingga masyarakat kita, ahli waris ataupun yang ditinggalkannya itu tidak rentan jatuh ke area kemiskinan ini yang sebagai jaringan pengaman sosial,” terangnya.

Pihaknya berharap coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tegal bisa terus ditingkatkan sampai tercapainya universal coverage atau tercapai 100 persen di Tahun 2030 mendatang.

Sutrisno

The post Ahli Waris Wartawan Radar Tegal Almarhum Agus Wibowo Mendapat Santunan Kematian appeared first on SuaraBaru.id.

Persidangan berjalan menarik saat JPU menghadirkan, Ahli Hukum Pidana Dosen Fakultas Syariah IAN Purwokerto, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Unversitas Nahdhatul Ulama Banyumas, Dr Noor Aziz Said SH MS memberikan keterangan.

Dr Noor Aziz Said yang hadir dalam persidangan mengenakan kemeja batik menerangkan, bahwa untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes) masuk pada unsur tindak pidana ringan (tipiring) makanya tuntutan hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan.

Usai sidang Noor Aziz mengatakan, dirinya menyampaikan kronologi jalannya perkara. Kemudian Noor menganalisa berdasarkan kronologi yang ditulis oleh pejabat penyidik kepolisian yang telah dibaca sebanyak tiga kali maka.

“Si pelaku tanpa menyebut nama dan saya juga tidak tahu pelakunya siapa, itu telah memenuhi unsur tindak pidana 1, pasal 216 KUHP, tidak mentaati perintah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi. Ke 2, pasal 93 menghalang halangi atau mengganggu pelaksanaan karantina kesehatan masyarakat dan ke 3 adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular, menghalang-halangi pemberantasan penyakit menular,” kata Noor Aziz.

Dijelaskan, dari tiga pasal diatas, menurut doktrin hukum pidana pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 1, gabungan beberapa perbuatan yaitu, pasal 216 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

“Intinya, pelaku yang disebutkan didalam kronologis itu telah melanggar tiga tindak pidana. Jadi melanggar 3 pasal itu ringan semua. Tindak pidana ringan ancamannya 1 Tahun 4 bulan penjara atau denda sekian. Oleh karena itu bisa dijatuhkan pidana percobaan boleh,” ungkap Noor Aziz.

Majelis hakim berulang-ulang menanyakan alasan terkait pernyataan terdakwa yang menyatakan tetap melanjutkan hiburan dangdutan meskipun surat ijin sudah dicabut oleh pihak kepolisian. Bahkan dalam BAP terdakwa mengatakaan apabila ada apa-apa akan bertanggungjawab secara pribadi.

Saat Ketua Majelis Hakim menanyakan, alasan apa yang membuat terdakwa sampai berani bertanggungjawab. Atas pertanyaan hakim, terdakwa menjawab apabila acara hiburan dihentikan pihak merasa malu terhadap tamu undangan yang sudah terlanjur diundang. “Ya saya malu kalau hiburan tiba-tiba dibatalkan,” kata Wasmad.

Sidang dilanjutkan Selasa (15/12/2020) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa.

Nino Moebi

The post Keterangan Ahli pada Sidang Dangdutan Sebut Pelanggar Prokes Masuk Tipiring appeared first on SuaraBaru.id.