Surat pemanggilan terhadap Ade Bhakti, ASN di Kota Semarang itu terkait dugaan dirinya yang melanggar netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Mantan Camat Gajahmungkur Kota Semarang itu dijadwalkan memberikan klarifikasi pada Jumat 12 Juli 2024, melalui Zoom Meeting.

Seperti diketahui, Ade Bhakti merupakan ASN di Kota Semarang sebelumnya menyatakan siap maju sebagai calon wali kota Semarang di Pilkada 2024.

“(Pemanggilan ini) entah ada unsur politik saya tidak tahu ya. Kalai saya sudah unggah video klarifikasi di media sosial. Ya semoga tidak ada kepentingan politik,” kata Ade Bhakti usai berikan keterangan pers, di Semarang, Kamis 11 Juli 2024.

Ade Bhakti, yang pernah menjabat Kepala BLU Trans Semarang itu mengaku, sudah menerima surat dari KASN pada Rabu, 10 Juli 2024 untuk memberikan klarifikasi terkait kode etik.

“Tapi kode etik yang seperti apa? itu yang harus diperjelas. Jangan sampai dalam tanda kutip jadi pasal karet untuk menghalangi hak warga negara meskipun sebagai ASN untuk mengikuti kontestasi politik,” katanya.

Lebih lanjut, dia berharap hal ini tidak menghalangi haknya sebagai warga negara untuk maju dan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Dia tahu persis, gal itu terlepas statusnya sebagai ASN yang harus menjaga netralitas.

Ade Bhakti melanjutkan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim internalnya, dia merasa masih berpedoman pada aturan yang berlaku.

Dia akan mundur sebagai ASN bila sudah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya sudah membuka mengkaji aturannya. Intinya lebih ke mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon. Jadi saya berpegang aturan itu,” kata dia.

Pihaknya teyap siap memberikan keterangan kepada KASN apapun hasilnya, bahkan sanksi ketika dia bersalah.

Diberitakan sebelumnya KASN memanggil dua ASN Pemkot Semarang yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024. Kedua ASN itu yakni Iswar Aminuddin dan Ade Bhakti Ariawan. Ini tertuang dalam surat undangan KASN bernomor UND-295/NK.01.00/07/2024.

Diaz Aza

The post ASN di Semarang Ade Bhakti Pertanyakan Surat KASN, Berharap tak Ada Kepentingan Politik appeared first on SuaraBaru.id.

Bima Eka Sakti sosok 32 tahun itu merupakan ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  Jawa Tengah merupakan sosok bacawabub Tegal yang maju menjadi bacawabup Kabupaten Tegal melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Dari beberapa tokoh ASN yang ikut meramaikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin, dan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Ade Bhakti Iriawan di pilkada Kota Semarang, tampaknya baru Bima Eka Sakti yang mengambil sikap untuk cuti dari jabatannya.

“Walaupun beberapa (ASN) mungkin tidak mengambil jalan ini atau tidak cuti. Tetapi aku supaya aman semua, jadi cuti dulu. (Saya sekarang) di luar tanggungan negara, jabatan, fasilitas negara semuanya harus dilepas,” katanya, di Semarang, Senin 10 Juni 2024.

Bima Eka Sakti mantan ajudan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat masih aktif menjabat itu memilih cuti a agar dirinya lebih fokus saat berkomunikasi dengan partai maupun pendukungnya.

Supaya nanti di Tegal (Pilkada) itu kita tidak pakai alat-alat negara untuk bertemu dengan mereka (partai politik),” ucap dia.

Dengan dia mengambil cuti sebagai ASN, sejumlah fasilitas negara yang dipegang oleh Bima Eka Sakti juga telah dikembalikan ke kantornya.

Adapun sejumlah fasilitas negara yang dipegangnya yakni seperti motor dinas juga sudah dikembalikan, pada beberapa waktu yang lalu.

“Aku cuma mau mengembalikan, seperti motor dan beberapa fasilitas negara lainnya, aku balikin ke kantor. Karena kan aku harus cuti di luar tanggungan negara (CLTN). Dan itu ya nunggu konfirmasi dari BKN,” ujarnya.

Lebih jauh selama cuti, Bima Eka Sakti mengungkap bila dirinya tidak berhak mendapat gaji, tunjangan, fasilitas hingga jabatan tidak dapat kembali.

“Tidak mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas negara, jabatan tidak dapat kembali saat cuti selesai,” kata dia.

Diaz Aza

The post Sikap Bacawabub Tegal Bima Eka Sakti, Kembalikan Fasilitas Negara hingga Pilih tak Digaji appeared first on SuaraBaru.id.

Dua sosok yang berstatus ASN yang dekati parpol untuk maju Pilkada yakni Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin, dan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida menjelaskan, dari sisi etika pelayanan publik seorang ASN harus mengutamakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian, ASN bisa menghindari hal-hal yang mengarah pada konflik kepentingan.

“Kalau kita lihat dari etika pelayanan publik, hal paling prinsip seorang penyelenggara pelayanan harus meminimalisir sedemikian rupa terkait konflik kepentingan,” kata Siti Farida saat ditemui di Kantor Ombudsman Jateng, Selasa 14 Mei 2024.

Lebih lanjut, status ASN yang sedang ikut penjaringan partai politik untuk mencalonkan diri dalam pilkada tidak membatasi seseorang tersebut.

Farida menguraikan, mencalonkan diri untuk maju dalam pilkada merupakan bagian dari hak warga negara.

Meski demikian, lanjut dia hal itu melihat pada konteks penjaringan partai yang memaparkan visi-misi.

“Dilihat lagi, kalau sudah resmi ditetapkan oleh partau menjadi calon kepala daerah maka dia harus mundur dari statusnya sebagai ASN,” katanya.

Farida mengingatkan kepada ASN yang dalam proses penjaringan oleh partai politik itu agar tidak mengganggu sektor pelayanan publik.

“Karena konteksnya juga calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari PNS, karena tugas penyelenggara pelayanan publik, tidak boleh membeda-bedakan,” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang ikut penjaringan Pilkada. Dia juga mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawai Daerah (BKD) untuk mengkaji masalah ini.

“Ini baru menyatakan (maju Pilkada, belum mencalonkan dan belum tentu dicalonkan. Ini yang kami dorong kepada BKD untuk segera memformulasikan bersama BKN, karena ini kebijakan kepegawaian di pusat,” jelasnya.

“Hal yang juga perlu ditekankan adalah kita menghormati hak politik seseorang untuk mencalonkan dan dicalonkan. Tidak kemudian membatasi, tidak. Kita hanya memastikan meyakinan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan normatifnya,” kata Farida melanjutkan.

Sebagai informasi, menurut UU, selama belum memasuki masa tahapan Pemilu, ASN tidak wajib mundur. Dalam Pasal 59 ayat (3) UU 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan, pengunduran diri dilakukan sejak ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.

Diaz Aza

The post Ombudsman RI Tanggapi Iswar Aminuddin dan Ade Bhakti, 2 ASN yang Dekati Partai Politik di Pilkada Semarang appeared first on SuaraBaru.id.