Oleh : Dr. M. Shohibul Itmam
Pada senin 5 Juli 2026, jajaran Syuriah PWNU Jawa Tengah dalam rapat harian rutinan membentuk dan menetapkan tim perumus materi muktamar PBNU di Jombang pada 27-31 Agustus mendatang.
Diantara agenda yang disiapkan adalah materi muktamar yang berhubungan dengan komisi organisasi. Salah satu fokusnya adalah pengurus struktural NU tidak boleh terlibat dan merangkap jabatan di luar organisasi NU supaya fokus dalam Khidmah NU pada ummat dan masyarakat. Juga agar tidak terjebak dinamika politik yang berkelanjutan.
Eksplorasi Muktamar Jombang
Penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 menjadi fenomenal serta perhatian nasional bahkan global. Muktamar mendatang dipahami sebagai langkah pulang kampung bagi ideologi dan embrio organisasi. Karena itu perhelatan di Kota Santri ini tidak hanya sekadar suksesi kepemimpinan, melainkan momentum krusial dalam merajut ulang relasi antara politik kebangsaan NU dan masa depan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Akar Sejarah dan Politik kota Jombang
Kota Jombang merupakan tempat istimewa dalam sejarah perjuangan bangsa. Kota ini merupakan tempat lahir dan bersemayamnya para tokoh pendiri NU, termasuk Pahlawan Nasional KH. Wahab Chasbullah yang mendirikan Pesantren Tambak Beras.
Secara historis, kota ini telah menjadi saksi bagaimana nilai-nilai keagamaan bertransformasi menjadi kekuatan politik kebangsaan. Muktamar di Jombang selalu menghadirkan magnet politik yang kuat bagi semua elemen NU khususnya terkait dinamika yang terjadi di NU setahun terakhir ini.
Sebagai organisasi Islam terbesar, dinamika di internal NU kerap memunculkan riak politik di tingkat lokal maupun nasional. Tarikan antara kekuatan idealisme menjaga khittah garis perjuangan NU dan pragmatisme strategi kekuasaan sering kali mewarnai panggung Muktamar.
Namun, tantangan terbesar dari politik Muktamar adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut agar tidak menguras energi dan mencederai marwah organisasi.
Politik Kebangsaan vs. Politik Praktis
Dalam konteks masa depan NKRI, organisasi NU senantiasa dihadapkan pada tantangan untuk membedakan secara tegas antara politik tingkat tinggi, politik kebangsaan dan politik praktis, perebutan kekuasaan pada gelanggang demokrasi Pancasila.
Politik kebangsaan NU berorientasi pada penjagaan moral umat, kesejahteraan sosial, merawat kebinekaan, dan mengawal kedaulatan NKRI.
Ketika dinamika Muktamar didominasi oleh syahwat politik praktis, NU berisiko kehilangan peran utamanya sebagai penyeimbang moral negara. Oleh karena itu, Muktamar di Jombang harus menjadi medium pemurnian orientasi Jam’iyyah terbesar di dunia ini.
Nilai-nilai musyawarah, akhlak khidmah, pengabdian, serta etika organisasi harus dikedepankan di atas ambisi kelompok yang bermanuver pada muktamar nanti.
Menatap Masa Depan Pendidikan Politik NKRI
Bagi bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi masyarakat, melainkan pilar penyangga stabilitas sosial dan moderasi beragama. Dinamika yang terjadi di setiap perhelatan akbar ini memberikan efek langsung terhadap pendidikan politik masyarakat secara luas. Untuk itu, ada beberapa catatan penting pendidikan politik masa depan yang harus dilahirkan dari rahim Muktamar NU Jombang antara lain;
Pertama, Pendidikan Politik Berbasis Akhlak dan Etika.
Organisasi NU harus menjadi motor penggerak transformasi politik di Indonesia yang kerap diwarnai transaksional dan polarisasi. Melalui keteladanan para kiai dan elite pengurus, NU mencontohkan bahwa suksesi kepemimpinan dapat dicapai melalui adab yang santun, dialog yang sehat, dan menghindari ujaran kebencian.
Kedua, Penguatan Literasi Politik Nahdliyin.
Muktamar harus menjadi ajang penyadaran politik bagi jutaan warga Nahdliyin dan masyarakat secara umum. Pendidikan politik yang ditanamkan adalah pemahaman bahwa hak suara dan peran serta dalam pemilu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat, bukan sekadar iming-iming materi sesaat yang merusak tatanan organisasi bangunan para ulama pendiri NU.
Ketiga, Konsolidasi Demokrasi dan Toleransi.
Sebagai lokomotif Islam moderat, Washatiyah, NU memikul tanggung jawab besar untuk terus membumikan narasi hubbul wathan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman.
Politik masa depan NU harus berfokus pada penolakan terhadap segala bentuk politik identitas ekstrem yang dapat memecah belah keutuhan NKRI.
Politik Muktamar Jombang, Pendidikan NKRI Dan Momentum Kebangkitan NU Abad Kedua
Muktamar ke-35 di Jombang diharapkan bukan sekadar melahirkan pemenang dalam kontestasi suksesi kepemimpinan. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi titik tolak konsolidasi internal menuju abad kedua Nahdlatul Ulama.Jika NU berhasil merajut kembali simpul-simpul persaudaraan dan mengembalikan politik ke dalam bingkai akhlak dan pendidikan kebangsaan, maka organisasi ini akan terus menjadi jangkar yang kokoh bagi masa depan NKRI.
Dari Jombang, NU mengirimkan pesan moral yang kuat kepada seluruh elemen bangsa dan dunia bahwa, politik sejatinya adalah alat untuk mengabdi, melayani umat, dan merawat kemajemukan Indonesia menuju bangsa yang hebat bermartabat era digital disruptif.
- Shohibul Itmam, Wakatib Syuriah PWNU Jawa Tengah.
