WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Struktur pendapatan retribusi pajak yang bertumpu pada satu sektor, dinilai memiliki kerentanan yang tinggi. ”Ibarat menaruh seluruh telur dalam satu keranjang,” tegas Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kabupaten Wonogiri, Iwan Susilo.
Penegasannya tersebut, Rabu (3/6/26), disampaikan dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025, di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.
Rapat digelar di ruang Graha Paripurna lantai atas, dipimpin Wakil Ketua DPRD Wonogiri Krisyanto dan Wakil Ketua Suryo Suminto, dengan didampingi Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho. Dihadiri 26 dari 50 anggota legislatif.
Mereka yang hadir, terdiri atas 15 anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, 2 anggota dari Fraksi Partai Golkar, 4 anggota dari Fraksi PKS, 3 anggota dari Fraksi Gerindra Plus PAN dan 2 anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat.
Ikut hadir Bupati Wonogiri Setyo Sukarno dan Wakil Bupati Imron Rizkyarno beserta Asisten Sekda dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tampil menyampaikan pemandangan umum, 5 orang juru bicara dari 5 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Wonogiri. Mereka terdiri atas Iwan Susilo dari Fraksi PKS, Dwi Prasetyo (Fraksi Gerindra Plus PAN), Susanto (Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Demokrat), Yadi (Fraksi PDI Perjuangan) dan Reni Toliriana dari Fraksi Partai Golkar.
Catatan
Kelima juru bicara menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025. Yang ditandai dengan kenaikan jumlah pendapatan yang melampaui target. Juga apresiasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mampu memberikan kontribusi positif.
Disamping menyampaikan apresiasi, para juru bicara fraksi juga memberikan catatan, saran, masukan dan kritik. Juru Bicara Fraksi PKS, Iwan Susilo misalnya, mengkritisi struktur pendapatan retribusi yang bertumpu sampai 94,2 persen pada satu sektor pelayanan kesehatan. Ini dinilai memiliki kerentanan yang tinggi. ”Ibarat kita menaruh hampir seluruh telur dalam satu keranjang,” tandasnya.
Menurut Iwan, secara filosofis, tingginya angka retribusi pelayanan kesehatan ini, perlu dibedah secara bijaksana. ”Kita berharap, tingginya angka ini, murni representasi dari semakin baiknya kualitas, fasilitas dan kepercayaan masyarakat, terhadap layanan kesehatan milik Pemda (RSUD dan Puskesmas), dan bukan indikator menurunnya derajat kesehatan masyarakat Wonogiri,” tegasnya.
Fraksi PKS meminta penjelasan sejauh mana digitalisasi pemungutan pajak daerah, akan diterapkan secara merata guna mencegah kebocoran. ”Kami mengingatkan, agar pemungutan PBJT (Pajak Barang dan jasa Tertentu) tidak sampai menekan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” tegas Iwan.
Juru bicara Fraksi Gerindra Plus PAN, Dwi Prasetyo, mengingatkan, agar perencanaan pelaksanaan program ditingkatkan, sehingga seluruh anggaran dapat terserap. Pada bagian lain, Dwi, minta, untuk terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat, Susanto, mendorong peningkatan kualitas belanja publik, khususnya sektor infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ”Agar mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat,” tendas Susanto.
