SRAGEN (SUARABARU.ID)– Untuk efisiensi energi minyak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mulai merancang skema detail terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu dilakukan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan imbauan Gubernur.
Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kebijakan ini bukan sekadar bekerja dari rumah, melainkan misi besar dari pemerintah untuk efisiensi energi.
Dikatakan, pelaksanaan WFH di Sragen rencananya akan difokuskan pada hari Jumat. Tujuan yang hendak dicapai untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
ASN tidak hanya dijadwal bekerja di rumah, tapi juga didorong untuk beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.
“Instruksi pusat itu lebih detail. Terkait penggunaan sarana sepeda, nanti kita atur jaraknya. Pegawai yang tinggal dalam radius misal 6 atau 7 kilometer dari kantor, akan kita utamakan dan dorong untuk bersepeda,” ungkap Sigit usai melantik tiga kepala desa antar waktu di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Kamis (2/4/2026).
Tiga kepala desa yang dilantik Joko Sukismo, Kades Tegalombo Kecamatan Kalijambe. Kades Bener Kecamatan Ngrampal Hariyatno, SE serta Syaifudin Ma’arif Kades Suwatu Kecamatan Tanon, Sragen.
Selain mengimbau ASN bersepeda, Bupati Sigit juga menyarankan agar ASN yang rumah tinggalnya jauh bisa “nebeng” ke mobil rekannya.
Para pegawai yang tinggal satu jalur dihimbau untuk berangkat bersama dalam satu kendaraan guna mengurangi populasi serta menghemat BBM.
Sambil berseloroh, Bupati Sigit menawarkan mobil dinasnya untuk dijadikan sarana angkutan bersama bagi bawahannya. “Bisa janjian satu jalur, bisa goncengan atau nebeng. Kalau satu tujuan, mobil Pak Bupati juga bisa nanti kalau ada yang mau nebeng. Saya pun kalau tidak ada tugas luar kota yang mendesak, akan naik sepeda. Kita sudah pernah melakukan itu sebelumnya, jadi tinggal kita rutinkan,” jelasnya
Sigit menegaskan gerakan efisiensi itu tidak hanya untuk pegawai perkantoran pusat kabupaten saja. Instruksi ini akan merembet hingga ke jajaran paling bawah di tingkat kelurahan dan desa.
Seluruh perangkat desa diharapkan menjadi pionir dalam gerakan penghematan BBM ini. “Imbauan ini berlaku untuk seluruh perangkat sampai level desa. Kita tindaklanjuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dan arahan Pak Gubernur,” imbuhnya.
Meski semangat efisiensi sedang digalakkan, Bupati Sigit memberikan garis bawah tebal bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Baginya, WFH atau gerakan hemat energi tidak boleh menjadi alasan pelayanan publik melambat.
“Tetap ada pelayanan publik yang tidak boleh ditinggalkan. Sektor-sektor vital harus dipastikan tetap berjalan maksimal,” pesan orang nomor satu di Kabupaten Sragen itu.
Anind
