JAKARTA (SUARABARU.ID) – Dalam rangka memperkuat sinergi nasional percepatan sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Kegiatan strategis ini menjadi forum konsolidasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyongsong implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
BPJPH melaksanakan Rakornas LP3H pada 2–4 Februari 2026 bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Kegiatan ini diikuti oleh 364 perwakilan LP3H dari seluruh Indonesia, sebagai wujud komitmen bersama dalam mempercepat layanan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Acara dibuka langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan. Dalam sambutannya, yang akrab disampaikan dengan gaya khasnya, Babe Haikal menegaskan mimpi besar BPJPH untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penjamin halal nomor satu di dunia.
“Kita sedang mengupayakan untuk menjadi juara halal dunia, dan tahun ini adalah puncaknya untuk kita targetkan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pada momentum Rakornas ini BPJPH secara resmi meluncurkan agenda WHO 2026 (Wajib Halal Oktober 2026), yang membutuhkan dukungan dan kerja kolektif seluruh LP3H demi percepatan sertifikasi halal nasional.
Berbagai ikhtiar strategis terus diupayakan BPJPH untuk mencapai target tersebut. Di antaranya adalah rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di setiap provinsi, serta penguatan sosialisasi publik melalui kerja sama media nasional, salah satunya dengan Metro TV melalui program Halal Industry Talks yang akan ditayangkan sepanjang tahun 2026.
Dukungan percepatan juga diwujudkan melalui peningkatan kuota program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku usaha UMKM, yang ditargetkan mencapai 1.350.000 sertifikat halal pada tahun 2026. Program ini diharapkan mampu mendorong akselerasi kepatuhan halal secara masif dan merata.
Pada sesi materi teknis, BPJPH menekankan pentingnya dukungan strategis LP3H, khususnya melalui penguatan dan rekruitasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat difasilitasi dalam pengajuan sertifikasi halal secara cepat dan tepat.
Halal Center UNISNU Jepara, yang diwakili oleh Gunawan Mohammad, dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan seksama. Berbagai poin penting, mulai dari pembaruan kebijakan hingga tantangan teknis di lapangan, menjadi catatan strategis yang akan ditindaklanjuti bersama tim Halal Center UNISNU Jepara.
“Materi-materi yang disampaikan memberikan gambaran baru, baik terkait update kebijakan maupun persoalan teknis yang sering ditemui di lapangan. Ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus aktif melakukan perbaikan dan pendampingan dalam membantu pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal,” ungkapnya.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas LP3H ini, Halal Center UNISNU Jepara menegaskan kesiapan dan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyukseskan agenda nasional WHO 2026, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam ekosistem jaminan produk halal di Indonesia.
Hadepe – gunboy
