SEMARANG (SUARABARU.ID) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah pemerintahannya agar netral dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
“Menuju pilkada 2024 ini, jelas ditekankan bahwa seluruh ASN harus netral. (Mereka ASN) tidak boleh masuk dalam partai dan berkampanye,” kata Nana Sudjana usai melantik ribuan ASN di lingkungan Pemprov Jateng, Rabu 5 Juni 2024.
Nana mengatakan, netralitas ASN tidak boleh diutak-atik. Untuk menguatkannya, kata dia, berbagai langkah seperti sosialisasi, penandatanganan surat netralitas ASN, dan pakta integritas akan terus dilakukan.
“Upaya kami sudah maksimal saat Pilpres dan Pileg kemarin. Kami akan maksimalkan juga selama Pilkada nanti,” katanya.
Terkait apa saja jenis pelanggaran netralitas ASN, Nana menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ketika sudah ditentukan maka sosialisasi akan gencar dilakukan.
“Yang jelas kami akan menindak tegas jika ada ASN yang sudah melewati jalur yang dilarang. Kami sudah buktikan pada Pilpres dan Pileg lalu, ada beberapa ASN yang mendapat sanksi kode etik dan sanksi tegas lainnya,” kata dia.
Harus Mundur
Menggarisbawahi adanya ASN yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024, sesuai aturan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN.
Apalagi, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta atau calon dalam Pilkada.
“Ketika ada ASN mau mencalonkan diri, maka harus mengundurkan lebih dahulu. Ini sudah ada aturannya,” ucap Nana.
Lebih jauh, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno menambahkan, sosialisasi mengenai hal-hal yang masuk kategori ketidaknetralan ASN dalam Pilkada harus terus digencarkan.
“Banyak juga yang tidak paham bahwa ini netral atau tidak. Jangan sampai mereka (ASN) terlibat problem ketidaknetralan akibat tidak paham, ” ujar Sumarno di sela seminar “Merajut Kebhinekaan untuk Menyukseskan Pilkada” di Gedung Gradhika Semarang, Kamis, 6 Juni 2024.
Dibandingkan Pemilu, lanjut Sumarno, tantangan kontestasi Pilkada lebih berat bagi para ASN. Sebab, mereka memilih calon yang kelak akan menjadi pemimpinnya di daerah masing-masing.
“Pilkada itu memilih kepala daerah yang notabene akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing. Sehingga teman-teman ASN harus menjaga netralitas,” ujarnya.
Sebagai penyelenggara pemerintahan, lanjut dia, ASN tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dalam kehidupan sosial, ASN diharapkan menjadi teladan memberi contoh perilaku yang baik dan mampu menjaga nilai-nilai persatuan di masyarakat.
Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin mengatakan, salah satu tantangan yang berpotensi muncul selama tahapan penyelenggaraan Pilkada salah satunya adalah netralitas ASN.
Untuk itu, ia terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk bersama-sama mengawal netralitas ASN. Pengawasan terbuka juga dilakukan dengan mengajak masyarakat, akademisi, mahasiswa dan lainnya.
Diaz Aza
