KUDUS (SUARABARU.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kudus 2020. Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kudus.
Proses penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan ABPD Kudus 2020 tersebut tersebut dilaksanakan di hadapan sidang Paripurna DPRD Kudus, Jumat (4/7) malam. Hadir secara langsung dalam penandatanganan tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan beserta pimpinan dan anggota lainnya, serta Plt Bupati Kudus HM Hartopo.
Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 ini dilaksanakan menyusul telah selesainya pembahasan di tingkat Badan Anggaran.
“Setelah beberapa hari melakukan pembahasan, akhirnya Badan Anggaran DPRD Kudus sepakat atas KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 ini,”kata Masan dalam sambutannya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut, dipastikan pembahasan Perubahan APBD 2020 bisa segera dilaksanakan.
Pembahasan Perubahan APBD Kudus 2020, dinilai sangat penting untuk melakukan penyesuaian atas anggaran yang ada di APBD murni 2020. Sebab, ada sejumlah program-program yang semula belum dianggarkan di APBD murni, bisa dianggarkan di APBD Perubahan.
Masan menjelaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini juga merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kudus terhadap keberlangsungan penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kudus.
Diharapkan, KUA PPAS Perubahan APBD Kudus 2020 ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Sementara, Plt Bupati Kudus Hartopo mengapreasiasi telah rampungnya pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2020 oleh DPRD Kudus ini. Menurutnya, terjadinya pandemi Covid-19 ini memang sangat berdampak pada kondisi APBD.
Sejalan dengan hal itu, ia berharap agar persetujuan dan kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2020 yang telah dilaksanakan, dapat berlanjut dengan persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2020.
“Dan kepada setiap OPD nantinya untuk dapat dengan seksama memperhatikan dan mengimplementasikan kedua dokumen tersebut dalam rencana kerja anggaran OPD,” sarannya.
Tm-Ab
