Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Retiono Kunto menegaskan peran strategis TNI AL dalam penegakan hukum dan pengamanan energi di laut.
Ia menekankan, pendekatan preventif menjadi prioritas utama yang didukung langkah represif terukur. “Pengamanan instalasi migas di laut tidak cukup hanya dengan kapal perang dan patroli. Kunci keberhasilannya adalah integrasi antara penegakan hukum, teknologi pengawasan maritim, dan kemitraan dengan masyarakat maritim,” ujarnya.
Melengkapi aspek teknis pengamanan, Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal, Kolonel Laut (P) Awang Bawono memaparkan berbagai spektrum ancaman terhadap operasi hulu migas.
Ancaman tersebut mulai dari kerentanan tradisional seperti perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, dan illegal fishing, hingga ancaman operasional seperti kecelakaan kerja dan cuaca ekstrem.
Ia juga menyoroti ancaman nontradisional seperti terorisme maritim, gangguan instalasi bawah laut, hingga serangan siber terhadap sistem operasi. Menanggapi hal itu, TNI AL siap melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menjamin keamanan di seluruh perairan Indonesia.
Melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Kesekuritian ini, diharapkan sistem pengamanan wilayah kerja hulu migas Jabanusa semakin terpadu, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Indonesia.
Ning S
