JEPARA (SUARABARU.ID) – Tahun baru bukan sekadar pergantian angka di kalender, melainkan momen simbolis untuk membuka lembaran baru dan menapakinya dengan optimisme baru. Karena itu saat kita menyambut datangnya tahun 2026, harus menjadi momentum bersama untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif dan menempatkannya sebagai harapan baik bagi masa depan bersama seluruh warga Jepara
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jepara, Drs H. Junarso dalam wawancara khusus dengan SUARABARU.ID di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Selasa (30/12-2025) malam. “Hal ini penting. Sebab walaupun Jepara memiliki potensi yang sangat kaya dan berbagai capaian mengesankan berhasil dicapai di sepanjang tahun 2025, namun dinamika dan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi juga semakin meningkat,” tambahnya.
Junarso lantas menyebut sejumlah potensi mulai sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, budaya, hingga infrastruktur transportasi yang semakin baik dapat menjadi modal bagi perjalanan tahun 2026. “Juga sektor pariwisata dan industri yang menunjukkan tren menggembirakan,” tambahnya
Menurut Junarso, optimalisasi pengelolaan potensi tersebut karena masyarakat Jepara memiliki “genetika” yang di wariskan turun menurun oleh para leluhur Jepara. “Masyarakat Jepara memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi, sikap adaptif terhadap perubahan, keberanian dan jiwa wira usaha yang tinggi. Juga masyarakatnya sangat religius dan hidup dalam spirit kerukunan yang nyata,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Jepara ini juga menilai, program Jepara Mulus telah menunjukkan “performance” kinerja pelayanan publik yang secara obyektif dapat dirasakan oleh masyarakat Jepara sebagai progres yang semakin meningkat. “Namun demikian tentu masih ada kinerja pembangunan yang perlu yang perlu terus ditingkatkan pada tahun 2026 di semua jenjang pemerintahan, utamanya pada urusan wajib pelayanan dasar mulai pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat hingga perlindungan masyarakat dan sosial.
Ia juga menegaskan, layanan sosial bagi masyarakat yang rentan seperti fakir miskin, anak terlantar dan penyandang disabilitas harus menjadi komitmen bersama. “Pemerintah harus memastikan Standar Pelayanan Minimal hak-hak dasar warga negara terpenuhi. Karena itu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas,” pungkasnya.
Junarso juga berharap program pemberdayaan petani, nelayan, perajin ukir, bakul blanjan, dan usaha kecil berbasis rumah tangga yang tersebar di berbagai pelosok desa terus mendapatkan perhatian secara adil dan proporsional.
Hadepe
