WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Pemkab Wonosobo mencatatkan capaian positif dalam upaya pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia (HAM).
Dalam Pilot Project penilaian HAM pada pemerintah daerah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kabupaten Wonosobo memperoleh nilai 72,90 dengan kategori Tinggi.
Hasil tersebut disampaikan dalam konferensi pers penyampaian Hasil Pilot Project Penilaian HAM pada Pemerintah Daerah, yang digelar secara daring dari Ruang Asmara Nababan, Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta.
Selain Wonosobo Jawa Tengah, pilot project ini juga dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusantara Tenggara Timur (NTT).
Penilaian HAM merupakan program yang dikembangkan Komnas HAM sebagai instrumen standar pengukuran kepatuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap prinsip serta norma HAM.
Pada tahun 2025, penilaian difokuskan pada empat sektor hak dasar, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan hak atas pangan.
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, A. Didiek Wibawanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komnas HAM atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu lokus penilaian HAM Tahun 2025.
“Pemkab Wonosobo menyampaikan terima kasih karena telah ditunjuk sebagai salah satu lokus Penilaian HAM Tahun 2025. Ini menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rasa syukur atas capaian nilai yang diraih Wonosobo. Atas hasil penilaian tersebut, Pemkab Wonosobo mengucapkan terima kasih karena memperoleh nilai 72,90 dengan kategori tinggi.
“Capaian ini menjadi motivasi sekaligus pengingat bahwa upaya pemajuan HAM harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Tindaklanjuti Rekomendasi
Lebih lanjut, Didiek menegaskan bahwa Pemkab Wonosobo berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Komnas HAM.
“Berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM, Pemkab Wonosobo akan menindaklanjuti secara serius sebagai bentuk komitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM di Kabupaten Wonosobo,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Daerah (Komda) HAM Wonosobo, Tono Prihantono, menyampaikan bahwa capaian nilai tinggi tersebut merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
“Capaian ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak pada hak asasi seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Tono, hasil penilaian ini juga menjadi penguat langkah bersama untuk terus memastikan setiap kebijakan dan layanan publik di Wonosobo selaras dengan prinsip HAM.
“Hasil penilaian ini menjadi penguat langkah kami untuk terus memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik di Wonosobo berlandaskan pada prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” tambahnya.
Dengan capaian nilai 72,90 kategori tinggi, Kabupaten Wonosobo menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
Pemkab Wonosobo berharap hasil Pilot Project Penilaian HAM ini tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga menjadi fondasi penguatan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemkab Wonosobo siap memperkuat kolaborasi dengan Komnas HAM dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang ramah HAM dan berpihak pada kesejahteraan seluruh warganya.
Muharno Zarka
