WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Di tengah kondisi fiskal yang kurang baik, diperlukan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien, transparan dan berkeadilan, serta bebas dari korupsi. Yang dilaksanakan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.
”Setiap rupiah dana APBD adalah uang rakyat,” tegas Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Wonogiri, Widiyatno. Penegasannya ini, Senin (20/10/25), disampaikan di forum rapat paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna, lantai atas Gedung DPRD Wonogiri.
Rapat Paripurna dihadiri 39 dari 50 Anggota Dewan, dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua Krisyanto dan Suryo Suminto dan didampingi Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho. Ikut hadir Wakil Bupati (Wabup) Imron Rizkyarno, Sekda FX Pranata bersama Asisten Sekda, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kata Widiyatno, seluruh tahapan pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabilitas dan partisipatif serta bebas dari korupsi. ”Berpihak pada rakyat, pro pertumbuhan ekonomi, berkeadilan, dapat terimplementasikan dengan baik,” tandasnya.
Widiyatno mempertanyakan dalam kondisi dana transfer mengalami penurunan, program apa saja yang jadi prioritas ? ”Pastikan tetap efektif dan berorientasi untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Dipertanyakan pula tentang berapa besar pembagian deviden, terkait dana APBD tersimpan di Bank Jateng ?.
Tidak Mampu
BPHTB merupakan pungutan atau pajak daerah yang dikenakan kepada individu atau badan hukum, atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. ”Berkaitan ini, apa yang dilakukan Pemkab Wonogiri, untuk menyikapi masyarakat yang tidak mampu ?” tanya Widiyatno.
Senin (20/10/25), ada 5 Anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umum di rapat paripurna DPRD Wonogiri. Mereka adalah Widiyatno dari Fraksi Partai Golkar, Sutoyo (Fraksi PDI Perjuangan), Iwan Susilo (Fraksi PKS), Susanto (Fraksi PKB-Demokrat) dan Dwi Prasetyo dari Fraksi Partai Gerindra Plus PAN).
Berkaitan penurunan APBD 2026 sebesar Rp 547 miliar dari Tahun 2025, Juru Bicara Fraksi PKS, Iwan Susilo, mendorong agar Pemda lebih cermat menyusun skla prioritas, menghindari pemborosan dan mengantisipasi agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tidak terlalu banyak dan sehat. ”Serta memastikan anggaran yang ada benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sutoyo, mengapresiasi peningkatan target PAD naik 4,31 persen. Terkait ini, Fraksi PDI Perjuangan mendukung prioritas untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) di Purwantoro.
Desakan sama, tentang prioritas melanjutkan pembangunan RS di Purwantoro, juga disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Plus PAN, Dwi Prasetyo. ”Prioritas fasilitas pertanian, infrastruktur publik, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, juga menjadi langkah tepat untuk dipertahankan,” tegasnya.
”Fraksi kami menolak, bila efisiensi dilakukan dengan mengorbankan pelayanan dasar masyarakat,” seru Susanto sebagai Juru Bicara Fraksi PKB-Demokrat. Fraksi gabungan PKB dengan Partai Demokrat ini, mendorong strategi Wonogiri mandiri fiskal 2030.(Bambang Pur)
