SEMARANG (SUARABARU.ID) — Beriringan semangat memperingati Hari Bhayangkara, sebanyak 40 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 75 di lingkungan Kementerian Hukum mengikuti pembelajaran strategis mengenai kesadaran bela negara dan nilai-nilai dasar kepemimpinan Pancasila, Selasa, 1 Juli 2025. Materi ini disampaikan oleh Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, Dr. Muh Khamdan, dalam sesi daring yang berlangsung dari ruang kerja Badiklat di Semarang.
Peserta pelatihan berasal dari berbagai unit eselon utama Kementerian Hukum serta delegasi dari daerah Aceh, Yogyakarta, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Maluku. Mereka mengikuti sesi pembelajaran yang mengangkat tema strategis mengenai peran birokrasi dalam memperkuat semangat bela negara dan membangun ekosistem nilai-nilai Pancasila di tempat kerja.
Dalam paparannya, Dr. Khamdan menegaskan bahwa kesadaran bela negara bukanlah milik institusi militer semata, tetapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. “Bela negara adalah aktualisasi tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI, baik melalui profesinya, kapasitas kepemimpinannya, maupun budayanya,” tegasnya.
Momentum pelatihan yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara menjadi refleksi historis penting. Dr. Khamdan mengaitkan peringatan ini dengan semangat perjuangan nasional saat pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta, serta pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. “Nilai sejarah ini menegaskan bahwa bela negara adalah bagian dari napas perjuangan bangsa,” ujarnya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022, Dr. Khamdan menyampaikan bahwa pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja. Dalam konteks Badiklat, ini diterjemahkan ke dalam pembentukan corporate university yang mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap pelatihan kepemimpinan.
Konsep corporate university di Badiklat Hukum Jawa Tengah menjadi model pembelajaran yang memadukan kompetensi teknis dengan karakter kebangsaan serta sosial kultural. Melalui pelatihan seperti PKA ini, peserta didorong tidak hanya menjadi administrator birokrasi, tetapi juga agen transformasi nilai dalam organisasi.
“Leadership berbasis nilai Pancasila harus menjadi kekuatan transformasional. Tidak cukup hanya dengan skill manajerial, pemimpin ASN harus memiliki kesadaran ideologis dalam setiap kebijakan dan tindakan,” terang Dr. Khamdan, yang juga dikenal sebagai pembina nilai kebangsaan di lingkungan Kemenkum.
Komitmen kolektif dari peserta PKA Angkatan 75 pun terbangun. Dalam sesi akhir, seluruh peserta menyepakati pentingnya membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem birokrasi yang transformatif, inklusif, dan nasionalis.
Kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari output pelatihan, tetapi juga dituangkan dalam rencana tindak lanjut berbasis nilai, yang akan diintegrasikan ke dalam proyek perubahan peserta di unit kerja masing-masing.
Sebelumnya, pada pagi hari yang sama, Dr. Khamdan juga mengisi pelatihan public speaking bagi 40 peserta lainnya, hasil kolaborasi dengan APDC Yogyakarta. Sesi ini pun diperkaya dengan penguatan nilai-nilai Pancasila agar komunikasi publik ASN tidak hanya komunikatif, tetapi juga berbasis karakter dan nilai.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari integrasi kurikulum kepemimpinan yang disusun Badiklat Hukum Jawa Tengah dengan pendekatan holistik. “Kita ingin mencetak pemimpin yang tidak hanya pandai bicara, tetapi mampu menghidupi Pancasila dalam tutur kata dan kebijakannya,” ujar Khamdan.
Bagi peserta dari daerah, seperti Aceh dan Maluku, pelatihan ini menjadi ruang berbagi praktik baik antarwilayah dalam membangun ekosistem nilai kebangsaan yang beragam. Diskusi lintas daerah dalam sesi daring memperkaya pemahaman akan pentingnya konteks lokal dalam bela negara.
Dengan demikian, pelatihan PKA kali ini bukan sekadar rutinitas peningkatan kompetensi, melainkan juga perwujudan aktual dari reformasi birokrasi yang berakar pada nilai. “Bela negara bukan slogan, tapi sikap hidup dalam setiap peran dan posisi,” pungkas Dr. Khamdan dengan penuh keyakinan.
Sebagaimana visi pembangunan SDM unggul yang digaungkan pemerintah, pendekatan corporate university berbasis kesadaran bela negara dan ekosistem Pancasila menjadi arah strategis pendidikan dan pelatihan ASN ke depan. Di sinilah Badiklat Hukum Jawa Tengah menempatkan dirinya sebagai lokomotif perubahan.
Hadepe
