blank
Sejumlah pegiat wisata nasional berdiskusi di Taman Lumbini Candi Borobudur, Selasa (24/6/25) malam. Foto: eko

KOTA MUNGKID (SUARABARU.ID) – Komunitas pemuda Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang tergabung dalam Manajemen Mahajava Aksata, menggelar Festival Tridaya Mandala Borobudur, Senin – Rabu (23–25 Juni 2025). Untuk mendorong konsep wisata berkelanjutan yang memaksimalkan potensi budaya lokal.

Pada even diskusi di Taman Lumbini Candi Borobudur,
menjadi semacam tempat mencurahkan perhatian (curhat) para pegiat wisata nasional, Selasa (24 Juni 2025) malam.

Humas Festival Tridaya Mandala Borobudur, Dwias Panghegar, mengatakan, acara itu memberikan ruang kepada para pemuda agar lebih semangat mengembangkan potensi wisata dan kesenian. Kerajinan yang menonjolkan identitas lokal akan dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberikan keuntungan langsung bagi warga Borobudur. “Kami memberikan ruang untuk mengembangkan kesenian yang memiliki identitas lokal dan bisa dikembagkan secara berkelanjutan,” kata Dwias Panghegar, Selasa (24/6) malam.

Salah satunya, kerajinan batik. Para pemuda tidak hanya mendapat kesempatan untuk belajar membuat pola dan teknik pewarnaan, tapi juga menggelar fashion show. Mereka bersama-sama mengembangkan itu dari hulu sampai hilir. Juga ke pemasarannya, bahwa ada batik warna alami di Borobudur yang bisa dikembangkan kembali.

Dijelaskan pula, dalam festival tersebut juga membangun jejaring antarpemuda di 10 destinasi wisata yang termasuk dalam “Program Bali Baru”. Dalam sarasehan nasional bertajuk: Pariwisata Berbasis Identitas dan Budaya Lokal, para pemuda bertukar pengalaman terkait pengelolaan wisata di daerah masing-masing. Mereka rata-rata mengisahkan permasalahan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) masing -masing, Selasa (24 Juni 2025) malam.

Hadir dalam sarasehan itu peneliti sekaligus anggota Dewan Ruang Inisiatif Toba, Masro Delima Silalahi, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Nusa Tenggara Barat, Amri Nuryadin, pendiri Flores Documentary Network (FDN), Gregorius Afioma, dan inisiator Bali Performing Arts Meeting, Wayan Sumahardika. Mereka mewakili destinasi wisata Program Bali Baru: Danau Toba, Mandalika, dan Pulau Komodo.

Konflik Sosial

Borobudur diwakili Dwias Panghegar, Sekretaris Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB), paguyuban pedagang kaki lima korban penggusuran pengembangan wisata candi. Dikatakan, brand awal Candi Borobudur berada di Yogyakarta. Memang, dengan
adanya perubahan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) banyak warga yang beralih jadi pegiat wisata maupun di bidang UMKM.

Tapi, sejak adanya Kampung Seni Borobudur, terjadi konflik sosial. Karena ada pedagang yang sudah mendapat tempat berdagang dan ada yang belum. “Dulu Candi Borobudur tidak akan jadi kalau tidak ada kerukunan. Itu yang ditanamkan leluhur kita,” katanya.

Sementara itu, menurut Anggota Dewan Ruang Inisiatif Toba, Masro Delima Silalahi, sarasehan pada Festival Tridaya Mandala Borobudur menjadi ruang berbagi pengalaman.Bahwa pelaksanaan Program Bali Baru tidak semulus yang dibayangkan masyarakat. Di Danau Toba misalnya, pembangunan infrastruktur pariwisata secara besar-besaran mengesampingkan kepentingan komunitas lokal. Alih fungsi lahan, konflik kepemilikan tanah, serta meruncingnya persaingan antarpengelola wisata, mengancam kearifan lokal warga Toba.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Nusa Tenggara Barat (NTB), Amri Nuryadin mengatakan, Program Bali Baru yang menyeragamkan paradima pariwisata, mengancam punahnya unsur lokalitas budaya. Wisata hanya mengedepankan kepentingan investor dan mengabaikan pengelolaan berbasis masyarakat. “Kami di Lombok ada problem. Menyeragamkan (wisata) menjadi satu konsep, satu proyek, dan program strategis nasional dengan istilah Bali Baru, itu menjadi keresahan kami di masing-masing daerah,” katanya.

Dia berharap forum serupa yang digagas Mahajava Aksata melalui Festival Tridaya Mandala Borobudur, dapat menghasilkan solusi membangun destinasi wisata tanpa meminggirkan hak-hak dasar warganya. “Dalam jaringan ini kami carikan solusinya, sehingga wisata tidak meminggirkan hak-hak dasar warga yang ada di sekitarnya,” harapnya.

Eko Priyono