JEPARA (SUARABARU.ID)- Sebanyak 40 pegawai dari lingkungan Kementerian Hukum yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia mengikuti pelatihan internalisasi nilai-nilai Pancasila di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, Semarang, Senin (21/4/2025).
Dalam kegiatan yang digelar di Ruang Pusparaja, Gedung Badiklat Hukum Jateng ini, peserta tidak hanya diajak memahami Pancasila dari sisi sejarah, tetapi juga menggali makna Pancasila sebagai kekuatan hidup dalam menjalankan tugas negara.
Para peserta berasal dari berbagai daerah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Mereka adalah garda depan pelayanan publik yang diharapkan mampu menjadi agen penyebar nilai-nilai kebangsaan di lingkup kerja masing-masing.
Muh Khamdan, seorang widyaiswara yang juga lulusan doktoral studi perdamaian dari UIN Jakarta, memegang peran sentral dalam menyampaikan materi. Dengan gaya penyampaian yang hidup dan penuh semangat, pria asal Jepara ini membawakan tiga tema utama, yaitu kesejarahan perumusan Pancasila, perkembangan kebijakan politik Pancasila, dan aktualisasi nilai Pancasila dalam konteks kompetensi ASN.
“Pancasila bukan hanya dokumen sejarah, tapi napas hidup kita sebagai bangsa. ASN harus menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik, baik secara manajerial, teknis, maupun sosial-kultural,” ujar Khamdan, di hadapan para peserta pelatihan SPIP Terpadu.
Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dengan semangat tersebut, Kementerian Hukum melalui Badiklat Hukum Jateng menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan ideologi negara secara sistematis kepada aparatur negara.
Hal yang menarik, metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini mengedepankan pendekatan interaktif. Peserta tidak hanya duduk mendengar, tetapi juga diajak berdiskusi, berbagi pengalaman praktik pengamalan Pancasila di unit kerja masing-masing. Hal ini membuat suasana pelatihan terasa hidup dan aplikatif.
“Banyak dinamika dalam pelayanan yang bisa kita refleksikan dari nilai Pancasila. Misalnya, bagaimana prinsip keadilan sosial diterapkan saat memberi pelayanan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus,” ungkap Rezani, salah satu peserta dari NTT.
Di tengah kompleksitas tugas ASN, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting sebagai kompas moral sekaligus etika profesional. Khamdan menekankan bahwa ideologi negara tidak boleh hanya berhenti di ruang kelas, tapi harus mengalir dalam tindakan dan keputusan harian para pegawai.
Kegiatan ini diakhiri dengan pernyataan komitmen bersama untuk mengamalkan nilai Pancasila secara nyata dan berkelanjutan. Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, para peserta menyampaikan harapan agar pelatihan serupa dapat digelar secara berkala dan menyentuh lebih banyak lini birokrasi.
“Pelatihan ini membuka cakrawala baru. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga cara kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya,” pungkas Mundzir Wildani, peserta asal Kalbar dengan penuh antusias.
ua
