Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Aptrindo Jateng & DIY, Agus Pratiknyo, Rabu (2/3/2022).

Disampaikan Agus, mencermati tuntutan pendemo dan pelaku usaha dibidang jasa angkutan barang adalah belum adanya keadilan dalam penindakan over load, khususnya adanya konsekuensi hukum bagi pemilik barang muatan.

“Selama ini, boleh dibilang pemilik barang seakan enak-enakan menikmati ‘cuan’ ditengah kemelut gonjang ganjing penindakan over load,” ujar Agus.

“Semua pelaku usaha dibidang jasa angkutan barang tentunya setuju dan tidak akan pernah menolak program Zero ODOL ini. Dukungan penuh untuk program Zero ODOL akan berdampak positif. Akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya keselamatan berlalu lintas. Namun dengan catatan, semua dijalankan dengan transparan, jujur, tidak tebang pilih dan berkeadilan,” ungkapnya.

Menurutnya, penindakan ODOL saat ini seakan menunjukkan ketidakberdayaan Kementerian Perhubungan dalam membuat aturan main di lapangannya sendiri. Ditambah dengan adanya ego sektoral dari pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Sebagai contoh adalah adanya JBI berbasis kelas jalan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, tidak mungkin bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Kementerian Perhubungan (Vide Pasal 30 PP 30/2021), mengingat jangkauan operasional kendaraan angkutan barang yang fleksibel dan tidak bisa dibatasi oleh trayek.

Kemajuan teknologi yang seharusnya bermanfaat dan dapat dinikmati oleh rakyat menjadi sia-sia tidak berguna. Daya angkut truk yang menjadi minim karena Muatan Sumbu Terberat (MST) berbasis kelas jalan, modifikasi daya angkut kendaraan yang tidak bisa diakomodir oleh regulasi karena harus mendapatkan ijin dari Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) menjadi contoh adanya hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Disebutkan, acuan pelaksanaan penindakan ODOL yaitu UU 22/2009 pasal 277 untuk pelaku over dimensi dan pasal 307 untuk overload hanya menyentuh pelaku langsung, yaitu pengusaha angkutan dan pengemudi saja, tidak akan dapat menghentikan praktik ODOL, karena salah satu unsur pelakunya yaitu pemilik barang muatan masih dibiarkan tidak tersentuh.

“Dengan pola kerja sama bagi hasil yang sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka, berarti biaya tilang overload menjadi tanggungan pengemudi truk, atau dibagi dua dengan pengusaha truk. Sedangkan untuk kasus pelanggaran overdimensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusaha truk, pemilik barang tetap bebas menyuruh-nyuruh,” terangnya.

Jika dilihat di UU 22/2009 over dimensi dikategorikan sebagai kejahatan dan over load sebagai pelanggaran (Vide Pasal 316 UU 22/2009). Seharusnya pelaku OVER LOAD jika dilihat dari Perjanjian Pengangkutan Barang (Hukum Private) menyangkut 2 subyek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pemilik barang muatan dan pengusaha angkutan barang. Inilah hulu terjadinya pelanggaran over load. Sehingga sudah seharusnya kedua subyek tersebut diikat dalam satu regulasi.

Lalu bagaimana solusi mengatasi polemik penindakan ODOL ini ?

Mungkin masih ada solusi dengan pendekatan melalui UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk dibuat aturan khusus sanksi bagi terjadinya pelanggaran over load. Karena over load dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, maka perlu adanya aturan sanksi dalam Administrasi Negara yang mengatur subyek yang terlibat dalam proses pelanggaran tersebut, sehingga dapat melengkapi kekurangan UU 22/2009.

Perlunya memberdayakan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai Pejabat Publik agar dapat membuat aturan main di lapangannya sendiri.

Melalui kewenangan pejabat dengan berpatokan pada prinsip moral pejabat pemerintahan sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tercantum dalam UU 30/2014, perlunya Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membuat terobosan dengan melakukan diskresi (Vide Pasal 1 angka 9 UU 30/2014), untuk mengakhiri polemik dasar penindakan overload untuk pemilik barang muatan.

Dengan kewenangan diskres, Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan mengenai sanksi untuk pemilik barang muatan, agar gonjang-ganjing penindakan ODOL ini dapat diakhiri dan tercipta keseimbangan serta rasa keadilan bagi semua pelaku usaha transportasi angkutan barang.

Melalui diskresi Kementerian Perhubungan dapat membuat kebijakan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya dalam dunia angkutan barang, dimana perlunya menyesuaikan daya angkut kendaraan seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini kebijakan MST yang selalu berbenturan dengan kelas jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.

Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus menunjukkan ‘nyali’ membuat aturan secara mandiri sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika ingin program yang dicanangkannya Indonesia Zero ODOL 2023 dapat tercapai.

“Sebagai pemangku kepentingan seharusnya Kementerian Perhubungan, bisa sedikit mencontoh Kementerian Keuangan & Direktorat Jenderal Pajak yang selalu dinamis dan inovatif membuat terobosan-terobosan agar semua target yang diemban dapat tercapai maksimal,” tambahnya.

Dikatakan, program Indonesia dalam mewujudkan Zero ODOL 2023 bukan hanya sekedar mimpi atau isapan jempol belaka. Saat ini hanya kurang selangkah membuat aturan yang berkeadilan. Aturan yang menjadi kunci suksesnya penegakan ODOL dilapangan,” tukasnya.

“Amanah dari rakyat kepada para pejabat pemerintahan agar dapat dijalankan dengan transparan, jujur dan adil. Di dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah sangat jelas mengatur kewenangan yang diberikan, tinggal menunggu nyalinya saja,” pungkasnya.

Ning

The post Selangkah Lagi, Indonesia Wujudkan Zero ODOL 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, jika ditarik dari akar masalahnya, dia menganggap ada dua subjek (pelaku perjanjian) dalam perjanjian angkutan yang dilakukan. Ia menilai permasalahan tersebut bukan dari penyedia jasa saja, dalam hal ini perusahaan angkutan barang, dimana telah diatur dalam Permenhub No.60 Tahun 2019 Pasal 80-81 yang menurutnya masih terkesan tebang pilih dalam penerapannya.

“Dalam hukum perjanjian angkutan subjeknya itu ada dua, pengangkut dengan pemilik barang atau pengguna jasa,” kata Chandra dalam kegiatan vaksinasi, di Panti Mandala Gereja Admodirono, Kota Semarang, Jumat (25/2/2022).

Disampaikan, dalam hukum dagang terdapat perjanjian hukum privat yang dimungkinkan terjadinya transaksi. Dalam hal ini, kesepakatan antara penyedia jasa (perusahaan angkutan) dengan pemilik barang untuk melakukan perjanjian pengangkutan barang.

“Dalam hukum perjanjian ini tentu sebagai pemilik barang atau pengguna jasa akan mencari harga yang paling minim. Disitu terdapat persaingan usaha tidak sehat. Ketika mencari harga terendah, pengangkut yang menerima harga itu, harus menutup biaya dan laba mereka untuk menaikkan daya angkutnya, sehingga menjadi overload,” ungkapnya.

Ia mengakui jika pemerintah memang sudah sedikit menghambat persaingan yang tidak sehat, dengan Permenhub No. 60 tahun 2019. Dimana, jika melanggar maka penyedia jasa (perusahaan angkutan barang) akan dikenai sanksi administrasi. Namun, ia masih menyayangkan jika penerapan atau sanksinya hanya dilakukan pada pengusaha angkutan barang saja.

“Dalam Permenhub Nomor 60 tahun 2019 di Pasal 80 dan 81, disebutkan bahwa pengangkut akan dikenakan sanksi administrasi negara, tetapi kita melihat bahwa pelaku ODOL ini ada dua subjek. Penyedia jasa atau perusahaan angkutan dan pemilik barang. Dalam hal ini pemilik barang atau penyewa jasa tidak dikenakan sanksi administrasi. Saya melihat pemerintah masih tebang pilih. Jadi PP tersebut tidak mencerminkan keadilan, apabila berkeadilan, harusnya menjerat dua pelaku ODOL tersebut, itu pendapat saya,” terangnya.

Menurut Chandra, zero ODOL bisa terwujud jika kedua subyek (pelaku dalam perjanjian) diikat dengan regulasi. “Tetapi zero ODOL yang di inginkan seperti apa, itu sudah dalam ranah pemerintah. Karena penerapan jumlah muatan angkutan penentunya ada di pemerintah sebagai regulator,” terangnya.

Terkait dengan regulasi muatan, Chandra berasumsi jika pemerintah belum berani menentukannya. Karena akan berdampak pada kenaikan harga barang dipasaran.

“Jika pemerintah berani menerapkan jumlah muatan (tonase), solusi saya jika dia mau menerapkan itu, barang-barang atau komoditi termasuk sembako bisa dikecualikan, itu pendapat saya,” ujarnya.

Disinggung soal penetapan harga, menurut Chandra itu tidak bisa dilakukan. Karena, regulasi tersebut sudah ada di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), selain itu penetapan tarif angkutan barang juga diatur dalam PP No 74 tahun 2014 Pasal 106 yang menyatakan jika penarifan angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

“Penetapan tidak boleh, tapi jika pedoman itu boleh sifatnya adalah volunteer, bukan suatu mandatory atau kewajiban,” tandasnya.

Ning

The post Ketua Aptrindo Jateng: Zero ODOL Bisa Dicapai, Jika Pemerintah Lakukan Ini appeared first on SuaraBaru.id.