Proposal ini akan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO yang dilaksanakan mulai tanggal 1 – 5 Desember 2025 di Jenewa, Swiss. Sidang ini diikuti 194 Negara anggota WIPO.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari US$ 2,3 triliun per tahun, dengan lebih dari 67 persen pasar musik global didominasi oleh layanan streaming.

Namun, pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan kreator karena sebagian besar nilai ekonomi digital justru belum dirasakan secara adil kepada para pencipta.

Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum, Hermansyah Siregar.

Selain itu Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indra di mengikuti sidang dan memperkaya konten tentang usulan Indonesia terkait royalti musik dan media. Pada awalnya, Inisiatif ini digagas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sejak Mei 2025 dan mulai bergulir di sidang SCCR WIPO, Desember ini. Di sela-sela sidang Indonesia bertemu secara bilateral dengan kelompok kelompok regional GRULAC (Amerika Latin dan Karibia), Jepang dan Amerika Serikat.

“Seringkali, pencipta hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya mereka sendiri. Realitas ini tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, ini adalah persoalan keadilan, kewajaran, dan pengakuan moral. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan pembaruan komitmen dan tindakan bersama,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno selaku pemimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan SCCR.

Menurutnya, pengajuan proposal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperjuangkan pelindungan hak ekonomi kreator di tingkat global, bukan hanya di dalam negeri. Dia juga memandang pengajuan instrumen internasional yang mengikat ini berangkat dari ketimpangan struktural yang kian melebar dalam ekosistem royalti digital dunia.

Setiap tahun, UNESCO dan Bank Dunia memperkirakan US$ 55,5 miliar royalti musik dan audiovisual menguap, tidak pernah terkumpul, tidak pernah dicatat, dan tidak pernah diterima penciptanya.

“Sistem royalti yang adil dan berkeadilan harus menjunjung tinggi martabat seluruh pencipta, tanpa memandang wilayah geografis maupun ukuran pasar. Keadilan pada gilirannya menuntut adanya transparansi, agar para pencipta dapat memahami bagaimana royalti mereka dihitung, didistribusikan, dan dilaporkan,” ujar Havas.

The post Indonesia Memimpin Perjuangan Global untuk Royalti Digital yang Adil appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang pada kegiatan “Patent Examiners Go to Campus”, yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Diponegoro, Selasa (1/8/2023).

“Tahun 2021, khusus untuk permohonan paten sederhana, Indonesia sempat menduduki peringkat kesepuluh dari seluruh Kantor Kekayaan Intelektual anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), dengan jumlah permohonan sebanyak 3.249 permohonan,” ungkap Hantor.

“Kesembilan negara lainnya adalah China (2.852.219) permohonan, Jerman (10.576), Rusia (9.079), Australia (7.844), Jepang (5.238), Turki (4.490), Ukraina (4.425), Korea Selatan (4.009) dan Thailand (3.762) permohonan,” tuturnya.

Menyikapi realitas itu, Kanwil Kemenkumham Jateng dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya untuk meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

“Berbagai macam program telah dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan DJKI dalam rangka meningkatkan paten dalam negeri, seperti Mobile IP Clinic, Safari Patent, Patent Drafting Camp dan lain-lain,” terang Hantor, yang didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Tri Junianto.

“Tahun 2023, salah satu program unggulan DJKI adalah Patent Examiners Go to Campus. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan permohonan paten dalam negeri, khususnya yang berasal dari perguruan tinggi,” sambungnya.

Hantor menjelaskan, program Patent Examiners Go to Campus merupakan pilot project yang diprioritaskan untuk dilaksanakan di 10 Perguruan Tinggi Negeri, salah satunya adalah Universitas Diponegoro.

Menurut Hantor, Perguruan tinggi merupakan salah satu pemangku kepentingan dan mitra DJKI yang paling potensial menghasilkan berbagai macam invensi dan inovasi melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap paten, terutama dalam penulisan draft patennya perlu dilakukan suatu kegiatan untuk pembelajaran dan memantapkan penguasaan tata cara dalam penulisan paten agar tercapai kemandirian paten nasional.

“Pada intinya program ini merupakan program pelatihan Trainer of Trainer (ToT) untuk penyusunan spesifikasi paten (drafting patent) bagi para inventor dan para pemangku kepentingan terkait di lingkungan kampus,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dibuka oleh Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama. Sementara peserta datang dari Civitas.

Diketahui, masalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tidak lepas dari sistem paten. Dengan adanya sistem paten maka seluruh invensi dan inovasi teknologi dapat terlindungi secara baik dan dapat dikomersialisasi semaksimal mungkin.

Sistem paten memberikan hak eksklusif kepada inventor atau pemegang paten untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari invensinya, mendorong tumbuhnya investasi dan perdagangan, sehingga masyarakat secara umum dapat menikmati hasil dari invensi dan inovasi tersebut.

Selain itu, sistem paten juga dirancang untuk dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan informasi teknologi kepada masyarakat melalui publikasi paten.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng dan DJKI Gelar Patent Examiners Go to Campus  appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan Kekayaan intelektual (KI) dalam skala nasional hingga global.

“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2023).

Ia menjelaskan, Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.

“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.

Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional. “Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” ungkapnya.

Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.

Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.

Ning S

The post Sidang WIPO Ke-64, Menkumham Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Pemajuan KI Global appeared first on SuaraBaru.id.