Bupati Kudus menegaskan, pihaknya akan mengikuti secara penuh kebijakan dari pemerintah pusat maupun arahan pemerintah provinsi. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kepatuhan dan keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pusat.

“Terkait WFH, kita mengikuti dan tawadhu dengan keputusan pusat. Termasuk keputusan Pak Gubernur, kita bersepeda, ya kita bersepeda,” ujarnya, seusai melantik Sekda baru, di Pendapa Kudus, Rabu (1/4/2026).

Penerapan WFH di lingkungan Pemkab Kudus ditargetkan mampu memangkas belanja BBM hingga 20 persen. Target ini cukup realistis mengingat sebelumnya anggaran BBM telah lebih dulu dipotong hingga 50 persen.

“Jangan sampai WFH sudah diterapkan, tapi belanja BBM masih tinggi. Ini harus benar-benar efisien,” tegas Bupati.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Layanan vital seperti kesehatan, administrasi kependudukan (adminduk), serta pelayanan dasar lainnya harus tetap berjalan maksimal.

“WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Kesehatan, adminduk dan pelayanan lain harus tetap optimal,” katanya.

Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai aturan, Pemkab Kudus akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Bupati juga mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menyalahartikan WFH sebagai waktu libur.

“Nanti akan kita pantau. Jangan sampai WFH dianggap libur. OPD harus bisa mengatur, misalnya pegawai tetap share location dan diberi beban tugas,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kudus, Eko Djumartono, menyampaikan bahwa pihaknya segera menyusun surat edaran sebagai dasar pelaksanaan WFH di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kualitas pelayanan tetap harus ditingkatkan. Kita juga akan evaluasi belanja aparatur. Pak Bupati sudah memberi contoh dengan bersepeda,” ujarnya.

Eko menegaskan, Pemkab Kudus siap mendukung penuh kebijakan efisiensi yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Percuma kalau WFH tapi belanja BBM masih tinggi,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Segera Terapkan WFH, Bupati Kudus Targetkan Pemangkasan Belanja BBM 20 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, A. Yuspahruddin menerapkan Work From Home (WFH) bagi seluruh pegawainya (100 persen) selama 3 hari kerja, terhitung mulai tanggal 24 – 28 Juni 2021.

Hal itu disampaikan Yuspahruddin melalui Kepala Divisi Administrasi, Jusman dalam apel pagi yang digelar secara virtual, Kamis (24/6/2021).

Jusman menyampaikan, bahwa kebijakan ini sebagai langkah untuk menjamin rasa aman, nyaman, demi keselamatan seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

“Saya mewakili Kakanwil berpesan untuk tetap di rumah, tidak usah kemana-mana. Jaga diri dan keluarga, serta jaga pola makan supaya kondisi kita tetap sehat,” ucapnya.

Meskipun seluruh pegawai bertugas dari rumah, Jusman memberi catatan agar semua pekerjaan tetap berjalan dari rumah, terlebih dengan adanya teknologi informasi justru bisa memudahkan pekerjaan tanpa harus berpergian.

Pada kesempatan itu, Jusman sekaligus memperkenalkan secara singkat mengenai aplikasi Sistem Monitoring Corona
(Simona) yang dapat membantu pegawai untuk mencatat dan memantau kondisi kesehatannya di tengah pandemi ini.

“Kita ada aplikasi Simona. Seluruh pegawai nantinya login dan bisa mengisi kondisi kesehatan setiap hari. Tolong dimaksimalkan aplikasinya, karena ini bisa membantu kelancaran tugas kita, agar  kondisi kita bisa terpantau,” ujar Jusman.

Jusman juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk melengkapi data dukung target kinerja B06 yang akan diunggah pada tanggal 28 Juni hingga 5 Juli mendatang.

Apel pagi yang dilaksanakan via virtual ini diikuti oleh para Pimti Pratama, pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pegawai dari rumah masing-masing.

Ning

The post Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng Terapkan WFH 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.