Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Sustainability Media di Era Digital’, yang digelar di Studio Dreamlight World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (29/10/2025).

Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto secara virtual, serta dua anggota DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto dan M Dipa Yustia Pasa.

BACA JUGA: Ahmad Luthfi: Sekolah Rakyat Sesuai Kebutuhan Jawa Tengah dalam Entaskan Kemiskinan

Menurut Wahyu Dhyatmika, ada “garis api” yang memisahkan antara redaksi dan kepentingan iklan. Dalam memroduksi berita, redaksi menolak memenuhi logika marketing, misalnya memberitakan gaya hidup kelompok anak muda perkotaan berusia 25-30, agar bisa menarik iklan-iklan dari brand yang cocok.

Namun di sisi lain, pengguna internet dan AI naik, serta belanja iklan terus tumbuh. Yang terjadi, porsi belanja iklan untuk publisher atau news, cenderung turun, dan beralih ke platform portal dan platform digital populer.

Di tengah users dan potensi revenue iklan yang makin membesar, ironisnya media online terlihat kesulitan untuk bertahan, seiring dengan anjloknya porsi pendapatan iklan dan pembayaran server.

BACA JUGA: Menpan RB Apresiasi Pemerintahan Kolaboratif Gubernur Ahmad Luthfi

Dipaparkan juga, tugas media sesuai esensinya, sebagai watchdog atau menjalankan fungsi pengawasan kepada penyelenggara kepentingan publik (pemerintah), sesuai amanat UU Pers yang produknya tidak bisa dipolitisasi.

”Itulah kenapa, sekarang yang kita lihat tumbuhnya influencer, content creator yang non-jurnalisme, dan memproduk konten yang cocok dengan pengiklan. Di situlah terjadi disconnect atau keterputusan. Kita tak tahu mana kebenaran mana hoaks,” kata pria yang akrab disapa Bli Komang itu.

Ketua Umum AMSI itu juga menyatakan, pihaknya saat ini juga terus berjuang, agar Pemerintah ikut memberikan perlindungan kepada karya-karya media. Dia menyebut, ada tiga langkah yang akan dilakukannya, yakni menyusun regulasi agar AI tidak seenaknya mencomot langsung karya media, namun ada payment system yang mengaturnya.

BACA JUGA: Bunda Literasi Memuji Kiprah  FTBM Jepara, Nur Hidayat Ajak Perjuangkan   Perda Literasi

Lalu membuat federasi website, untuk turut melindungi, dan peningkatan value karya jurnalistik. ”Ibaratnya, karya media saat ini seperti toko tanpa penjaga. Isinya bisa diambil siapa saja, termasuk AI ini,” tandasnya.

Sementara itu, Totok Suryanto dari Dewan Pers menyebutkan, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan berita, selama mematuhi standar etik profesi tetap dibenarkan. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi tak bisa ditolak. Yang perlu ditekankan, verifikasi dan cek bertingkat, karena AI tetap memberikan sinyal disclaimer.

Di bagian lain, Anggota Komisi A DPRD Jateng, Tietha Ernawati Suwarto yang hadir mewakili Ketua DPRD Sumanto, menganggap perkembangan digital yang beredar, sudah tak bisa dibendung. Dia mencontohkan, kehadiran AI semestinya bisa dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan.

Menurutnya, AI bukan sebagai ancaman, melainkan alat kolaborasi untuk bekerja sama terutama pada bidang legislasi. ”AI bisa digunakan sebagai penunjang kerja-kerja DPRD atau dinas,” tukasnya.

Riyan

The post Pemerintah Diminta Ikut Beri Perlindungan pada Karya-karya Media Massa appeared first on SuaraBaru.id.