Kali ini, Tim PKM USM yang diketuai Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum itu, memberikan penyuluhan mengenai pembaharuan hukum pidana formal, serta penguatan pemahaman prinsip due process of law, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, Kabupaten Batang.

Dalam kegiatan itu, Amri bersama anggota tim PKM lainnya, Dr Endang Setyowati SH MHum, Dhian Indah Astanti SH MH, dan Stefani Dewi Rosaria MHum, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga binaan, mengenai hak-hak hukum yang melekat dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Penyuluhan Hukum di LP Kelas IIB Batang

Menurut Amri, tujuan kegiatan ini untuk memperkuat kesadaran hukum, agar para WBP mampu memahami sistem peradilan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fokus utama kegiatan ini, sosialisasi pembaruan hukum acara pidana, yang mengikuti perkembangan regulasi terbaru, sekaligus menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

”Prinsip due process of law, menjadi dasar utama dalam seluruh materi penyuluhan yang disampaikan kepada peserta,” katanya.

BACA JUGA: Rayakan Dies Natalis Ke-39, Fakultas Hukum USM Jalin Kerja Sama dengan Mitra

Dia menyatakan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan koordinasi dengan warga binaan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Materi penyuluhan disampaikan melalui metode ceramah, yang disertai dengan diskusi interaktif dan studi kasus sederhana, agar lebih mudah dipahami peserta. Pendekatan itu memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, antara narasumber dan warga binaan.

”Materi yang diberikan mencakup tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, serta penjelasan mengenai hak-hak prosedural seperti bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, dan mekanisme upaya hukum yang tersedia,” ujarnya.

BACA JUGA: HMJ Teknik Sipil USM Sukses Gelar Seminar Regional BIM 2026

Dia menambahkan, sesi diskusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, karena memberikan ruang bagi warga binaan, untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta pandangan mereka terkait proses hukum yang pernah dialami.

Diharapkannya, melalui kegiatan ini warga binaan dapat meningkatkan pemahaman hukum secara komprehensif, serta memiliki kesadaran yang lebih kuat terhadap pentingnya proses peradilan yang adil dan sesuai aturan hukum.

”Kegiatan ini juga memperkuat hubungan kerja sama antara Universitas Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, dalam rangka mendukung reformasi sistem hukum pidana di Indonesia,” tukas dia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKM ini menjadi wujud nyata kontribusi USM dalam memberikan edukasi hukum yang aplikatif, relevan, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok warga binaan pemasyarakatan.

Riyan

The post Dosen Fakultas Hukum USM Beri Penyuluhan Pembaharuan Hukum Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso menjelaskan, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku baik serta aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.

“Remisi merupakan hak bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Pemberian ini juga menjadi bentuk apresiasi negara atas perubahan sikap dan komitmen warga binaan dalam mengikuti program pembinaan di Lapas maupun Rutan,” ujar Mardi.

Mardi berharap melalui pemberian remisi ini dapat menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani masa pidana.

“Melalui momentum Hari Raya Nyepi ini, kami berharap para warga binaan dapat melakukan refleksi diri, meningkatkan kedisiplinan, serta terus mengikuti program pembinaan dengan baik sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat,” pungkasnya.

Dari 16 penerima remisi tersebut, seluruhnya merupakan warga binaan, sementara tidak terdapat anak binaan yang menerima remisi pada peringatan Nyepi tahun ini. Besaran remisi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani.

Para penerima remisi tersebut berasal dari beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, antara lain Lapas Kelas I Semarang sebanyak 2 orang, Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan sebanyak 6 orang, Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan sebanyak 2 orang.

Beberapa Lapas penerima remisi lainnya adalah Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan, Lapas Kelas IIA Kendal, Lapas Narkotika Nusakambangan, Lapas IIA Ngaseman Nusakambangan, Lapas IIA Gladakan Nusakambangan, dan Lapas IIB Wonogiri.

Jika dilihat berdasarkan jenis tindak pidana, mayoritas penerima remisi berasal dari perkara narkotika sebanyak 14 orang, sementara 2 orang lainnya berasal dari tindak pidana umum.

The post 16 Narapidana Hindu di Jateng Terima Remisi Khusus, Mayoritas Kasus Narkotika appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tes urine yang melibatkan Satresnarkoba Polres Grobogan tersebut menyasar 294 Warga Binaan Pemasyarakatan serta 40 petugas Lapas Kelas IIB Purwodadi guna memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari narkoba.

Petugas memulai pemeriksaan sejak pagi hari dengan menerapkan prosedur ketat serta pengawasan langsung dari aparat kepolisian. Proses ini berjalan tertib dan transparan tanpa mengganggu aktivitas pembinaan warga binaan.

BACA JUGA : Pemprov Jateng Luncurkan “Si Dia Baik”, Inovasi Digital Amal Umat Kristiani Berbasis Transparansi

Petugas memilih peserta tes urine secara acak sebagai bentuk pengawasan menyeluruh terhadap seluruh elemen di dalam lapas, baik petugas maupun warga binaan pemasyarakatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan penguatan pengawasan serta komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Purwodadi menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan sekaligus memperkuat sistem pengamanan internal.

Satresnarkoba Polres Grobogan mengawal seluruh tahapan pemeriksaan untuk memastikan hasil tes urine akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kepala Lapas Kelas IIB Purwodadi, Erik Murdiyanto, menilai kerja sama lintas instansi menjadi langkah strategis dalam menciptakan lapas yang aman dan kondusif.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan internal guna mencegah masuknya narkoba ke dalam lingkungan lapas.

“Kami berkomitmen menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap narkoba dan terus memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

BACA JUGA : Polres Wonosobo Waktu Dukung Panen Raya Jagung untuk Ketahanan Pangan

Kepala lapas juga menekankan bahwa kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan ini memberikan efek pengawasan sekaligus edukasi bagi warga binaan dan petugas.

Menurutnya, pencegahan narkoba tidak cukup dilakukan secara internal, melainkan memerlukan dukungan dan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Satresnarkoba Polres Grobogan memastikan seluruh sampel urine diperiksa sesuai standar operasional prosedur untuk menjaga kredibilitas hasil pemeriksaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Selain aspek pengawasan, kegiatan tes urine juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya narkoba bagi seluruh penghuni lapas.

Petugas lapas dan warga binaan mengikuti proses pemeriksaan dengan kooperatif sebagai wujud dukungan terhadap upaya pencegahan narkoba.

Dalam kegiatan tersebut, Satresnarkoba Polres Grobogan menurunkan personel yang berpengalaman di bidang pemberantasan narkoba.

Hadir dalam kegiatan ini KBO Resnarkoba Polres Grobogan Ipda Bambang Suginarno bersama anggota Resnarkoba Briptu Richi Ariawan dan Briptu Danang.

 BACA JUGA : Algoritma, Media Sosial, dan Filter Bubble

Sinergi antara Satresnarkoba Polres Grobogan dan Lapas Kelas IIB Purwodadi diharapkan mampu mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di dalam lapas.

Melalui kegiatan tes urine ini, Lapas Kelas IIB Purwodadi bersama Satresnarkoba Polres Grobogan menegaskan komitmen menjaga lingkungan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap bersih, aman, dan berintegritas.

TYA WIDYA

The post Lapas Purwodadi Gandeng Satresnarkoba Polres Grobogan Gelar Tes Urine Massal appeared first on SuaraBaru.id.