Bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Surakarta, koordinasi ini difokuskan pada pembahasan pembentukan tim pelaksana serta penentuan peraturan daerah yang akan dilakukan analisis dan evaluasi.

Adapun tema peraturan daerah yang dibahas adalah peraturan daerah yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terbaru.

Dalam kesempatan tersebut, Analis Hukum Ahli Pertama, Yoga Putra Perdana menyampaikan urgensi dilaksanakannya analisis dan evaluasi peraturan daerah di daerah. Yoga menegaskan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Analisis dan evaluasi peraturan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan regulasi di daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta mampu mendukung kepastian hukum dan iklim investasi di daerah,” ujar Yoga, Sabtu (7/2/2026).

Sementara itu, Veky dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Surakarta menyambut baik pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta mendukung penuh pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah, khususnya peraturan daerah yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai upaya meningkatkan kualitas regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.

Dari Kanwil Kemenkum, kegiatan ini dihadiri oleh Analis Hukum Ahli Muda, Andhy Kusrianto, Analis Hukum Ahli Pertama, Yoga Putra Perdana dan Esa Lupita Sari, serta CPNS Analis Hukum. Sementara dari Pemerintah Kota Surakarta hadir Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum, Veky Novian Sasono, Analis Hukum Ahli Muda, Hesti Susanti, Analis Hukum Ahli Pertama, Putri Diasti Shananda dan Mujiyono dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng berharap terjalin sinergi yang baik antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah.

“Sehingga peraturan yang berlaku di daerah selaras dengan kebijakan nasional, serta mendukung kepastian hukum dan kemudahan berusaha,” ujar Heni.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Pastikan Analisis dan Evaluasi Perda Tidak Bertentangan dengan UU Cipta Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Andreas Hua pada diskusi nasib buruh pada pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang digelar Ansor Kudus, Selasa (13/10). “Kami memilih wait and see sambil menunggu penerbitan PP dan Perpres dari UU tersebut,”kata Andreas.

Hadir pada diskusi tersebut Ketua dan Wakil Ketua Apindo Bambang Sumadiyono dan Nadjib Hassan, serta pengamat kebijakan publik yang juga Ketua PRD Jawa Tengah Kholid Mawardi.

Andreas mengakui sejauh ini dirinya belum tuntas membaca keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja. Bahkan, pada awal-awal disahkan, pihaknya sempat ikut termakan hoax pasal-pasal dalam UU yang pada kenyataannya hal tersebut tidak benar.

“Setelah kami diundang Pak Ganjar (Gubernur Jateng, red), ternyata apa yang kami pahami sebelumnya keliru. Informasi mengenai adanya penghapusan pesangon, upah sesuai jam kerja, maupun isu lain yang merugikan pekerja, sepenuhnya tidak benar,”tandas Andreas.

Andreas mengatakan, SPSI menyadari realita kehidupan ketenagakerjaan di Kudus. Karena itu pihaknya tidak ingin terburu-buru menyikapi disahkannya RUU tersebut. Apalagi saat ini beredar banyak versi RUU yang telah disahkan DPR RI tersebut.

Wakil Ketua Apindo Kudus Nadjib Hassan memiliki pandangan lain. Dari UU yang ia baca, posisi Pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan UU Omnibuslaw tersebut. “Jika banyak disebut buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan. Banyak yang mengatakan pengusaha diuntungkan, ternyata tidak juga. Dalam pengesahan regulasi tentu saja ada plus dan minusnya,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan penangguhan penerapan upah minimum. Namun dalam UU Omnibuslaw yang ia baca, kemungkinan pengajuan penangguhan UMK itu tidak muncul.

Sementara itu Kholid Mawardi mengatakan banyak kejanggalan dalam pengesahan RUU Omnibuslaw. Selain waktu yang sangat cepat dengan isi aturan yang beragam, ia juga menyoroti pengesahan Omnibuslaw di tengah suasana pandemi Covid-19 saat ini.

Ia menilai pengesahan UU Cipta Kerja ini itu justru akan menjadi ganjalan Presiden Jokowi pada pemerintahannya yang terakhir ini. Menurut dia, UU ini sarat mengakomodasi kepentingan pengusaha besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pengesahan yang tergesa-gesa dimana drafnya tidak pernah disampaikan ke publik, ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Atas hal itulah kami menyatakan menolak dan siap untuk melakukan aksi lagi,”tandas Kholid.

Tm-Ab

The post Soal UU Cipta Kerja, SPSI Kudus Tidak Tertarik Turun Jalan appeared first on SuaraBaru.id.

“Sesuai kesepakatan bersama, kami memprioritaskan untuk menjaga kondisi Kabupaten Kudus tetap kondusif sehingga tidak perlu menggelar aksi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, Selasa (6/10).

Penolakan RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi UU, kata dia, tidak perlu dilakukan dengan cara mogok atau unjuk rasa, melainkan dengan membuat spanduk yang bertuliskan “DPC KSPSI Kudus menolak RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan”.

Ia mengungkapkan penolakan dilakukan lantaran regulasi tersebut dianggap semakin melemahkan posisi pekerja dan hanya menguntungkan investor.

Dirinya menyebut kultur pekerja di Kota Keretek tidak terlalu sering menggunakan cara-cara tersebut, namun jika ada individu pekerja yang ingin melakukannya tidak melarang.

Sebelumnya, dia mengakui, mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, seperti Ketua Apindo Kudus Bambang Sumadiyono dan Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi UKM Kudus Marti serta Kapolres Kudus maupun Komandan Kodim 0722 Kudus terkait menjaga situasi wilayah tetap kondusif.

Menurut dia di dalam RUU Cipta Kerja tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap bakal merugikan posisi tawar pekerja.

Di antaranya, lanjut dia, upah minimum dihilangkan digantikan kesepakatan pekerja dan pemberi kerja.

Kemudian pemberian upah yang didasarkan atas jam kerja, serta pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) tidak ada batas waktunya sehingga pekerja kontrak tidak punya peluang menjadi pekerja tetap, serta di dalam aturan terbaru tidak menyebut teknis pekerja tertentu, seperti sebelumnya hanya untuk pengamanan dan kebersihan.

Pasal lain yang dipermasalahkan, yakni soal dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar kesepakatan kerja serta nilai pesangon yang semakin kecil.

“Jika sebelumnya pesangon diberikan 32,5 kali gaji, maka sesuai aturan yang baru hanya 15 kali gaji,” ujarnya.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Senin (5/10).

Ant-Tm

The post Tak Ikut Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, SPSI Kudus Hanya Pasang Spanduk appeared first on SuaraBaru.id.