Hal ini yang tengah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam rangka pengamanan aset BMN berupa tanah di Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal.

Kepala Kanwil, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana melakukan koordinasi langsung dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Kendal terkait hal tersebut, Rabu (12/6/2024).

Kadivmin menyampaikan, disamping pengamanan aset BMN, juga menindaklanjuti adanya temuan dari BPK terkait pengelolaan aset. “Kita mencoba mencari solusi terkait pengamanan aset BMN berupa tanah dengan jalan pensertifikatan ulang, ” ujar Kadivmin.

“Kami berharap pihak ATR/BPN Kabupaten Kendal dapat memberikan bantuan dari segala upaya yang telah kita lakukan selama ini dalam pengamanan aset tanah Lapas Terbuka Kendal,” imbuhnya.

Perwakilan ATR/BPN Kabupaten Kendal yang diwakili oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Sapta Nugraha bersama tim mendukung sepenuhnya terkait upaya pengamanan aset tanah Lapas Terbuka Kendal.

“Kami akan membantu segala upaya clear and clean yang telah dilakukan pihak Lapas yang selama ini sudah kita koordinasikan terkait pensertifikatan ulang dalam rangka pengamanan aset tanah,” terangnya.

“Pihak Lapas dapat bersurat agar kami dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk bermediasi dan validasi data, guna percepatan pensertifikatan ulang tanah Lapas,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan Kepala Bagian Umum Kanwil Jateng Anton Tri Oktabiono dan Kepala Lapas Terbuka Kendal Roni Darmawan bersama jajaran.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Upaya Percepatan Pengamanan Aset Tanah Lapas Terbuka Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Wishnu, hasil Focus Group Discussion para Kepala Divisi Keimigrasian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu membahas terkait penataan kebijakan keimigrasian, utamanya dalam rangka memudahkan iklim investasi dan pariwisata di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin apel di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Senin (10/10/2022).

“Keimigrasian bergerak cepat setelah Presiden menyampaikan amanahnya dan teguran pada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan koordinasi setingkat Kementerian/Lembaga lintas sektoral,” ujarnya.

Wishnu mengungkapkan, hal itu terwujud dengan dikukuhkannya Satuan Tugas Monitoring dan Supervisi Percepatan Layanan Keimigrasian yang berisikan para Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ia menggaris bawahi Imigrasi telah melakukan perombakan yang paling signifikan, bahwa saat ini Divisi Imigrasi di seluruh Indonesia tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan persetujuan terkait dengan hal yang bersifat teknis, dan yang bisa melakukan adalah Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat Jenderal.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi serta SOP yang berlaku. Wishnu juga berpesan bahwa komunikasi dan keterbukaan adalah hal penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam kedinasan demi suksesnya organisasi.

Dalam kegiatan apel diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, serta pejabat administrasi, pejabat fungsional tertentu, pegawai, CPNS, pramubhakti, dan sekuriti.

Ning Suparningsih

The post Kepala Divisi Keimigrasian Sampaikan Upaya Percepatan Pelayanan  appeared first on SuaraBaru.id.