Ajang ini fokus pada peningkatan nilai fungsional produk pangan, dan mencakup kategori Karya Tulis Ilmiah (KTI), serta Business Plan.

Keempat mahasiswa FTP USM yang meraih prestasi itu terdiri dari Ketua Tim Farezha Ilham Raihanda Putra, dan anggota Asrul Sani, Fifi Mafawiza, dan Eka Laelatul Magfiroh.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Jalin Kolaborasi Strategis dengan Bea Cukai Tanjung Emas

Dalam lomba itu, mereka mempresentasikan karya ilmiah dengan judul ‘Optimizing Technology to Achieve the 2030 SDGs Through Sustainable Agricultural Development in Indonesia (Optimalisasi Teknologi untuk Pencapaian SDGs, Tahun 2030 melalui Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia)’.

Dalam keterangannya, Farezha Ilham Raihanda Putra mengatakan, inovasinya berupa pembuatan Halal Bio-Organic Solvent (H-BOS), sebagai alternatif bio-pelarut yang ramah lingkungan dan bebas dari titik kritis kehalalan pelarut sintetik.

Adapun bahan baku yang dimanfaatkan berupa, limbah kulit ari kedelai dari industri tempe, yang dikonversi menggunakan metode Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF), guna mengefisienkan waktu produksi.

BACA JUGA: Karateka USM Bertekad Raih Hasil Terbaik di Kejurprov Karate di Magelang

”Eksperimen yang dilakukan, membandingkan variasi konsentrasi ragi dan lama waktu fermentasi. Secara keseluruhan, riset ini membuktikan limbah agroindustri yang kerap memicu pencemaran, dapat diubah menjadi pelarut fungsional bernilai tinggi, dengan menerapkan prinsip zero waste,” kata Farezha.

Sementara itu, Dekan FTP USM, Prof Dr Ir Rohadi MP, mengapresiasi prestasi ketiga mahasiswanya itu. ”Kami mengapresiasi prestasi mereka, karena lolos 10 besar dan meraih peringkat keenam,” ungkapnya.

Dia berharap, ke depan mereka mampu mengukir prestasi yang lebih baik lagi, baik di tingkat Nasional maupun internasional. ”Kami selalu mendukung mahasiswa yang kreatif dan memiliki visi untuk maju,” tandasnya.

Riyan

The post Tim FTP Universitas Semarang Raih Peringkat 6 Lomba Karya Tulis Ilmiah appeared first on SuaraBaru.id.

”Saya kira untuk hukuman mati itu sebagai warning, dan secara yuridis memang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya di Purwokerto, Senin (7/12/2020).

Dia menyatakan, dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya, dapat dipidana dengan hukuman mati.

BACA JUGA : Satgas Covid-19 Kabupaten Magelang Lakukan Tes Usap Masif, 349 Orang Positif

”Saya kira kita sepakat, kita bukan lihat suapnya, tapi melihat korupsi dalam masa pandemi. Apalagi yang dilakukan adalah korupsi terhadap bantuan untuk mencegah pandemi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penegak hukum, harus selangkah seperti yang disampaikan selama ini, yakni melakukan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi itu dengan pidana mati.

Walaupun nantinya kasus dugaan korupsi itu tidak terbukti di pengadilan, dia menyebutkan KPK harus melakukan dakwaan dengan pidana mati, sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

”Diputusnya nanti terserah hakim. Tetapi sebagai komitmen, sebagai bentuk warning kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, harus dituntut dengan pidana mati,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam teori ada 30 jenis korupsi dan selanjutnya jika diringkas kembali, ada tujuh kelompok tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam kasus korupsi bansos covid-19 ini, harus melihat tindak pidana korupsi dalam arti luas.

”Jangan melihat suapnya. Suapnya boleh dilihat, tapi suapnya ini suap dalam era pandemi. Perdebatannya kemarin kan ini hanya suap. Oke, kalau suap bukan dalam era pandemi enggak apa-apa, tapi suap ini dalam masa pandemi,” lanjutnya.

Tindakan Biasa
Terkait dengan hal itu, dia menguraikan, penegak hukum harus konsisten terhadap undang-undang yang menentukan demikian, yakni dapat menuntut pidana mati.

”Apalagi dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan pejabat negara. Itu sebagai faktor pemberat. Makanya ini sebagai ujian bagi penegak hukum, ujian bagi pemerintah, berani atau tidak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hibnu memaparkan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap dua orang menteri dalam satu bulan terakhir, merupakan tindakan biasa.

”Kita melihatnya kan subjek orang, siapa pun, kebetulan ini yang terlihat adalah menteri karena hukum itu bisa kecil, bisa besar. Kemarin kalau kita lihat dalam paparan Ketua KPK kan ada 400-an izin OTT. Sehingga harus dilihat langkah tepat yang dilakukan KPK pada pucuk-pucuk sebagai penyelenggara negara,” tutur dia lagi.

Dengan demikian, ketika menteri itu kena OTT, akan memberikan peringatan kepada pelaku yang akan berpotensi di tingkat bawahnya.

”Yang tingkat besar, menteri saja bisa dipegang, apalagi yang setingkat gubernur, kepala dinas, atau yang lain. Ini yang saya kira suatu cara pencegahan yang cukup bagus, karena bagaimana pun juga yang namanya penindakan berselaras dengan pencegahan yang akan dilakukan di kemudian hari,” ujar dia panjang lebar.

Hibnu juga mengapresiasi pernyataan Presiden RI Joko Widodo, yang tidak akan melindungi menteri-menterinya yang tersangkut dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Menurut dia, jika Presiden melindungi menterinya, dapat berarti menghalangi proses hukum.

Beri Apresiasi
”Tidak ada istilah perlindungan di era sekarang ini. Pasal 21 UU KPK sudah mengancam terhadap penghalangan pemeriksaan ataupun menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi pernyataan Presiden, dan saya kira itu sebagai salah satu komitmen Presiden untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, apalagi di era pandemi,” urainya.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sebagai tersangka korupsi bansos pandemi covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Empat orang lainnya juga menjadi tersangka yakni, Matheus Joko Santoso (pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial), Adi Wahyono (pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial), Ardian IM (swasta) dan Harry Sidabuke (swasta).

Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari, Matheus dan Adi menjadi penerima suap.

Anggaran untuk bansos Jabodetabek sebesar Rp 6,84 triliun dan telah terealisasi Rp 5,65 triliun (82,59 persen) berdasarkan data 4 November 2020.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap, terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Ant-Riyan

The post Hukuman Mati Jadi Peringatan bagi Koruptor appeared first on SuaraBaru.id.

“Kegiatan penyuluhan dengan memanfaatkan media digital mempunyai kelebihan jangkauan luas serta tak dibatasi ruang dan waktu, apalagi saat kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini,” kata Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unsoed Edi Santosa, Kamis (6/8/2020)

Edi menambahkan, sifat multimedia yang aktraktif juga akan membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih menarik. Selain itu jaungkauan yang tersentuh juga lebih luas dan mudah diakses.

“Karena interaksi berbasis internet adalah niscaya, pesan dapat lebih mudah disampaikan dengan jangkaun yang luas. Informasi yang melimpah di internet juga sayang jika tidak diakses oleh pelaku usaha pertanian,” tambahnya.

BACA JUGA: Perda RPJMD Temanggung Perlu Diubah Demi Optimalisasi Kinerja

Untuk itu, penyuluh pertanian harus meningkatkan kapasitasnya terutama dalam kemampuan berkomunikasi melalui jejaring digital.

“Pada masa yang akan datang, terpaan digital tak terelakkan bagi siapapun. Jaringan internet dan gawai sudah lazim dipakai di desa, tentu petani juga sudah mulai banyak yang memakai media digital,” jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan penyuluhan pertanian menggunakan media digital ini harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah sebagai langkah optimalisasi penyuluhan pertanian dengan media digital.

“Pemerintah daerah juga mestinya mendukung agenda ini, dengan program-program peningkatan kualitas SDM penyuluh,” paparnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu mendukung produksi dalam format digital, agar para penyuluh pertanian memiliki konten penyuluhan yang lebih beragam dan kreatif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

“Dengan penyuluhan dan intensif yang tepat, maka sosialisasi akan lebih intensif khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian,” pungkasnya.

Ant/Naf

The post Akademisi Unsoed: Perlu Manfaatkan Media Digital Dalam Penyuluhan Pertanian appeared first on SuaraBaru.id.