Dalam keterangannya, Ganjar menyebutkan UMK yang ditetapkan tersebut merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jateng.

Ia menyebutkan upah minimum adalah upah bulanan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara, untuk Kabupaten Kudus, besaran UMK 2021 ditetapkan menjadi Rp 2.290.995,33. Jumlah tersebut memang sama persis dengan besaran usulan yang diajukan oleh Dewan Pengupahan.

Besaran UMK Kudus 2021 ini merupakan peringkat kelima terbesar dari 35 kabupaten/kota se Jateng. UMK Kudus hanya kalah dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.

UMK Kudus 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp72.543 atau 3,27 persen dari besaran UMK tahun 2020 sebesar Rp2.218.451,95.

Menanggapi penetapan ini, aktivis sosial Kudus, Kholid Mawardi mengatakan besaran UMK Kudus yang ditetapkan tersebut jangan dianggap sebagai batas tertinggi upah yang diberikan pengusaha. Namun demikian, UMK harus dimaknai sebagai jaring pengaman agar buruh bisa mendapatkan haknya.

Menurut Kholid, terlepas dari besaran UMK Kudus 2021 yang sudah ditetapkan, Pemkab Kudus juga harus memikirkan penerapan skala upah hingga upah sektoral.  Jangan sampai, UMK ini diterapkan secara dipukul rata bagi semua buruh yang ada.

“Harus ada Struktur dan Skala Upah, sehingga  pekerja berhak menerima upah sesuai dengan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi,”kata Kholid.

Selain skala upah, menurut Kholid, harus ada upaya penerapan upah sektoral bagi industri-industri tertentu. Salah satunya adalah sektor rokok, tembakau makanan dan minuman (RTMM), harus memiliki upah sektoral tersendiri.

”Kami mendesak agar perusahaan di sektor tertentu seperti Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) memiliki upah sektoral yang besarnya lebih tinggi dari UMK,” tandasnya.

Tm-Ab

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2021

Sumber: Pemprov Jateng

The post UMK Kudus 2021 Peringkat Kelima Tertinggi di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari kenaikan UMK tahun 2020 yang besarnya mencapai sebesar 8,51 persen.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Agus Juanto mengungkapkan, kesepakatan usulan UMK tersebut setelah melalui pembahasan yang cukup alot di tingkat Dewan Pengupahan.

“Hasil kesepakatan dengan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, usulan UMK Kudus 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp72.543 atau 3,27 persen dari besaran UMK tahun 2020 sebesar Rp2.218.451,95,” ujarnya,  Kamis (5/11).

Selanjutnya, lanjut Agus  usulan besaran UMK 2021 sebesar Rp2.290.995,33 akan disampaikan kepada Plt Bupati Kudus untuk diusulkan kepada Gubernur Jateng.

“Besaran angka UMK 2021 tersebut, masih harus menunggu keputusan Plt Bupati Kudus karena dari dewan pengupahan sifatnya hanya usulan untuk menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus Anggit Wicaksono mengungkapkan sejak awal memang disepakati ada kenaikan dengan mempertimbangkan surat keputusan Gubernur yang menyebutkan ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 3,27 persen.

Kenaikan tersebut juga mempertimbangkan tingkat inflasi nasional dari tahun ke tahun pada September sebesar 1,42 persen dan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen.

Adapun perdebatan yang membuat alot, kata dia, terkait pembulatan angka yang diminta oleh perwakilan pekerja karena ketika dibulatkan, maka kenaikannya bisa mencapai 3,4 persen.

Tm-Ab

The post Dewan Pengupahan Sepakati Usulan UMK Kudus 2021 hanya Naik Rp 72.543 appeared first on SuaraBaru.id.

Pihaknya baru mengagendakan perundingan dengan Dewan pengupahan pada Kamis (5/11) guna membahas usulan UMK Kudus 2021.

Menurut Agus, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada penyesuaikan UMK Kudus tahun 2021 seperti halnya UMP Jateng atau tidak. Menurutnya, keputusan tersebut akan ditetapkan dalam pertemuan yang baru diagendakan tersebut.

“Untuk memastikan ada tidaknya kenaikan UMK 2021 masih harus menunggu usulan dari dewan pengupahan,” kata Agus, Selasa (3/11).

Agus menambahkan, besaran UMK Kudus 2021 yang akan ditetapkan Dewan Pengupahan, sifatnya hanya sebatas usulan. Angka yang disepakati tersebut nantinya  akan diajukan ke bupati guna ditetapkan menjadi usulan yang akan disampaikan kepada Pemprov Jateng.

“Jadi, berapa usulan UMK Kudus nanti sepenuhnya berada di tangan bupati,”ujarnya.

Berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng terkait rekomendasi UMK 2021, disebutkan bahwa penyampaian usulan atau rekomendasi UMK tahun 2021 dapat diterima Gubernur Jateng selambatnya tanggal 14 November 2020 dengan satu nominal angka.

Usulan UMK tahun 2021 tersebut, diharapkan hasiul saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dengan mendasari ketentuan perundangan PP 78/2015 tentang pengupahan dan peraturan perundangan lainnya.

Tuntut Kenaikan

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus, berharap ada kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2021 di Kudus untuk disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng tahun 2021 yang dinaikkan sebesar 3,27 persen.

“Pekerja tentunya menginginkan ada kenaikan seperti halnya UMP Jateng yang sudah ditetapkan naik terlebih dahulu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus Andreas Hua.

Untuk itu, nantinya juga akan didorong agar menyesuaikan UMP Jateng. Pertemuan dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, kata dia, baru diagendakan Kamis (5/11) sehingga untuk saat ini belum bisa berbicara banyak karena belum ada pertemuan, termasuk dengan perwakilan pengusaha.

Menurut dia, situasi perekonomian di Kabupaten Kudus juga cukup konsudif, terutama di bidang industri rokok yang masih tetap jalan di tengah masa pandemi.

Dengan kenaikan upah pekerja, ia memastikan, akan menguntungkan pengusaha karena turut mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang cenderung menurun.

Tm-Ab

The post Bahas Usulan UMK 2021, Dewan Pengupahan Kudus Segera Gelar Perundingan appeared first on SuaraBaru.id.