Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

“Sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua yang berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,” kata Yan dalam keterangan persnya, Jumat (4/12/2020).

Pemerintah pusat, lanjut Yan, perlu mengintrospeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan persoalan Papua. Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial-politik, korupsi, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai.

“Saya berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, namun terpenting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. Termasuk, kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua,” terangnya.

Di sisi lain, evaluasi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada. Perlu kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua.

Jadikan rakyat papua sebagai subyek pembangunan lewat partisipasi, sehingga masyarakat papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.

Yan menegaskan, rakyat Papua butuh pengakuan negara dan keadilan. Menurutnya, tanpa terjadinya keadilan, ia yakin eskalasi politik di Tanah papua tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri.

Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan pihak-pihak yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Seprti dilansir dari Siberindo.co

“Sepanjang Pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas politisi dari daerah pemilihan Papua ini.

Claudia SB

The post Dewan Minta Pemerintah Jangan Berlebihan Soal Deklarasi Papua Barat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).

“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” jelasnya.

Sukamta melanjutkan, situasi Papua perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dengan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, penanganan masalah Papua harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Sukamta juga menjelaskan, ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

“Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ujarnya.

Dia melanjutkan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Oleh karena itu, Sukamta meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.

“Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan. Namun, soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” demikian kata Sukamta yang politisi PKS ini.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Claudia SB

The post Pemerintah Jangan Anggap Remeh Papua Agar tidak Seperti Timor-Timur appeared first on SuaraBaru.id.