Kegiatan yang berlangsung secara sederhana dengan konsep lesehan di samping perpustakaan kampus tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Diskusi berlangsung serius sejak sore hingga petang dengan menghadirkan sejumlah pandangan kritis terkait kebijakan pemerintah pusat.

Hadir memimpin jalannya konsolidasi, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach.

Dalam forum tersebut, para mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.

Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar mengatakan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti wacana kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

“Kalau berbicara soal BBM, dampaknya akan dirasakan semua lapisan masyarakat. Harga bahan pokok dan biaya transportasi bisa ikut naik sehingga rakyat yang paling merasakan akibatnya,” ujar Jabbar.

Tak hanya persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Jabbar, implementasi program tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan awal yang disampaikan kepada publik.

Ia menilai, saat masa kampanye program MBG digambarkan akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, mahasiswa melihat masih terdapat persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki.

“Dana yang sangat besar dari APBN untuk program ini harus dievaluasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sesuai dengan tujuan awal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah karena memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, melemahnya rupiah dapat berpengaruh terhadap harga barang, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.

“Kami menilai pelemahan rupiah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena dampaknya tidak hanya pada sektor tertentu, tetapi juga berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum,” ujar Thoyyib.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah mencari langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Kalau BBM naik, dampaknya akan melebar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi masyarakat akan ikut terpengaruh,” katanya.

Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa juga mengkritisi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program nasional seperti MBG dan koperasi desa. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi serta penataan ulang program agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang kami dorong adalah bagaimana anggaran negara dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, aliansi mahasiswa berencana menggelar forum-forum diskusi lanjutan untuk memperdalam kajian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti. Hasil kajian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi petisi dan disampaikan kepada pemerintah melalui jalur audiensi.

Mahasiswa mengaku masih mengedepankan dialog sebagai langkah awal dalam menyampaikan aspirasi. Namun apabila upaya audiensi tidak mendapatkan respons, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami akan terus mengkaji berbagai persoalan yang telah dibahas. Jika aspirasi tidak mendapat ruang melalui audiensi, maka kami siap menyampaikannya melalui aksi yang lebih luas,” tegas Thoyyib.

Ali Bustomi

The post Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus Desak Pemerintah Evaluasi MBG dan KDMP appeared first on SuaraBaru.id.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Persiapan Transformasi Kelembagaan IAIN Kudus Menjadi UIN Kudus, di Hotel Griphta Kudus pada Senin (30/11) malam.

Turut hadir dalam FGD tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kudus HM. Hartopo, Unsur Forkopimda Kudus, Kepala OPD terkait, Rektor IAIN Kudus, Wakil Rektor, Dekan, Stakeholder, serta tamu undangan.

Mengawali sambutannya, Rektor IAIN Kudus, H Mudzakir. memaparkan bahwa pasca transformasi kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN, telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari penambahan program studi (prodi), jumlah SDM, jumlah mahasiswa, sarana dan prasarana, dan pengembangan lainnya. Hal ini, menurutnya, menjadi modal yang cukup signifikan dalam rangka persiapan menuju universitas.

“Saya berharap kiranya hasil evaluasi kelembagaan nantinya dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses transformasi kelembagaan (alih status) dari IAIN menjadi UIN. Kami siap diberi amanat menjadi UIN Kudus,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan untuk mempersiapkan menjadi universitas, kebutuhan pengembangan lahan sebagai syarat transformasi sebagai UIN, pengembangan lahan tersebut akan digunakan untuk menambah gedung untuk pembukaan fakultas dan program studi baru.

“IAIN Kudus sudah siap bertransformasi menjadi UIN, hanya kebutuhan lahan seluas 20 hektare untuk mendukung transformasi belum ada,” ungkapnya.

Lanjutnya, “Kami mohon bantuan dari Pemkab Kudus untuk mensuport perluasan kampus melalui mekanisme tukar guling dengan bondo Deso yang saat ini telah berjalan. bersama dengan warga sekitar dan perangkat desa, kami akan bersinergi membesarkan kampus sehingga dapat menjadi ikon universitas Islam pertama di karesidenan,” tutupnya.

Dukungan Penuh

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan jika tahap transformasi ini luar biasa, untuk itu dirinya atas nama Pemkab Kudus maupun pribadi memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap alih status lembaga ini.

“Mengenai tukar guling lahan yang sempat dibahas tadi, kami dari pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya membantu semaksimal mungkin, semoga apa yang diinginkan dapat terkabulkan demi kemaslahatan bersama,” ujarnya.

HM Hartopo juga berpesan dalam zona integritas dalam upaya mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) jangan hanya bentuk seremonial dan formalitas saja, namun harus dibarengi dengan reformasi birokasi, serta adanya perubahan mindset.

“Oleh karena itu, perguruan tinggi mempunyai peran yang fital sebagai pusat persiapan SDM serta sebagai pusat pemanfaatan ilmu dan teknologi. fungsi tersebut berkaitan erat dengan tridarma perguruan tinggi,” terangnya.

Dilain sisi, unsur forkopimda Kudus yang terdiri dari perwakilan ketua DPRD, Kapolres Kudus, ketua PN, kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan agama, perwakilan Dandim dalam sambutanya mendukung penuh atas apa yang diupayakan IAIN Kudus agar dapat bertransformasi menjadi UIN Kudus.

“Kami dari forkopimda Kudus selalu mendukung atas  transformasi dari IAIN Kudus yang sebentar lagi akan menjadi UIN kudus. Semoga apa yang diharapkan akan segera terlaksana,” ucapnya.

Unsur forkopimda juga berharap agar generasi muda kita semoga dapat menjadi benteng dari faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila.

“Saya titip pesan jaga kedaulatan negara ini, jangan sampai generasi muda bangsa menjadi pengikut faham radikalisme yang justru akan merugikan kita sendiri, generasi muda harus dapat menjadi tauladan bagi masyarakat karena kepada generasi mudalah penentu negara ini akan dibawa kemana,” pungkasnya.

Tm-Ab

The post Plt Bupati dan Forkopimda Dukung IAIN Kudus Menjadi UIN appeared first on SuaraBaru.id.