Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang mengusung tema ‘Mengakselerasi Pembangunan Daerah Melalui Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan’, Kamis 19 Juni 2025.

“Akses keuangan memiliki peran strategis sebagai katalis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi global menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan berkontribusi sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas keuangan,” ujar Deputi Komisioner Hubungan Internasional, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), dan Daerah OJK, Bambang Mukti Riyadi.

Dirinya menjelaskan, Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) difokuskan pada pengembangan agrikultur unggulan dengan skema ekosistem closed loop yang melibatkan pembudidaya, perusahaan offtaker, asosiasi pengolahan industri, lembaga jasa keuangan, akademisi, badan teknis, serta pemerintah daerah.

“Skema ini menjadi instrumen pengendalian bersama atas risiko kredit dan risiko operasional, sekaligus memperkuat hilirisasi serta meningkatkan kapasitas produksi berbasis inovasi teknologi,” jelas Bambang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan kalau Rakorda dan Pleno TPAKD ini merupakan wadah bersama seluruh lembaga dan pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu mencetak pelaku ekonomi baru yang tangguh. Di sisi lain, diperlukan komitmen kuat untuk memerangi pinjaman online ilegal dan judi online yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi masyarakat,” kata Taj Yasin.

Hadir dalam Rakorda tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Agus Prasutio, menyampaikan keberhasilan program TPAKD tahun 2024, di antaranya pengembangan ekosistem padi dan jagung di Kabupaten Grobogan yang melibatkan koperasi tani, perusahaan offtaker, dan industri jasa keuangan.

“Keberhasilan program ini akan kami lanjutkan dan perluas ke kabupaten/kota lainnya di tahun 2025,” ujar Agus.

Selain program pengembangan ekonomi, TPAKD Jawa Tengah juga melaksanakan program literasi keuangan berbasis masyarakat melalui pembentukan Duta Literasi Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan.

“Sepanjang 2024, telah dilakukan 365 kegiatan edukasi di 35 kabupaten/kota dengan total peserta 33.332 orang, melibatkan 23 industri jasa keuangan dan menghasilkan 4.818 akun keuangan baru,” tambah Agus.

Sebagai tindak lanjut Rakorda, dilakukan penandatanganan komitmen bersama implementasi skema pengembangan ekonomi daerah di empat kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Sragen dan Cilacap untuk pengembangan sektor pertanian (komoditas padi dan jagung);

2. Kabupaten Demak dan Jepara untuk pengembangan sektor perikanan kelautan (komoditas rajungan).

Melalui pengembangan skema closed loop berbasis komoditas unggulan daerah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam Rakorda ini juga ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang meliputi:

1. Program reguler: Ayo Jateng Menabung, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan subsidi bunga sektor pertanian;
2. Program unggulan: pengembangan ekosistem sektor pertanian dan perikanan kelautan, pembentukan Duta Literasi Keuangan melalui Perintis Keuangan, dan duta literasi akademisi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;

3. Program tematik: Investment Competition tingkat SMA sederajat se-Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyatakan bahwa TPAKD merupakan wujud komitmen kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah dalam mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.

Selain itu, TPAKD ini wujud peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

“Peningkatan akses keuangan dapat terwujud apabila industri jasa keuangan memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, sekaligus diimbangi dengan upaya edukasi serta perlindungan yang memadai bagi konsumen dan masyarakat,” kata Hidayat.

Dirinya menegaskan, OJK senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa, peningkatan literasi, dan percepatan inklusi keuangan nasional.

HP

The post TPAKD Jateng Fokus Inklusi Keuangan Sektor Pertanian Dukung Ketahanan Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti disampaikannya, usai acara rapat TPAKD se-Jateng, dengan tema ‘Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Melalui Kemandirian Ekonomi Desa’, di Hotel Gumaya, Semarang, Kamis (27/4.2023).

Dalam acara itu, Ganjar dan Sandiaga menjadi pembicara. Keduanya membahas soal kemajuan desa wisata di Jateng. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 29 desa antikorupsi yang dibentuk di provinsi ini.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Apresiasi Dukungan PPP untuk Pilpres 2024

”Sekarang desa-desa itu cukup berhasil, UKM-nya berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil itu, kemudian kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja,” ujar Ganjar.

Disampaikannya, sudah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, termasuk sukses dari sisi inklusivitas keuangan, termasuk literasi.

Gubernur Jateng dua periode itu juga menambahkan, saat ini desa tidak perlu berimajinasi terkait model manajerialnya, packaging, hingga marketing. Sebab saat ini, akses fasilitasnya sudah banyak, hanya perlu edukasi dan sosialisasi yang ditingkatkan.

BACA JUGA: Polres Tegal Kota Ungkap Identitas Mayat Dalam Karung

”Tapi inklusivitasnya cukup tinggi, sudah di atas 80 persen, maka ini kita harapkan jadi satu indikator, bahwa di usaha kecil menengah, kemudian desa wisata, atau usaha yang lain, sebenarnya bisa di-gaspol begitu dengan meniru,” tegasnya.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno menuturkan, kemandirian desa bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi usai pandemi. Dia mencontohkan, keberadaan desa wisata yang efektif membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

”Jadi saya ucapkan apresiasi yang tinggi. Mudah-mudahan pemulihan ini terus berlanjut, dan memang ada dinamika ekonomi global. Tetapi saya yakin kalau kita bersinergi dan berkolaborasi, maka pemulihan ekonomi ini akan berlanjut, dan juga pembangunan kita semakin terakselerasi,” tegasnya.

BACA JUGA: PLN Berikan Layanan Kesehatan Hingga Spot Foto di Posko Rest Area Km 84 B Pandaan – Malang

Di Jateng sendiri, terang Sandiaga, ada banyak desa wisata yang bisa dijadikan percontohan untuk kemandirian desa. Salah satunya, Desa Wisata Lerep, yang ada di Kabupaten Semarang, dan desa-desa di Magelang, tepatnya di sekitar Destinasi Super Prioritas, Borobudur.

”Semua desa wisata di sini sudah kami data, dan meningkat secara signifikan. Dan desa wisata ini ternyata memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang unggul, dan bisa menghasilkan satu percepatan kemandirian ekonomi yang memang menjadi program daripada OJK,” tukas Sandi.

Riyan

The post Terjalin Kesepakatan Antara Ganjar dan Sandi di Semarang, Ini Isinya appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam Rapat Koordinasi dan Pleno TPAKD se-Jateng yang diselenggarakan secara virtual, Kepala OJK Regional 3 Jateng-DIY, Aman Santosa menyampaikan, walaupun kondisi sosial masyarakat saat ini masih dibayang-bayangi covid-19, upaya OJK bersama TPAKD untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta pemulihan ekonomi, tidak surut.

”Banyak sekali kegiatan TPAKD yang dilakukan, baik secara online maupun tatap muka,” ungkap Aman dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

BACA JUGA : Puluhan Calon KPPS di Kebumen Positif Covid-19, KPU Koordinasi dengan Puskesmas

Dalam kegiatan itu, Aman menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah membantu berlangsungnya penyelenggaraan Rakor TPAKD ini. Aman juga mengapresiasi kontribusi Industri Jasa Keuangan, yang telah berperan aktif dalam mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya di Jateng.

”Konteks membangkitkan UMKM di Jawa Tengah tetap menjadi poin yang masih sangat relevan, dan harus diperjuangkan untuk menjadi program TPAKD Tahun 2021. Karena 80 persen angkatan kerja di Jawa Tengah, berada pada sektor UMKM,” jelas Aman.

Rapat koordinasi dengan tema ‘Akselerasi Inklusi Keuangan, Kebangkitan UMKM, dan Pemulihan Ekonomi’ yang dihadiri Bupati/Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jateng ini, dibuka Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Prasetyo Aribowo.

Prasetyo menyebutkan, di masa mendatang Jateng akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini karena adanya perbaikan infrastruktur, kawasan industri yang makin bertumbuh dan peran UMKM yang makin besar di dalam porsi pertumbuhan ekonominya.

Menurut dia, hadirnya TPAKD ini untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Selain itu, TPAKD juga perlu mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Bantuan Pendidikan
”TPAKD adalah forum multi stakeholders, yang saling bisa memberikan saran, masukan dan kritik, untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan,” papar Prasetyo.

Program unggulan TPAKD di antaranya, Gerakan Ayo Jateng Menabung bersama Baznas dan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

Program ini melanjutkan komitmen serta dukungannya, dalam peningkatan inklusi keuangan dan percepatan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya di Jateng, dengan memberikan bantuan pendidikan kepada pelajar tingkat SMP dan SMA, dalam bentuk tabungan sebanyak 11 ribu rekening.

Atas hal itu, tahun ini Provinsi Jateng memperoleh penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam implementasi Program Simpanan Pelajar (Simpel) tingkat Nasional.

Khusus untuk UMKM, telah direalisasikan program UMKM Bangkit!, yang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi atas berbagai sumber daya dalam ekosistim pengembangan UMKM. Program ini bertujuan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, serta mendukung kebangkitan UMKM di Jateng.

Sasaran program ini yaitu, dukungan kemudahan akses pembiayaan UMKM, peningkatan kapasitas pemasaran secara digital, peningkatan kualitas produksi dan manajemen UMKM, asistensi perizinan, serta pengembangan platform digital ‘UMKM Bangkit’.

Srikandi
Sementara itu, Ludy Arlianto, Kepala OJK Tegal yang hadir pada Rakor ini menyampaikan, kalau nantinya kegiatan ‘business matching‘ ini bisa dilakukan secara online, melalui platform https://umkmbangkit.id.

”Business matching ini tidak terbatas pada Business to Business, namun juga Business to Government,” imbuhnya.

Ada pun program unggulan berikutnya adalah, Sistim Informasi Akses Keuangan Daerah Terintegrasi atau dikenal dengan Srikandi. Ini merupakan sistim yang bertujuan memberikan informasi secara menyeluruh, mengenai perkembangan lembaga jasa keuangan, jaringan layanan lembaga jasa keuangan, dan program serta produk-produk lembaga jasa keuangan.

Dengan program ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro, yang dapat diakses secara mudah melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store, tpakdjateng.org atau WhatsApp di nomor 081 126 00051.

Terakhir, Kredit Pemulihan Ekonomi melalui UMKM, yaitu skema pembiayaan dengan bunga rendah, yang dilaksanakan Bank Pasar, seperti Kredit Melati di Surakarta, Kredit Berkah (Tegal), Kredit Si Miki dan Kompak di Kebumen.

Selain itu, ada pula Kredit Pro Master di Magelang, Kredit Laku Semar (Banyumas), Kredit Nongol (Pekalongan), Kredit Amanah (Pemalang), Kredit Wibawa (Semarang) dan Kredit Bersubsidi (Klaten).

Hery Priyono-Riyan

The post OJK Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan, Kebangkitan UMKM dan Pemulihan Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.