Di hadapan ratusan peserta, Tiyo menilai berbagai persoalan bangsa bermula dari kesalahan cara berpikir. Menurutnya, pola pikir yang keliru akan melahirkan ucapan, tindakan, kebiasaan, budaya, hingga karakter yang akhirnya membentuk sebuah peradaban.

“Kalau cara berpikirnya keliru, peluang untuk berbicara dan bertindak keliru juga semakin besar,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang belakangan menjadi polemik sebagai gambaran bahwa kekeliruan dalam berpikir dapat berujung pada lahirnya kebijakan yang bermasalah.

“Kalau ada orang mengatakan 10 ditambah 6 sama dengan 17 dan sangat yakin dengan ucapannya, berarti yang salah bukan hanya perkataannya, tetapi cara berpikirnya. Pikiran yang salah akan melahirkan tindakan yang salah,” katanya.

Korupsi Dinilai Mengarah Menjadi Budaya dan Karakter Pejabat

Dalam paparannya, Tiyo juga menyoroti praktik korupsi yang menurutnya telah melampaui persoalan individu. Ia mengingatkan, apabila terus terjadi tanpa ada perlawanan budaya, korupsi berpotensi berubah menjadi karakter kolektif bangsa.

“Pertanyaannya, persoalan Indonesia hari ini masih berada di level kebijakan, tindakan, budaya, karakter, atau sudah menyentuh peradaban?” ucapnya.

Menurut Tiyo, kekhawatiran terbesar adalah ketika korupsi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah sehingga melekat dalam budaya hingga karakter politik Indonesia. Sehingga, sangat tidak biasa kalau ada pejabat yang tidak korupsi.

Selain itu, ia mengkritik kualitas demokrasi yang dinilai belum sehat. Demokrasi, kata dia, hanya akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki literasi dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, ruang demokrasi akan dikuasai kelompok elite yang memiliki modal politik dan kekuasaan.

Ia juga menyoroti mahalnya biaya politik yang membuka peluang praktik transaksional serta masih kuatnya budaya feodal yang lebih mengedepankan kedekatan dengan penguasa dibanding kompetensi.

Dalam perspektif ekonomi global, Tiyo menyebut Indonesia adalah negara buruh dan bahkan negara budak masih terjebak dalam model ekonomi ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segelintir kelompok.

“Semua kekayaan alam dieksploitasi untuk oligarki. Inilah bentuk kapitalisme yang sesungguhnya,” tegasnya.

Meski menyampaikan kritik keras, Tiyo mengajak masyarakat tetap optimistis. Menurutnya, perubahan tidak selalu harus dimulai dari lingkaran kekuasaan, tetapi bisa diawali dari pembenahan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Kholid Mawardi: Kritik Harus Diikuti Aksi

Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memaknai tema **Ngatur Catur** sebagai simbol bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat sesungguhnya menjadi pihak yang menentukan arah pemerintahan melalui wakil yang dipilih dalam pemilu.

“Di negara demokrasi, masyarakat mengatur jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu,” ujarnya.

Mantan aktivis mahasiswa itu juga mengenang perjuangannya pada era Reformasi 1998. Menurutnya, reformasi memang berhasil mengakhiri rezim Orde Baru, tetapi belum mampu melahirkan sistem politik yang benar-benar ideal.

Menariknya, Kholid mengaku tidak membantah kritik yang disampaikan Tiyo. Ia justru mengamini berbagai persoalan yang dipaparkan. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik harus dibarengi langkah nyata untuk melakukan perubahan.

Menurutnya, perubahan besar hanya bisa ditempuh melalui dua jalan, yakni revolusi atau masuk ke dalam sistem pemerintahan untuk melakukan pembenahan dari dalam.

“Yang saya dan teman-teman lakukan adalah berjuang masuk ke dalam sistem dan kekuasaan dengan harapan bisa melakukan perubahan. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Mas Tiyo? Apakah hanya menyampaikan kritik atau ada langkah konkret lainnya?” kata Kholid.

Ia menambahkan, Reformasi 1998 berhasil menjatuhkan rezim lama, tetapi belum berhasil menghadirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan sesuai cita-cita reformasi.

Ali Bustomi

The post Maiyah Sedulur Kudus, Tiyo Ardianto Kritik Keras Prabowo, Kholid Mawardi Tantang Anak Muda Masuk Sistem appeared first on SuaraBaru.id.

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Muria Raya dan Semarang Raya memadati lokasi diskusi. Forum ini tak sekadar ruang intelektual, tetapi juga disebut-sebut menjadi awal tumbuhnya benih perlawanan mahasiswa di Kota Kretek.

Menariknya, diskusi tersebut juga dihadiri unsur pimpinan perguruan tinggi. Tampak hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMK Prof Sugeng Slamet, mantan Dekan Fakultas Hukum UMK Dr Hidayatullah, serta Ketua STAI Syekh Jangkung Dr Edi Supratno. Kehadiran jajaran akademisi itu dinilai sebagai sinyal bahwa keresahan mahasiswa turut mendapat perhatian dari birokrasi kampus.

Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo dan Program MBG

Dalam paparannya, Tiyo menilai situasi geopolitik global saat ini tidak menguntungkan Indonesia. Ia menyebut sejumlah kebijakan publik di era Presiden Prabowo Subianto justru memperburuk kondisi rakyat dan berpotensi memicu krisis multidimensi.

Sorotan tajam diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo bahkan melontarkan istilah kontroversial terhadap program tersebut dan mempertanyakan arah kebijakannya.

Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp 233 triliun dinilai tidak tepat sasaran dan berdampak pada sektor pendidikan. Ia mengkritik dugaan pemangkasan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN untuk mendanai program tersebut.

“Jika memang tujuan awalnya untuk mengatasi stunting, kenapa yang terdampak justru anggaran pendidikan? Bukan sektor kesehatan yang diperkuat?” ujarnya dalam forum diskusi.

Tiyo juga menyinggung potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program, terutama melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut memiliki afiliasi politik.

Anggaran Rp 233 Triliun Bisa Gratiskan Kuliah?

Dalam analisisnya, Tiyo menyatakan bahwa dengan perhitungan tertentu, anggaran lebih dari Rp 100 triliun dinilai cukup untuk menggratiskan biaya kuliah mahasiswa di seluruh Indonesia.

Ia menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang masih berada di kisaran 30 persen. Menurutnya, banyak anak bangsa gagal melanjutkan pendidikan tinggi bukan karena kurang kemampuan akademik, melainkan keterbatasan ekonomi.

“Banyak yang tidak kuliah bukan karena bodoh, tapi karena tidak punya biaya,” tegasnya.

“Reformasi Jilid 2” dan Ancaman Krisis

Dalam forum tersebut, Tiyo juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan terkait tantangan ekonomi nasional yang disebut dihadapkan pada dua pilihan sulit: menambah utang atau menghadapi krisis.

Ia meyakini, tanpa perubahan kebijakan yang fundamental dalam enam bulan ke depan, potensi krisis ekonomi yang berkelindan dengan krisis politik bisa menjadi pemicu gelombang reformasi baru.

Namun, menurutnya, ada tiga faktor yang dapat menjadi penentu mengerem situasi tersebut yakni tumbuhnya kesadaran kolektif rakyat, sikap kritis kelas menengah yang mulai terdampak kebijakan pemerintah atau “keajaiban Tuhan” yang menguatkan rakyat dan melemahkan kekuasaan.

“Imajinasi Reformasi Jilid 2 ini sudah punya nilai tujuh. Tinggal ditopang tiga faktor tadi agar perubahan itu benar-benar terjadi,” ucapnya.

Diskusi di UMK tersebut menjadi sinyal meningkatnya dinamika gerakan mahasiswa di Kudus. Lingkaran mahasiswa disebut sebagai titik awal membangun kesadaran kolektif yang lebih luas. Forum diskusi tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan. Apakah “Imajinasi Reformasi Jilid 2” benar-benar akan menjadi gerakan besar?

Ali Bustomi

The post Imajinasi Reformasi Jilid 2 Menggema di Kudus, Presiden BEM UGM Ungkap Ancaman Krisis Politik-Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.