Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Muria Raya dan Semarang Raya memadati lokasi diskusi. Forum ini tak sekadar ruang intelektual, tetapi juga disebut-sebut menjadi awal tumbuhnya benih perlawanan mahasiswa di Kota Kretek.

Menariknya, diskusi tersebut juga dihadiri unsur pimpinan perguruan tinggi. Tampak hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMK Prof Sugeng Slamet, mantan Dekan Fakultas Hukum UMK Dr Hidayatullah, serta Ketua STAI Syekh Jangkung Dr Edi Supratno. Kehadiran jajaran akademisi itu dinilai sebagai sinyal bahwa keresahan mahasiswa turut mendapat perhatian dari birokrasi kampus.

Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo dan Program MBG

Dalam paparannya, Tiyo menilai situasi geopolitik global saat ini tidak menguntungkan Indonesia. Ia menyebut sejumlah kebijakan publik di era Presiden Prabowo Subianto justru memperburuk kondisi rakyat dan berpotensi memicu krisis multidimensi.

Sorotan tajam diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo bahkan melontarkan istilah kontroversial terhadap program tersebut dan mempertanyakan arah kebijakannya.

Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp 233 triliun dinilai tidak tepat sasaran dan berdampak pada sektor pendidikan. Ia mengkritik dugaan pemangkasan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN untuk mendanai program tersebut.

“Jika memang tujuan awalnya untuk mengatasi stunting, kenapa yang terdampak justru anggaran pendidikan? Bukan sektor kesehatan yang diperkuat?” ujarnya dalam forum diskusi.

Tiyo juga menyinggung potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program, terutama melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut memiliki afiliasi politik.

Anggaran Rp 233 Triliun Bisa Gratiskan Kuliah?

Dalam analisisnya, Tiyo menyatakan bahwa dengan perhitungan tertentu, anggaran lebih dari Rp 100 triliun dinilai cukup untuk menggratiskan biaya kuliah mahasiswa di seluruh Indonesia.

Ia menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang masih berada di kisaran 30 persen. Menurutnya, banyak anak bangsa gagal melanjutkan pendidikan tinggi bukan karena kurang kemampuan akademik, melainkan keterbatasan ekonomi.

“Banyak yang tidak kuliah bukan karena bodoh, tapi karena tidak punya biaya,” tegasnya.

“Reformasi Jilid 2” dan Ancaman Krisis

Dalam forum tersebut, Tiyo juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan terkait tantangan ekonomi nasional yang disebut dihadapkan pada dua pilihan sulit: menambah utang atau menghadapi krisis.

Ia meyakini, tanpa perubahan kebijakan yang fundamental dalam enam bulan ke depan, potensi krisis ekonomi yang berkelindan dengan krisis politik bisa menjadi pemicu gelombang reformasi baru.

Namun, menurutnya, ada tiga faktor yang dapat menjadi penentu mengerem situasi tersebut yakni tumbuhnya kesadaran kolektif rakyat, sikap kritis kelas menengah yang mulai terdampak kebijakan pemerintah atau “keajaiban Tuhan” yang menguatkan rakyat dan melemahkan kekuasaan.

“Imajinasi Reformasi Jilid 2 ini sudah punya nilai tujuh. Tinggal ditopang tiga faktor tadi agar perubahan itu benar-benar terjadi,” ucapnya.

Diskusi di UMK tersebut menjadi sinyal meningkatnya dinamika gerakan mahasiswa di Kudus. Lingkaran mahasiswa disebut sebagai titik awal membangun kesadaran kolektif yang lebih luas. Forum diskusi tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan. Apakah “Imajinasi Reformasi Jilid 2” benar-benar akan menjadi gerakan besar?

Ali Bustomi

The post Imajinasi Reformasi Jilid 2 Menggema di Kudus, Presiden BEM UGM Ungkap Ancaman Krisis Politik-Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.