“Berbagai pengungkapan yang telah dilakukan Polda Jateng dan jajaran menjadi bukti keseriusan Polda Jateng dalam melindungi hak masyarakat, khususnya kelompok yang berhak menerima subsidi. Kami tidak akan mentolerir praktik ilegal yang menyalahgunakan distribusi energi bersubsidi untuk kepentingan pribadi,” tegas Artanto di Mapolda Jateng, Selasa (7/4/2026).

Ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. “Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan praktik serupa. Sinergi antara aparat dan masyarakat sangat penting untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran,” tambahnya.

Usai pengungkapan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, praktik ilegal yang menggerus hak masyarakat kecil akhirnya kembali terungkap. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar berhasil membongkar dugaan tindak pidana pengalihan isi gas subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram hingga 50 kilogram tanpa izin, pada Senin (6/4/2026) siang.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas di sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang di Dukuh Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono. Sekitar pukul 14.30 WIB, petugas melakukan penyelidikan dan mendapati praktik pemindahan isi gas atau “suntik gas” tengah berlangsung di lokasi yang merupakan gudang penggilingan padi.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan tiga orang terduga pelaku dengan peran berbeda, yakni dua orang sebagai operator penyuntikan gas dan satu orang sebagai pekerja bongkar muat tabung.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan ratusan barang bukti, diantaranya 268 tabung gas subsidi 3 kilogram, 181 tabung gas ukuran 12 kilogram, serta 7 tabung gas ukuran 50 kilogram. Selain itu, juga diamankan puluhan alat modifikasi berupa selang regulator, segel tabung dalam jumlah besar, serta alat timbangan yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut.

Artanto menegaskan, praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat. Gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu justru disalahgunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp60 miliar.

Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Karanganyar, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Polres Karanganyar juga terus mendalami jaringan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik ilegal tersebut.

Ning S

The post Polda Jateng Tindak Tegas Penyalahgunaan LPG Subsidi, Lindungi Hak Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

“Iya benar, AH sudah dipindahkan ke Nusakambangan pada 19 Januari 2025,” kata Kalapas Mardi kepada Suarabaru.id, Jumat (7/2/2025).

Kalapas menyebut AH telah melanggar peraturan. AH sudah dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan pada tanggal 19 Januari 2025.

Kalapas Mardi mengatakan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum dirinya bertugas di Lapas Semarang. “Kejadian tersebut sebelum saya bertugas di sini (Lapas Semarang),” tandasnya.

Atas kejadian tersebut, ada beberapa petugas Lapas termasuk Kabid yang terlibat dalam pelanggaran. Mereka telah mendapat tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Petugas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut sudah diberi tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Mardi.

Mardi mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga integritas. “Tegas saya katakan, siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mardi.

Ia juga menyampaikan kondisi di Lapas Semarang saat ini sangat kondusif. “Kami terus meningkatkan sinergitas dengan polisi, kejaksaan, dan aparat penegak hukum (APH) lainya, untuk memastikan keamanan dan ketertiban Lapas dan juga masyarakat,” terang Mardi.

Diketahui, Agus Hartono ditahan dan diproses hukum lantaran dijerat beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Agus telah melakukan pembobolan bank pelat merah dengan modus kredit macet dan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang, dan Agus divonis 19 tahun penjara.

Ning S

The post Narapidana AH Dipindah ke Nusakambangan, Kalapas Semarang: Petugas Terlibat Pelanggaran Kita Tindak Tegas appeared first on SuaraBaru.id.

“KAI sangat mengecam atas tindakan vandalisme berupa pelemparan batu terhadap kereta api karena dapat membahayakan perjalanan dan melukai penumpang maupun petugas KAI. Kami akan melakukan langkah hukum bagi siapa saja yang kedapatan melakukan pelemparan terhadap kereta api,” ujar Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo, Selasa (23/7/2024).

Kasus terakhir, terjadi pada Petak Jalan Stasiun Tanggung Kabupaten Grobogan – Stasiun Brumbung Kabupaten Demak pada Minggu 21 Juli 2024 sekitar pukul 17.05 WIB. “Saat KA 233 Matarmaja dengan relasi Malang – Semarang – Jakarta melintasi petak jalan tersebut, pada rangkaian KA nya dilempari batu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kaca kereta pada kereta ekonomi 3, ekonomi 5, ekonomi 6 dan ekonomi 9 pecah,” terangnya.

Selain itu pada hari sebelumnya Sabtu (20/7) pukul 14.35 WIB, pada Petak Jalan Stasiun Sragi – Stasiun Pekalongan Kota Pekalongan juga terjadi pelemparan batu pada KA 132A Dharmawangsa dengan relasi Jakarta – Semarang – Surabaya yang mengakibatkan kaca pada kereta ekonomi 1 pecah.

Beruntungnya akibat kejadian tersebut tidak ada korban yang terluka. “Hal ini tentu sangat membahayakan bagi para penumpang dan para petugas yang sedang berdinas, selain dapat melukai juga dapat menggangu perjalanan kereta api,” tegas Franoto.

Hukuman pidana atas aksi pelemparan terhadap kereta api telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VII mengenai Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang Pasal 194 ayat 1 dimana tertulis bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum, yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Masih di pasal yang sama pada ayat 2, dinyatakan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Larangan pelemparan terhadap Kereta Api juga telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dimana pada Pasal 180 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya Prasarana dan Sarana Perkeretaapian.

Untuk mengantisipasi kejadian yang merugikan dan membahayakan tersebut, KAI akan menambah pemasangan CCTV di beberapa titik lintasan jalan KA tersebut.
KAI juga mengajak masyarakat untuk mengingatkan orang yang akan melakukan tindakan vandalisme berupa pelemparan terhadap KA agar tidak melakukannya, apapun alasannya, sebab meskipun hanya iseng semata, namun dampaknya akan sangat berbahaya bagi perjalanan kereta api dan orang-orang yang berada di dalam kereta api.

“Aksi pelemparan terhadap kereta api ini sangat berbahaya, karena selain dapat mengganggu kelancaran perjalanan kereta api, juga dapat mengancam jiwa. Selain tindakan tegas dari KAI, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menghilangkan aksi vandalisme tersebut,” tambah Franoto.

Ning S

The post KAI Tegaskan Pelaku Pelemparan Batu ke Kereta yang Tengah Melintas Bakal Ditindak Tegas appeared first on SuaraBaru.id.