Pengalihan berkas dan tersangka tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ‎APBDes Kalirejo Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, untuk tahun anggaran 2020 hingga 2022.

Penyidik Polres Grobogan menyerahkan tersangka bernama TS beserta sejumlah dokumen dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Grobogan di Purwodadi.

BACA JUGA : Bidhumas Polda Jateng Raih Juara 2 Lomba Kreatif Polri Kategori Keaktifan Video di HUT Ke-74

Dalam pengelolaan APBDes Kalirejo, tersangka diduga melakukan empat jenis penyimpangan.

Pertama, tersangka diduga menjalankan kegiatan pembangunan fisik tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kedua, dana hasil lelang tanah kas Desa Kalirejo tahun 2022 diminta oleh para kepala dusun sebagai penerima dari warga.

Namun, dana tersebut tidak disetorkan ke kas negara sebagai sumber PAD. Dana yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya.

Poin ketiga, dana untuk pembayaran PBB tanah kas desa pada tahun 2022 tidak disetorkan ke kas negara dan kembali digunakan secara pribadi oleh tersangka.

Keempat, pungutan pajak atas pengadaan material dan peralatan pekerjaan fisik di Desa Kalirejo pada tahun anggaran 2020 dan 2022 tidak disetorkan ke kas negara, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.

Kasi Intel Kejari Grobogan, Frangky Wibowo dalam siaran pers yang diterima menyatakan, akibat seluruh perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara atau daerah ditaksir mencapai sebesar Rp 445.972.500.

“Tersangka TS disangkakan melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah,” jelas Frangky Wibowo.

Kegiatan penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II) disaksikan langsung oleh Tim Penasehat Hukum tersangka, yaitu Johan Cahya Kusuma Sakti dan rekannya, serta penyidik Polres Grobogan.

Kemudian, tersangka TS beserta penasihat hukumnya diantar oleh penuntut umum dan petugas pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Grobogan ke ‎Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwodadi untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari mulai tanggal 31 Oktober 2025 hingga 19 November 2025.

Penahanan ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-2964/M.3.41/Ft.1/10/2025 tertanggal 31 Oktober 2025.

Setelah tahap penerimaan ini, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Grobogan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk melengkapi pelimpahan berkas perkara ke ‎Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.

BACA JUGA : Kota Magelang Dukung Pencanangan Kecamatan Berdaya Jawa Tengah

Frangky Wibowo menegaskan bahwa proses penanganan kasus ini berjalan sesuai prosedur dan pihaknya akan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses selanjutnya.

“Masyarakat diharapkan tetap mengawal kasus ini agar semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa secara benar dan sah,” imbau Frangky Wibowo.

Pihaknya juga menjelaskan pengiriman berkas dakwaan dan jadwal sidang akan segera diumumkan setelah semua pihak melengkapi berkas.

TYA WIDYA

The post Kejaksaan Negeri Grobogan Terima Tahap II Tersangka Korupsi APBDes Kalirejo appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo saat mengisi Kuliah Pakar dengan tema “Anti Korupsi: Pendidikan dan Implementasi Integritas” yang diselenggarakan Universitas Kusuma Husada (UKH) Surakarta pada Senin (3/3/2025) di Aula UKH Surakarta.

Di hadapan para dosen dan ratusan mahasiswa UKH, Heni menjelaskan, terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu tindak pidana korupsi. Aspek yang pertama adalah Aspek Internal atau Godaan Integritas.

Aspek Internal tersebut, kata Heni meliputi sifat manusia yang selalu merasa kurang, moral yang lemah, penghasilan tidak cukup, desakan kebutuhan hidup, dan gaya hidup konsumtif.

“Adik-adik harus menganalisis bahwa tindak pidana korupsi berasal dari sini. Sehingga diperlukan integritas, yaitu kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Jika adik-adik mengatakan ‘tidak’ dalam hati, maka jangan melakukan itu,” kata Heni.

Aspek kedua adalah organisasi/dilema integritas yang meliputi kurangnya keteladanan, kultur organisasi yang tidak baik, tidak adanya sistem yang akuntabel, dan pengendalian sistem manajemen yang lemah.

Pada aspek ini, Heni menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk menjadi role model. Sebuah organisasi juga harus memiliki nilai transparansi dan akuntabilitas. “Seorang pemimpin yang baik tidak akan membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” terang Heni.

“Dari aspek organisasi, standar juga harus sangat tinggi. Jika menyalahgunakan, punishment akan bekerja bahkan masyarakat maupun media akan mencari bagaimana kinerja organisasi kita,” sambung mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini.

Aspek lainnya adalah aspek tempat. Aspek tersebut, lanjut Heni, meliputi nilai yang salah berkembang, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka adalah korban, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tindak pidana korupsi bisa dicegah dan diberantas, dan aspek peraturan perundang-unrangan yang masih kurang baik.

“Pada aspek ini, masyarakat harus mengerti karena pada korupsi terdapat dua pihak dan tidak satu arah. Mari kita berhati-hati agar masyarakat juga paham,” tutur Heni.

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Tekankan Pentingnya Integritas dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.

Pembaruan aturan tersebut dibutuhkan untuk merespon banyaknya perubahan dan perkembangan di masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tipikor.

“Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan pembaharuan yang jitu. Pembaharuan peraturan perundang-undangan ini, tentunya harus didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga negara dan pemerintah,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada acara Konferensi Hukum Nasional, Rabu (25/10/2023).

Yasonna mengungkapkan, pada tahun 2022 tercatat 597 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp  42,727 triliun.

Menurutnya, tingginya kasus korupsi disebabkan oleh perkembangan tindakan korupsi yang semakin kompleks, modus operandi yang beragam, serta lingkup kejahatan yang semakin luas. Kondisi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum tipikor yang berlaku selama ini.

“Kita perlu mengidentifikasi serta memetakan hal-hal yang memerlukan pembaharuan dan perbaikan, baik pada aspek substansi pengaturan maupun kelembagaan,” ujar Yasonna di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun selama 22 tahun aturan ini berlaku, telah terjadi perubahan signifikan dalam arsitektur hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional di tanah air.

Salah satunya adalah konvensi PBB menentang korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah Indonesia ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

The post Konferensi Hukum Nasional, Menkumham Sebut Tahun 2022 Terdapat 597 Kasus Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.