Salah satu upaya yang dilakukan, dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Perekonomian dan keuangan syariah, terus kami tumbuhkan. Saat ini Alhamdulillah pertumbuhan ekonominya sangat baik, hampir semuanya (kabupaten/ kota) menerapkan perekonomian keuangan syariah,” tutur Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Nana Sudjana berbicara soal ekonomi syariah saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 11 September 2024,

Dia bilang, sejumlah upaya yang ditempuh untuk mengembangkan perekonomian syariah antara lain, penguatan rantai pasok halal dengan memfasilitasi sertifikasi produk halal.

Selain itu, mendirikan zona kuliner halal aman dan sehat (KHAS) yang saat ini berdiri di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Tegal.

Adapula pengembangan potensi pariwisata ramah muslim, dan menguatkan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang difasilitasi melalui kegiatan Jateng Halal Vaganza.

“Beberapa yang sudah diterapkan adalah peningkatan UMKM, kemudian produk-produk halal, aman dan sehat,” kata Nana Sudjana.

Dia menambahkan, Baznas Jateng juga punya peran besar dalam mengembangkan ekonomi syariah lewat pemanfaatan dana wakaf dan infaq untuk pengembangan UMKM halal.

Pihaknya berharap, pengembangan ekonomi syariah ini bisa untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan inflasi.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengemukakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi dan keuangan syariah nasional terbukti mampu tetap tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-3 besar dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Posisi tersebut naik satu peringkat dari posisi tahun sebelumnya.

Capaian itu menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi pada perekonomian nasional, berpotensi besar di pasar global, serta mampu menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu bertransformasi lebih baik, agar mampu mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan,” tuturnya.

Diaz Abidin

The post Pj Gubernur Ungkap Strategi Jawa Tengah Kembangkan Ekonomi Syariah appeared first on SuaraBaru.id.

“Total hari ini 2.100 masker yang kami bagikan untuk warga. Jumlah itu termasuk yang dibagikan Polres dan Polsek jajaran,” kata Kabag Ops Kompol Raharja, Minggu (7/2/2021).

Terlihat petugas membagikan masker pada pedagang dan pengunjung di pasar Sedondong. Selain itu, masyarakat yang tidak menggunakan masker menjadi sasaran pembagian masker sekaligus diberi edukasi tentang protokol kesehatan.

“Kami bersama TNI dan Satpol PP pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini terus bersosialisasi mengingatkan tentang protokol kesehatan dibarengi membagikan masker gratis untuk masyarakat. Terutama di lokasi pusat perekonomian seperti pasar dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak saat menjalankan aktivitas sehari-hari. “Mari kita bersama bersatu melawan Covid-19, oleh karena itu patuhi prokes untuk mencegah dan memutus mata rantai virus Corona,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Hujan Deras, Personel Polres Batang Bagikan Masker appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tegal, Dr Jasri Umar SH MH di kantornya, Jumat (21/8/2020).

Jasri Umar menjelaskan, hak yang di bilang oleh PTUN adalah, agar Wali Kota mengembalikan ke posisi jabatan dia. Bukan masalah TPP yang dibahas, hanya itu. “Jadi saya kasihan sebenarnya kepada 9 orang tersebut. Kalau dia tidak melakukan pembayaran akan lanjut ke penyidikan,” tegas Jasri.

TPP diberikan 2015-2017 pada saat mereka non job. Jadi staff, tapi tetap menerima TPP. Dari 9 orang yang menerima dana TPP 3 orang sudah purna tugas.

“Apabila 9 orang akan bertahan dengan keputusan PTUN yang sudah inkracth dan dia bertahan disitu kita adu nanti dipersidangan, apakah presepsi saya itu korupsi atau presepsi mereka tidak korupsi. Gitu aja,” tegas Jasri.

Kepala Inspektorat Kota Tegal, Praptomo WR SH saat dikonfirmasi tidak berkomentar banyak. “Sementara saya nggak mau komentar mewakili teman-teman, sebaiknya kalau pas kumpul saja,” kata Praptomo singkat.

Sembilan Pejabat Penerima TPP:
01. Praptomo WR, SH jabatan Kepala Inspektorat, nominal Rp 126.033.844
02. Drs Khaerul Huda M.Si (purna tugas) jabatan Kadinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan (purna tugas) nominal Rp 111.207.611
03. Diah Triastuti (purna tugas) jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 122.349.998.
04. Mohamad Afin jabatan sebagai Kakesbangpolinmas Rp 75.098.574
05. Subagyo SIP jabatan sebagai Asisten 3 bidang Administrasi Umum Rp 129.168.692
06. Sugeng Suwaryo S.Sos MM jabatan sebagai staff ahli Walikota bidang Pemasyarakatan dan SDM sebesar Rp 94.236.576
07. Drs Yuswo Waluyo (purna tugas) Staff Ahli bidang Hukum Politik sebesar Rp 94.300.879
08. Agus Arifin AP jabatan Staff Ahli bidang Hukum Politik sebesar Rp 63.390.093
09. Moh Ilham Prasetyo S.Sos M.Si jabatan sebagai Kabag Hukum sebesar Rp 63.390.000.

Nino Moebi

The post Kalau Sembilan Pejabat Pemkot Tegal Tak Kembalikan TPP, Akan Lanjut Penyidikan appeared first on SuaraBaru.id.