Asisten Pemerintahan Setda Kudus, Agus Budi Satrio menyebutkan surat laporan atas putusan kasasi dari MA terkait kasus korupsi Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil sudah sepekan lalu dikirimkan ke Gubernur. Namun sejauh ini, belum ada surat balasan sebagai tindaklanjut atas putusan tersebut.

“Sampai saat ini belum ada balasan. Kami juga masih menunggu,”kata Agus, Senin (18/1).

Meski demikian, kata Agus, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait persoalan tersebut. “Kami terus memantau perkembangannya. Koordinasi terus kami lakukan dengan Pemprov,”ujarnya.

Agus mengatakan, berdasarkan aturan perundangan, setelah adanya putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap atas HM Tamzil, maka Kemendagri akan memberhentikan secara tetap terlebih dulu HM Tamzil dari jabatannya sebagai Bupati Kudus. Setelah itu, baru proses pengangkatan dan pelantikan Wakil Bupati HM Hartopo menjadi bupati definitif bisa dilakukan.

“Yang jelas, itu semua ranah Pemprov dan Kemendagri. Pemkab sifatnya hanya melaporkan saja,”tandasnya.

Desak Segera Dilantik

Sementara, belum adanya kejelasan pengangkatan bupati definitive menuai respon dari Partai Hanura, salah satu partai pengusung pasangan Tamzil-Hartopo dalam Pilkada Kudus 2018 silam. Hanura mendesak Gubernur bisa segera mempercepat proses pelantikan bupati definitif.

“Dengan sudah turunnya putusan MA yang berkekuatan hukum tetap atas bupati nonaktif HM Tamzil, sudah seharusnya pengangkatan bupati definitif segera dilakukan,”kata Sutriyono, salah seorang fungsionaris DPD Partai Hanura Jawa Tengah.

Anggota DPRD Kudus tersebut juga menyebutkan, pelantikan bupati definitif mendesak dilakukan demi berjalannya birokrasi pemerintahan secara baik. Banyak kebijakan strategis di lingkungan pemkab Kudus yang tidak bisa dilakukan oleh Plt Bupati.

“Kami berharap agar proses ini  pengangkatan bupati definitif ini segera dipercepat,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung akhirnya menolak upaya kasasi Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil atas kasus korupsi yang menimpanya. Tamzil tetap divonis bersalah dan harus menjalani hukuman delapan tahun penjara.

Sesuai ketentuan perundangan, Tamzil akan dicopot dari jabatannya sebagai bupati Kudus dan akan digantikan oleh Wakil Bupati HM Hartopo.

Tm-Ab

The post Soal Pelantikan Bupati Definitif, Ini Kata Pemkab Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Selain menunggu penetapan HM Hartopo sebagai Bupati Kudus definitif, persoalan siapa yang akan mendampingi Hartopo sebagai wakil bupati nantinya juga akan nampaknya juga akan menjadi persoalan politik yang menarik disimak.

Setelah putusan MA turun dan berkekuatan hukum tetap, Pemkab Kudus bergerak cepat dengan mengirimkan laporan ke Gubernur Jateng. Sesuai aturan perundangan yang berlaku, atas dasar putusan MA tersebut, Mendagri melalui Gubernur Jateng bisa segera menetapkan Wakil Bupati Hartopo menjadi bupati definitif menggantikan Tamzil.

Baca Juga:

Kasasi Tamzil Ditolak, PKB dan PPP Harap Bupati Definitif Segera Dilantik

Kasasi Bupati Kudus Nonaktif HM Tamzil Ditolak MA

Kepada wartawan, Hartopo mengaku tidak terlalu memusingkan persoalan pengangkatan dirinya menjadi bupati definitif. Hartopo menyatakan  akan mengikuti proses yang ada.

“Sudah, sudah diurus sama Asisten Pemerintahan. Kalau saya sendiri ngikut saja lah. Prosesnya bagaimana, saya ikut saja,”kata Hartopo, Selasa (12/1).

Hartopo juga mengaku belum melakukan pertemuan dengan partai-partai pengusung terkait pengisian jabatan wakil bupati yang akan mendampingi dirinya jika dirinya nanti ditetapkan sebagai bupati definitif.

Dia juga belum berpikiran untuk memilih siapa nama-nama yang nantinya akan dicalonkan sebagai wakil bupati.

“Saya ngikut saja. Ada ya syukur gak ada ya saya sudah biasa sendiri. Tergantung partai pengusung nanti bagaimana,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan kasasi Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil dalam perkara korupsi. Atas putusan ini, Tamzil tetap harus menjalani hukuman selama 8 tahun penjara.

Sesuai aturan perundangan yang berlaku, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tamzil bisa segera diberhentikan tetap dari jabatannya. Sementara wakil bupati Hartopo yang kini menjabat sebagai Plt bupati, bisa segera diangkat menjadi bupati Kudus definitif.

Sementara, untuk pengisian wakil bupati jika nanti Hartopo dilantik menjadi bupati definitif, akan diajukan oleh bupati berdasarkan usulan dari partai pengusung  dan kemudian dipilih oleh DPRD Kudus.Dalam Pilkada 2018 lalu, ada tiga partai yang mengusung Tamzil-Hartopo yakni PKB, PPP dan Hanura.

Tm-Ab

The post Soal Calon Wakil Bupati, Hartopo; Ada Syukur, Gak Ada Juga Saya Biasa Sendiri appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan salinan resmi petikan putusan perkara Tipikor 4563 K/Pidsus/2020 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dan diberikan pada Pemkab Kudus tanggal 8 Januari 2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Tamzil.

Mahkamah Agung kemudian mengadili Tamzil dengan putusan sebagai berikut:

• Menyatakan terdakwa Muhammad Tamzil terbukti dan menyakinkan bersalaha melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melakukan beberapa tindak pidana gratifikasi yang berdiri sendiri
• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama delapan tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka kepada terdakwa dikenaka pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 bulan penjara.
• Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 2.125.000.000,- dikompensasikan dengan uang sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti pada amar putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang Nomor 87/Pid.sus-TPK/2019/PN SMG, tgl 6 April 2020.
• Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 5 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;

Putusan Kasasi yang diterima Tamzil tersebut tak jauh beda dengan putusan banding sebelumnya. Bahkan, putusan Kasasi tersebut justru hampir sama dengan putusan Pengadilan Tipikor PN Semarang dimana denda sebesar Rp 2,125 miliar yang sebelumnya diputus di tingkat PN, sempat dihilangkan di tingkat banding.

Baca Juga: Banding Ditolak, Bupati Kudus Nonaktif HM Tamzil Tetap Dibui 8 Tahun

Sementara, untuk pencabutan hak untuk dipiliih dalam jabatan publik, Mahkamah Agung justru menambah dari putusan banding yang semula hanya 3 tahun menjadi 5 tahun.

Dengan adanya putusan ini, perkara Tamzil kini sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga proses pemberhentian secara tetap yang bersangkutan sebagai Bupai Kudus sudah bisa diproses.

Asisten Pemerintahan Setda Kudus Agus Satrio saat dikonfirmasi membenarkan putusan kasasi Tamzil tersebut sudah dikirimkan ke Pemkab Kudus. Dan dari putusan tersebut, Pemkab sudah bersurat ke Gubernur Jateng untuk melaporkan perkembangan tersebut.

“Kami sudah menerima dan kemudian melaporkan ke Gubernur pada Senin (11/1). Selanjutnya itu ranah Gubernur untuk menindaklanjuti proses pemberhentian tetap yang bersangkutan,”tandasnya, Selasa (12/1).

Kasus yang menjerat Tamzil ini bermula ketika terjadinya OTT KPK pada Juli 2019 silam. Tamzil ditangkap KPK terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Tm-Ab

The post Kasasi Bupati Kudus Nonaktif HM Tamzil Ditolak MA appeared first on SuaraBaru.id.