“Tahun 2025 lalu, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan terbaik dalam hal kinerja dan legislasi daerah,” katanya, Jum’at (2/1/2026).

“Kami pastikan, komitmen seluruh jajaran dari pimpinan tinggi hingga ke level terbawah dalam akuntabilitas kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kinerja lainnya akan terjaga, bahkan akan selalu ditingkatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik,” terangnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Menteri Hukum RI, yang menekankan filosofi kepemimpinan berbasis kinerja.

“Berikan kepada saya kerja yang lebih dari orang kebanyakan, itu cara saya mengapresiasi. Siapa yang bekerja lebih, saya akan istimewakan, ” jelas Menkum beberapa waktu lalu saat membuka Rakor Pengendalian Kinerja.

Menkum juga menegaskan, Kementerian Hukum memiliki alokasi anggaran yang bersumber dari APBN, PNBP yang harus dioptimalkan guna mendukung transformasi birokrasi.

“Salah satu fokus utama adalah transformasi digital, dengan alokasi anggaran hampir setengah triliun rupiah guna membangun platform digital sebagai fondasi perubahan birokrasi yang lebih modern dan berkeadilan,” ujarnya.

Ning S

The post Tahun 2026, Kemenkum Jateng Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan sosialisasi itu berlangsung dengan melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan perwakilan dunia usaha daerah yang diselenggarakan di Aula BLK Grobogan, Senin (29/12/2025).

Kepala Disnakertrans Grobogan, Teguh Harjokusumo, menjelaskan agenda tersebut menjadi langkah awal menyamakan persepsi terkait kebijakan UMK tahun berjalan.

BACA JUGA : Rilis Akhir Tahun 2025: Polres Grobogan Catat Angka Kecelakaan Menurun

Ia menyebut sosialisasi ini sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan aturan pengupahan nasional.

Dalam regulasi itu, perhitungan UMK 2026 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, serta nilai alpha sebagai kontribusi tenaga kerja.

“Nilai alpha berada pada rentang 0,50 sampai 0,90,” kata Teguh, menegaskan pemerintah menjaga keseimbangan pekerja dan perusahaan.

BACA JUGA : Refleksi Akhir Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Siap Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Menurutnya, penentuan alpha juga melihat perbandingan UMK dengan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan lokal.

Teguh menegaskan kebijakan upah minimum sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Arahan Presiden RI ditindaklanjuti melalui surat Dirjen PHI dan Jamsos sebagai dasar pengumpulan data ekonomi dan tenaga kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UMK Grobogan 2026 ditetapkan sebesar Rp2.399.186 atau naik 6,44 persen dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA : Kota Magelang Gaungkan Kepatuhan Pajak Lewat “Nginep, Dolan, Jajan Berhadiah”

Kenaikan UMK itu tertuang dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Januari.

Penetapan UMK Grobogan dilakukan melalui Dewan Pengupahan sebelum direkomendasikan bupati dan ditetapkan gubernur.

BACA JUGA : Estafet Kepemimpinan PKS Sragen Bakal Mulus, Dititipkan dengan Amanah

“Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” ujar Teguh menegaskan kewajiban perusahaan.

Ia menambahkan, pekerja di atas satu tahun wajib mengikuti struktur skala upah yang disusun perusahaan sesuai aturan Disnakertrans.

Disnakertrans Grobogan berharap pengusaha dan perusahaan mematuhi UMK demi hubungan industrial yang harmonis di Grobogan.

TYA WIDYA

The post Disnakertrans Grobogan Sosialisasikan UMK 2026, Pengusaha Diminta Patuhi Aturan Pengupahan Terbaru appeared first on SuaraBaru.id.