“Ada 36 lokasi dari 35 Satwil (satuan kewilayahan) jajaran Polda Jateng,” kata Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy dalam keterangannya.

Dikatakan, diantara kegiatan pengamanan tahapan Pemilu ini, di wilayah Polrestabes Semarang ada dua lokasi, yakni di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah dan KPU Kota Semarang. Di dua lokasi itu total diturunkan 143 personel.

Sementara untuk sasaran pengamanan meliputi, komisioner KPU, pegawai KPU, gedung KPU, kendaraan bermotor yang ada di kantor KPU, berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), kegiatan pengajuan bacaleg hingga ketua dan pengurus parpol serta pendukungnya.

“Beberapa kantor KPU telah menerima pendaftaran bakal calon legislatif sejak Kamis kemarin, pengamanan dilakukan oleh Polres setempat. Hari ini (Jumat) pengamanan juga digelar di lima kabupaten dan satu kota,” tambahnya.

Polda Jateng menegaskan bahwa seluruh personel Polri di jajaran Polda Jateng dan Satwil untuk tidak sembarangan mengupload foto bersama Bacaleg ataupun tokoh politik di media sosial (medsos).

Hal itu untuk menjaga netralitas Polri pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

“Ini selaras dengan arahan Kapolri dan Kapolda Jateng agar seluruh personel Polri tetap menjaga sikap netralitas dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada serentak 2024,” tandasnya.

Kehadiran Polri dalam setiap tahapan Pemilu, jelas Iqbal, hanya sebatas melakukan pengamanan berdasar surat perintah tugas. Dokumentasi yang dilakukan hanya sebatas keperluan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing pimpinan, tidak untuk dipublikasi di medsos pribadi.

“Setiap pelanggaran anggota Polri yang diduga melakukan hal yang mengarah ketidaknetralan gelaran Pemilu akan disanksi tegas, mulai hukuman disiplin maupun kode etik Polri,” tegasnya.

Ning S

The post Amankan Tahapan Pemilu, Polda Jateng dan Polres Jajaran Turunkan 1.037 Personel appeared first on SuaraBaru.id.

Putusan ini dibacakan pada sidang Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pada Jum’at (10/3/2023).

“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Pimpinan Majelis Pemeriksa yang juga Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin saat membacakan putusan.

Putusan ini dikeluarkan Bawaslu Jawa Tengah setelah melakukan sidang beberapa kali untuk menangani laporan dugaan pelanggaran administrasi. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh salah satu bakal calon DPD Jawa Tengah atas nama Nur Rohman.

Nur Rohman mendalilkan beberapa hal. Misalnya, Nur Rohman merasa memenuhi syarat verfikasi administrasi sehingga harus diikutkan dalam tahapan pencalonan anggota DPD. Selain itu, pelapor merasa ada perbedaan perlakukan dengan bakal calon lain. Ada tujuh item dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor.

Selanjutnya Bawaslu Jawa Tengah segera menangani laporan tersebut. Sidang pun digelar dengan berbagai agenda, seperti penyampaikan laporan, jawaban terlapor (KPU Jawa Tengah), pemeriksaan saksi dan kesimpulan pelapor dan terlapor.

Dengan mempertimbangkan berbagai bukti dan saksi, Bawaslu Jawa Tengah menyatakan bahwa KPU Jawa Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Dalam sidang putusan dengan Majelis Muhammad Amin dan Muhammad Rofiuddin, Bawaslu Jawa Tengah menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan.

Selain itu, terlapor melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap data dukungan yang disampaikan oleh pelapor, baik pada tahapan awal maupun perbaikan dukungan.

Dalam sidang kali ini hadir para pihak, yakni Nur Rohman selaku pelapor serta ketua dan para anggota KPU Jawa Tengah selaku terlapor.

“Atas putusan ini, bagi pihak yang belum menerima dapat mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan,” kata Muhammad Amin.

Ning Suparningsih

The post Putusan Bawaslu, KPU Jateng Tak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.