Dalam diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari beberapa kementerian dan dihadiri Forkopimda Jateng

Puluhan warga dari komunitas ojol, mahasiswa, organda hingga paguyuban nelayan menyuarakan sejumlah usulan terkait dampak pengalihan subsidi BBM di masyarakat.

Dalam kegiatan ini, komunitas ojol berharap ada kebijakan kenaikan tarif yang menunjang operasional mereka. Sedangkan komunitas nelayan meminta agar BBM subsidi yang dikhususkan bagi nelayan tidak bocor dan dimanfaatkan warga masyarakat lain.

Menurut Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, pihaknya sengaja membangun ruang diskusi dengan berbagai pihak terkait pengalihan subsidi BBM.

“Sengaja dibuat diskusi panel untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, sekaligus kita ingin memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman dengan elemen masyarakat yang hadir,” jelasnya

“Kita berharap semua pihak memiliki sense of crisis terhadap semua permasalahan yang terjadi, dan kita bangun solusinya secara bersama-sama,” ujarnya.

“Kita cari solusi bersama sehingga Kamtibmas di Jateng seterusnya tetap kondusif,” tambah Luthfi.

Sementara itu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyampaikan, masyarakat perlu mengetahui semua permasalahan yang terjadi di balik kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah.

“Pemerintah telah menjelaskan dampak kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan subsidi menjadi terbatas. Di sisi lain, ada kompensasi yang diberikan bagi mereka yang terdampak,” kata Ganjar.

Dia juga menyampaikan apresiasi pada Polda Jateng yang mengambil tindakan tegas terhadap para penyalahguna BBM subsidi. “Siapa yang macam-macam disikat langsung oleh Polda,” katanya.

“Ini bukti keseriusan kita, jangan sampai subsidi untuk masyarakat bocor. Jatahnya nelayan harus sampai ke nelayan, petani dan masyarakat lain yang berhak mendapatkan subsidi juga demikian. Jangan sampai jatah mereka diambil orang,” terangnya.

Gubernur menambahkan, saat ini seluruh elemen pemerintah turun langsung memberikan pendampingan dan bantuan terhadap warga yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

“Ada komunitas-komunitas masyarakat yang harus dibantu. Dan semua itu ada hitung-hitungannya, siapa yang paling terdampak dan apa kompensasinya,” kata Ganjar.

Ning Suparningsih

The post Polda Jateng Gelar Diskusi Panel, Bahas Dampak Pengalihan Subsidi BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, secara langsung harga BBM tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada para pekerja.

“Untuk pekerja, paling setiap hari hanya butuh 2-3 liter saja. Kalau pun harga naik, secara langsung tidak berdampak signifikan,”kata Andreas Hua, Rabu (31/8).

Bagi Andreas, alasan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebenarnya bisa dimaklumi. Sebab, membengkaknya subsidi juga berdampak buruk kepada kesehatan APBN.

Selain itu, subsidi harga BBM selama ini juga sangat minim dinikmati langsung oleh kalangan pekerja. BBM bersubsidi banyak dikonsumsi pemilik mobil yang sebagian besar bukan berasal dari pekerja kecil.

Namun demikian, kata Andreas, yang patut diwaspadai adalah dampak ikutan berupa kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, kata Andreas, jika harga BBM disesuaikan, KSPSI berharap pemerintah untuk bisa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga dampak langsung ke masyarakat khususnya pekerja bisa diminimalisir.

“Harus ada pengendalian harga kebutuhan pokok. Jangan sampai ada lonjakan tak terkendali yang mengakibatkan inflasi tinggi,”paparnya.

Andreas menambahkan, KSPSI juga mendesak seluruh pekerja bisa mendapatkan akses program bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk meringankan dampak penyesuaian harga yang terjadi.

“Program bantalan sosial seperti BLT, BSU atau program lainnya harus tepat sasaran terutama bagi kalangan pekerja kecil,”tambahnya.

Khusus di wilayah Kudus, Andreas menuturkan mayoritas pekerja adalah pekerja sektor rokok. Dan bagi pekerja sektor rokok, saat ini lebih fokus menyikapi isu kenaikan tarif cukai yang lebih berdampak signifikan bagi mereka.

“Kenaikan tarif cukai bisa berdampak bagi pekerja di Kudus karena menyangkut keberlangsungan industri rokok. Pekerja akan lebih khawatir kehilangan pekerjaannya,”ujarnya.

Ali Bustomi

Baca juga:Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Massa HMI Geruduk DPRD Kudus

The post Tak Risaukan Penyesuaian Harga BBM, SPSI; Pekerja Butuhnya Cuma 2-3 Liter Per Hari appeared first on SuaraBaru.id.