Dengan kenaikan ini, UMK Kabupaten Batang yang sebelumnya sebesar Rp2.322.897,00 pada tahun 2024 akan meningkat menjadi Rp2.530.838,00. Surat usulan kenaikan ini telah ditandatangani oleh Bupati Batang dan segera diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batang Rahmat Nurul Fadilah menyebutkan bahwa, keputusan ini diterima baik oleh semua pihak yang hadir dalam rapat Dewan Pengupahan.

“Apindo, yang mewakili pengusaha, sangat memahami keputusan ini karena sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat. Mereka tidak mengajukan keberatan apa pun dan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (12/12/2024).

Dukungan serupa juga datang dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batang. Ketua DPC SPSI Batang menyatakan bahwa, pihaknya menyetujui kenaikan UMK sebesar 6,5 persen, meskipun disertai dengan harapan agar ke depan ada kajian lebih mendalam terkait upah sektoral.

“Kami menerima kenaikan ini, namun kami berharap kajian sektoral tetap menjadi perhatian, karena sektor tertentu mungkin memiliki kebutuhan yang lebih spesifik,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, forum sepakat untuk tidak membahas UMK sektoral kali ini, mengingat kompleksitas dan kebutuhan analisis yang lebih rinci. Kendati demikian, kesepakatan antara Apindo, SPSI, dan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bahwa semua pihak mendukung langkah yang diambil demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Batang.

“Dengan usulan ini, Kabupaten Batang berharap dapat memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat, sekaligus menjaga daya saing investasi di daerah. Semua mata kini tertuju pada keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang akan menjadi penentu final apakah usulan kenaikan UMK ini akan resmi diberlakukan.

Nur Muktiadi

The post Apindo dan SPSI Sepakat Usulan Kenaikan UMK Batang appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, secara langsung harga BBM tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada para pekerja.

“Untuk pekerja, paling setiap hari hanya butuh 2-3 liter saja. Kalau pun harga naik, secara langsung tidak berdampak signifikan,”kata Andreas Hua, Rabu (31/8).

Bagi Andreas, alasan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebenarnya bisa dimaklumi. Sebab, membengkaknya subsidi juga berdampak buruk kepada kesehatan APBN.

Selain itu, subsidi harga BBM selama ini juga sangat minim dinikmati langsung oleh kalangan pekerja. BBM bersubsidi banyak dikonsumsi pemilik mobil yang sebagian besar bukan berasal dari pekerja kecil.

Namun demikian, kata Andreas, yang patut diwaspadai adalah dampak ikutan berupa kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, kata Andreas, jika harga BBM disesuaikan, KSPSI berharap pemerintah untuk bisa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga dampak langsung ke masyarakat khususnya pekerja bisa diminimalisir.

“Harus ada pengendalian harga kebutuhan pokok. Jangan sampai ada lonjakan tak terkendali yang mengakibatkan inflasi tinggi,”paparnya.

Andreas menambahkan, KSPSI juga mendesak seluruh pekerja bisa mendapatkan akses program bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk meringankan dampak penyesuaian harga yang terjadi.

“Program bantalan sosial seperti BLT, BSU atau program lainnya harus tepat sasaran terutama bagi kalangan pekerja kecil,”tambahnya.

Khusus di wilayah Kudus, Andreas menuturkan mayoritas pekerja adalah pekerja sektor rokok. Dan bagi pekerja sektor rokok, saat ini lebih fokus menyikapi isu kenaikan tarif cukai yang lebih berdampak signifikan bagi mereka.

“Kenaikan tarif cukai bisa berdampak bagi pekerja di Kudus karena menyangkut keberlangsungan industri rokok. Pekerja akan lebih khawatir kehilangan pekerjaannya,”ujarnya.

Ali Bustomi

Baca juga:Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Massa HMI Geruduk DPRD Kudus

The post Tak Risaukan Penyesuaian Harga BBM, SPSI; Pekerja Butuhnya Cuma 2-3 Liter Per Hari appeared first on SuaraBaru.id.

“Sesuai kesepakatan bersama, kami memprioritaskan untuk menjaga kondisi Kabupaten Kudus tetap kondusif sehingga tidak perlu menggelar aksi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, Selasa (6/10).

Penolakan RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi UU, kata dia, tidak perlu dilakukan dengan cara mogok atau unjuk rasa, melainkan dengan membuat spanduk yang bertuliskan “DPC KSPSI Kudus menolak RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan”.

Ia mengungkapkan penolakan dilakukan lantaran regulasi tersebut dianggap semakin melemahkan posisi pekerja dan hanya menguntungkan investor.

Dirinya menyebut kultur pekerja di Kota Keretek tidak terlalu sering menggunakan cara-cara tersebut, namun jika ada individu pekerja yang ingin melakukannya tidak melarang.

Sebelumnya, dia mengakui, mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, seperti Ketua Apindo Kudus Bambang Sumadiyono dan Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi UKM Kudus Marti serta Kapolres Kudus maupun Komandan Kodim 0722 Kudus terkait menjaga situasi wilayah tetap kondusif.

Menurut dia di dalam RUU Cipta Kerja tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap bakal merugikan posisi tawar pekerja.

Di antaranya, lanjut dia, upah minimum dihilangkan digantikan kesepakatan pekerja dan pemberi kerja.

Kemudian pemberian upah yang didasarkan atas jam kerja, serta pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) tidak ada batas waktunya sehingga pekerja kontrak tidak punya peluang menjadi pekerja tetap, serta di dalam aturan terbaru tidak menyebut teknis pekerja tertentu, seperti sebelumnya hanya untuk pengamanan dan kebersihan.

Pasal lain yang dipermasalahkan, yakni soal dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar kesepakatan kerja serta nilai pesangon yang semakin kecil.

“Jika sebelumnya pesangon diberikan 32,5 kali gaji, maka sesuai aturan yang baru hanya 15 kali gaji,” ujarnya.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Senin (5/10).

Ant-Tm

The post Tak Ikut Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, SPSI Kudus Hanya Pasang Spanduk appeared first on SuaraBaru.id.