Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Yayasan Arwaniyah Kudus, Sabtu (26/10) sore. Sebanyak 500 orang lebih pekerja dari 11 perusahaan yang ada di Kudus hadir dan menyatakan dukungannya kepada Hartopo-Wahib.

Selain dihadiri langsung oleh paslon Hartopo-Wahib, turut serta dalam kegiatan tersebut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kudus Andreas Hua.

Sementara Ketua SPSI Kudus Andreas Hua mengatakan, alasan mendukung pasangan Hartopo-Mawahib karena memang sudah mengenal dengan kedua sosok ini. Selain itu pasangan ini juga memiliki komitmen untuk menyejahterakan pekerja.

“Kalau nanti terpilih harapan kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya juga selalu mewanti-wanti kepada pasangan ini jangan sampai melanggar regulasi,” kata Andreas.

Dalam kesempatan itu, Andreas mengusulkan ketika Hartopo-Mawahib terpilih supaya memikirkan nasib para pekerja informal. Misalnya para tukang ojek maupun kuli panggul. Mereka masih banyak yang belum terlindungi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu dia berharap pasangan ini komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal yang notabene sebagai pekerja rentan.

Menanggapi adanya dukungan dari kelompok pekerja membuat Hartopo dan Mawahib kian bersemangat untuk terus menggalang dukungan agar menang dalam Pilkada 2024. Harapannya banyak dari warga Kudus juga menjatuhkan pilihan kepada pasangan ini.

Selama ini, kata Hartopo, saat dia menjadi Bupati Kudus juga telah aktif dalam memberikan perlindungan baik kepada perusahaan maupun pekerja. Utamanya saat era Covid-19. Dia waktu itu menolak Kudus dilockdown karena akan merugikan perusahaan dan pekerja.

“Karena perusahaan aset negara. Terutama saat era Covid-19 mau dilockdown saya tidak mau karena dampaknya luar biasa,” kata Hartopo.

Saat ditanya perihal komitmennya ketika terpilih, Hartopo memastikan apa yang diminta oleh para pekerja akan dilayani dan dilaksanakan. Dengan catatan tidak melanggar aturan.

Ali Bustomi

The post Forum Silaturahmi Pekerja Kudus Deklarasikan Dukungan untuk Hartopo-Wahib appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Andreas Hua pada diskusi nasib buruh pada pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang digelar Ansor Kudus, Selasa (13/10). “Kami memilih wait and see sambil menunggu penerbitan PP dan Perpres dari UU tersebut,”kata Andreas.

Hadir pada diskusi tersebut Ketua dan Wakil Ketua Apindo Bambang Sumadiyono dan Nadjib Hassan, serta pengamat kebijakan publik yang juga Ketua PRD Jawa Tengah Kholid Mawardi.

Andreas mengakui sejauh ini dirinya belum tuntas membaca keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja. Bahkan, pada awal-awal disahkan, pihaknya sempat ikut termakan hoax pasal-pasal dalam UU yang pada kenyataannya hal tersebut tidak benar.

“Setelah kami diundang Pak Ganjar (Gubernur Jateng, red), ternyata apa yang kami pahami sebelumnya keliru. Informasi mengenai adanya penghapusan pesangon, upah sesuai jam kerja, maupun isu lain yang merugikan pekerja, sepenuhnya tidak benar,”tandas Andreas.

Andreas mengatakan, SPSI menyadari realita kehidupan ketenagakerjaan di Kudus. Karena itu pihaknya tidak ingin terburu-buru menyikapi disahkannya RUU tersebut. Apalagi saat ini beredar banyak versi RUU yang telah disahkan DPR RI tersebut.

Wakil Ketua Apindo Kudus Nadjib Hassan memiliki pandangan lain. Dari UU yang ia baca, posisi Pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan UU Omnibuslaw tersebut. “Jika banyak disebut buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan. Banyak yang mengatakan pengusaha diuntungkan, ternyata tidak juga. Dalam pengesahan regulasi tentu saja ada plus dan minusnya,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan penangguhan penerapan upah minimum. Namun dalam UU Omnibuslaw yang ia baca, kemungkinan pengajuan penangguhan UMK itu tidak muncul.

Sementara itu Kholid Mawardi mengatakan banyak kejanggalan dalam pengesahan RUU Omnibuslaw. Selain waktu yang sangat cepat dengan isi aturan yang beragam, ia juga menyoroti pengesahan Omnibuslaw di tengah suasana pandemi Covid-19 saat ini.

Ia menilai pengesahan UU Cipta Kerja ini itu justru akan menjadi ganjalan Presiden Jokowi pada pemerintahannya yang terakhir ini. Menurut dia, UU ini sarat mengakomodasi kepentingan pengusaha besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pengesahan yang tergesa-gesa dimana drafnya tidak pernah disampaikan ke publik, ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Atas hal itulah kami menyatakan menolak dan siap untuk melakukan aksi lagi,”tandas Kholid.

Tm-Ab

The post Soal UU Cipta Kerja, SPSI Kudus Tidak Tertarik Turun Jalan appeared first on SuaraBaru.id.