Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan. Dilaporkan ada 11 orang mengalami luka akibat insiden tersebut.

Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa insiden tersebut tidak mengganggu distribusi maupun ketersediaan LPG 3 kilogram di wilayah Grobogan dan sekitarnya.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, menegaskan bahwa peristiwa di SPBE Putat merupakan musibah yang tengah diselidiki secara menyeluruh oleh tim gabungan.

BACA JUGA : Menjual Emas Hasil Curian, Uangnya untuk Traktir Anak Korban

Menurut Taufiq, penyebab awal percikan api masih dalam tahap investigasi oleh tim internal Pertamina bersama pihak eksternal yang berwenang.

“Peristiwa ini sedang kami telusuri secara detail. Tim kami dan pihak eksternal terus bekerja untuk mengetahui penyebab pastinya,” jelas Taufiq, Selasa (7/10).

Ia menyampaikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan seluruh pekerja berhasil dievakuasi dengan cepat berkat kesiapsiagaan petugas di lapangan.

“Alhamdulillah, tidak ada korban. Respons tim di lapangan sangat cepat sehingga api dapat segera dikendalikan,” ujarnya.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina langsung menyalurkan pasokan LPG sebanyak 54 metrik ton ke tiga SPBE lain yang berada di sekitar wilayah Grobogan dan Demak.

Langkah cepat ini dilakukan agar suplai LPG 3 kilogram tetap stabil dan masyarakat tidak mengalami kendala dalam mendapatkan bahan bakar subsidi tersebut.

“Kami sudah alihkan pasokan ke tiga SPBE terdekat. Masyarakat tidak perlu khawatir, stok dan distribusi tetap berjalan seperti biasa,” tegas Taufiq.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar membeli LPG 3 kilogram hanya di pangkalan resmi dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Pertamina terus mengimbau masyarakat untuk bertransaksi di pangkalan resmi. Informasi lokasi pangkalan bisa dicek melalui situs subsidi.tepatlpg.mipertamina.id,” tambahnya.

Taufiq menuturkan, seluruh SPBE di bawah pengawasan Pertamina telah menerapkan standar keselamatan tinggi sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

Menurutnya, seluruh operator SPBE telah mengikuti pelatihan khusus dan memiliki sertifikasi resmi dalam menangani sistem pengisian elpiji.

“Seluruh petugas sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi keselamatan. Pengawasan rutin juga terus dilakukan oleh tim safety dan security di setiap SPBE,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menilai bahwa musibah dapat terjadi kapan saja, meskipun prosedur keamanan telah diterapkan secara ketat.

“Yang terpenting, kami pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik dan suplai LPG 3 kilogram tetap aman,” tegas Taufiq.

BACA JUGA : Diduga Sakit, Warga Srati Meninggal saat Cari Rumput di Hutan

Pertamina berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh setelah hasil investigasi resmi dikeluarkan. Evaluasi ini akan menjadi dasar peningkatan standar keamanan di seluruh SPBE di wilayah Jawa Tengah.

Selain itu, Pertamina juga berencana memperkuat koordinasi dengan aparat daerah dan pemadam kebakaran guna memastikan setiap SPBE siap menghadapi potensi keadaan darurat.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pertamina menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan operasional dan memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya LPG 3 kilogram, tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post Pasca Kebakaran SPBE Putat Purwodadi, Pertamina Patra Niaga Ungkap Tidak akan Ganggu Distribusi LPG 3 Kilogram appeared first on SuaraBaru.id.

Kemenkumham menjadi yang terbaik dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk kategori Kementerian. Penghargaan ini diterima Kemenkumham atas penerapan SPBE di Kemenkumham selama tahun 2023. Penghargaan tersebut diumumkan pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, belum lama ini.

Ini menjadi kali kedua Kemenkumham mendapatkan penghargaan penerapan SPBE, setelah sebelumnya menerima penghargaan serupa pada SPBE Summit 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan, Kemenkumham telah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan yang ada.

Ia menjelaskan, saat ini telah tersedia beragam pelayanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.

“Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi bisa dimanfaatkan di mana saja masyarakat berada. Cukup dengan handphone dan akses internet,” ucap Andap.

The post Kembali Raih Digital Government Award, Kemenkumham Jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE appeared first on SuaraBaru.id.

Teguran tersebut menindaklanjuti hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN) terkait pengawasan terhadap Berat Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

“Pemberian sanksi berupa surat teguran dimaksudkan agar para pengusaha SPBE segera menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksanaan jika tidak dilakukan perubahan, maka akan diberikan sanksi yang lebih berat dan tidak menutup kemungkinan pencabutan izin usaha jika kesalahan terus dilakukan,” tegas Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (26/5/2024).

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 166 ayat (1) dan (2). Sanksi yang dapat

dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

Sebanyak 12 SPBE yang diberi surat teguran tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bandung, Purwakarta, Padalarang, Ujung Berung dan Cimahi. “Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas bagi seluruh lembaga penyalur dan Mitra Kerja yang menyalahi aturan,” tegas Mars Ega.

Lebih lanjut Mars Ega menegaskan, bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan sinergi

bersama Kementrian Perdagangan dan Kementrian ESDM tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran LPG 3 Kg berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang. Ia menyatakan, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha.

“Sanksinya berupa sanksi administratif. Kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan perizinan berusaha,” kata Moga.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait produk dan layanan Pertamina serta subsidi tepat, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

Sutrisno

The post Disinyalir Lakukan Kecurangan, Pertamina Tegur 12 SPBE appeared first on SuaraBaru.id.