Komisioner Bawaslu Provinsi Jateng, Sosiawan mendukung penuh putusan MK dalam perkara nomor 136/PUU-XXII/2024. Di mana MK mengabulkan gugatan terkait penegakan sanksi netralitas bagi ASN dan anggota TNI/Polri dalam Pilkada 2024.

“Ini menjadi bekal atau menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ini (netralitas ASN dan TNI/Polri),” ujarnya dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jateng yang Berkualitas’. di Kabupaten Semarang, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, selama ini Bawaslu Jateng dan Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu, terutama terkait pejabat negara yang terlibat dalam politik praktis.

“Terus terang ini menjadi sebagian dari jawaban yang selama ini sulit bagi Bawaslu, untuk memproses terkait netralitas ASN, TNI Polri, termasuk Kades, untuk pemilihannya pada masa Pilkada ini,” ungkap Sosiawan.

Dengan adanya putusan MK terbaru ini, maka ada hukum kuat yang bisa menjerat ASN, TNI/Polri, dan kepala desa dengan pidana. Karena selama ini sanksi yang didapat hanya berupa administrasi dan teguran.

“Mudah-mudahan justru keputusan MK baru itu memberikan kekuatan bagi kami dan bisa memberikan efek jera,” kata Sosiawan.

Ia mengingatkan kepada seluruh pegawai ASN, personel TNI/Polri, dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu paslon Pilkada.

“Itu yang sesungguhnya kami harapkan supaya ASN, TNI/Polri, terutama para kades betul-betul memahami sanksinya, bukan hanya sanksi administratif, tetapi ada sanksi pidana yang kemarin diputuskan oleh MK,” imbuhnya.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Dukung Putusan MK Soal Sanksi Pidana ASN Pelanggar Netralitas appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ‘Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah yang Berkualitas yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Senin (18/11/2024).

Dikatakan, beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih generasi muda antara lain dengan edukasi politik yang lebih intensif yang bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah, kampus, dan berbagai platform media sosial yang sering digunakan oleh generasi muda.

Meningkatkan akses dan kemudahan dalam proses pemilihan, mempermudah prosedur pendaftaran pemilih dan memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi pemungutan suara dapat mendorong lebih banyak pemuda untuk terlibat.

Selain itu, melibatkan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan: Menyediakan ruang bagi pemuda untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka dalam pembuatan kebijakan politik, misalnya melalui forum diskusi, debat, atau partisipasi dalam organisasi politik.

Mengangkat isu-Isu yang relevan bagi pemuda: Kampanye politik harus mengangkat isu-isu yang relevan dan penting bagi generasi muda, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, perubahan iklim, dan teknologi.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan generasi muda akan lebih bersemangat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum dan demokrasi secara umum,” tuturnya.

Selain itu media juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bagaimana fungsi utama media dalam Pilkada? 

Media berfungsi sebagai sumber informasi yang menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang calon pemimpin, visi, misi, serta program-program mereka. Dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas, media membantu pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Media, baik itu televisi, radio, surat kabar, maupun media digital, portal berita online, memiliki jangkauan yang luas. Ini memungkinkan informasi tentang Pilkada dapat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat dengan cepat dan efisien.

Media memiliki peran penting dalam memeriksa fakta dan memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Mereka dapat mengungkapkan potensi hoaks, informasi yang menyesatkan, atau tindakan tidak transparan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada, sehingga menjaga integritas pemilu.

“Media dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, termasuk prosedur pendaftaran pemilih, lokasi TPS, dan waktu pemilihan. Dengan cara ini, media juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan hak suara mereka,” jelasnya.

The post Bawaslu Jateng Sebut Peran Media Massa Sangat Penting dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024 appeared first on SuaraBaru.id.