Dari jumlah itu, instansi pendidikan dan penegak hukum termasuk kepolisian dan kejaksaan, menjadi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sepanjang 2025.

“Kalau yang paling tinggi (laporannya) di instansi pendidikan. Kedua terkait dengan pelayanan hukum, termasuk di situ ada kepolisian. Nomor tiga ada bidang infrastruktur,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, di Kota Semarang, Rabu, 28 Januari 2025.

Pada bidang pendidikan, kata dia, laporan banyak terjadi ketika sistem penerimaan murid baru (SPMB). Di mana banyak publik mengakses layanan untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mengakses dunia pendidikan.

”Nah, kemudian ketika masyarakat ee banyak mengakses, akhirnya juga banyak menyampaikan pengaduan,” kata Farida.

Dia bilang, hal yang sama untuk institusi kepolisian. Di mana layanannya sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Artinya, otomatis masyarakat ketika mengalami dugaan maladministrasi akan menyampaikan laporan.

Lebih lanjut, kata Farida, substansi laporan masyarakat kepada Ombudsman RI menjadi satu perhatian bagi instansi yang menyelenggarakan layanan. Di antaranya penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban hukum dan perencanaan jumlah uang.

Lebih rinci, terdapat bentuk maladministrasi yang paling sering dilaporkan. Mulai dari penundaan pelayanan berlarut (33%), penyimpangan prosedur layanan (27%), tidak memberikan pelayanan (25%), pengabaian kewajiban (8%), permintaan imbalan uang atau barang (4%).

”Kalau mau berantas pungli (pungutan liar), maka percepat layanan, perbaikan prosedur, jangan abaikan layanan, dan jangan ada pengabaian kewajiban,” ucapnya.

Kota Semarang Tertinggi

Sementara itu dalam laporan masyarakat Jawa Tengah pada 2025, Kota Semarang menjadi yang terbanyak. Diikuti Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, dan Jepara.

Farida bilang, Kota Semarang menjadi daerah dengan pelaporan tertinggi karena sebagai Ibu Kota Provinsi. Di mana banyak instansi pelayanan, tidak hanya pemerintah kota, dan provinsi, namun juga lembaga-lembaga yang punya pelayanan kantor di Kota Semarang.

”Sehingga warga yang melaporkan juga lebih banyak,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Instansi Pendidikan dan Polri Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida menerangkan, pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kadinas Kesehatan se-Jateng yang  ditembuskan kepada Kepala Daerah se Jateng, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Jateng,  Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Daerah Jateng serta Ketua Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI) Daerah Jateng.

Surat Nomor B/0005.PC.01.04-14/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tersebut meminta agar Dinas Kesehatan se Jateng memperhatikan:

1. Dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik, Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu/kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik. Termasuk memastikan bahwa unit layanan tersebut telah mematuhi kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait kepastian layanan, tarif penanganan pelayanan Rapid Test Anti Body/Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
3. Memastikan bahwa Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Klinik telah memiliki sarana pengaduan masyarakat yang telah dipublikasikan dan dikelola/ditindaklanjuti sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas Kesehatan Se-Jawa Tengah wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan/tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut.

“Hingga saat ini, kami masih menerima informasi, laporan dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya mengenai penanganan pelayanan covid-19 yang masih kurang maksimal,” kata Siti Farida.

Disebutkan, di antaranya pendataan dan monitoring pasien covid-19, ketersedian laboratorium, ketidakpastian dalam memperoleh hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) serta ketidakpatuhan penyelenggara pelayanan dalam menerapkan tarif batas maksimum terhadap pelayanan Rapid Test Anti Body/Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR),” terangnya, Kamis (7/1/2021).

Sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian. Untuk itu sebagai bentuk pengawasan bersama, pihaknya meminta agar Kadinas Kesehatan se Jateng dapat menyampaikan secara berkala hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jateng.

Ning-trs

The post Ombudsman Minta Kadis Kesehatan se-Jateng Tingkatkan Pengawasan Pelayanan appeared first on SuaraBaru.id.