Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melakukan rasionalisasi belanja pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Walikota Tegal Dadang Somantri saat memberikan jawaban Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan acara Penyampaian Jawaban Wali Kota Tegal atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 dan Persetujuan Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal menjadi Peraturan Daerah Kota Tegal di Ruang Paripurna,  Rabu (21/8/2024).

Pj Walikota Tegal dalam jawabannya menyampaikan, walaupun dilakukan rasionalisasi, Pemkot Tegal senantiasa memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan mengutamakan perlindungan dan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dijabarkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Selain itu Pj Walikota Tegal menyampaikan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah dipersiapkan dokumen administratif dan teknis sehingga diharapkan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Terkait dengan pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Dadang berharap agar dapat berjalan lancar sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan bersama.

Disampaikan Dadang bahwa kegiatan Tahun 2024 yang belum dilaksanakan, pihaknya akan mendorong OPD untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak menimbulkan permasalahan di akhir tahun anggaran.

“Secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk seluruh program kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran guna memastikan dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Dadang.

Atas berbagai jawaban yang disampaikan oleh Pj Walikota Tegal, seluruh anggota DPRD Kota Tegal menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Tegal TA 2024 untuk dapat dibahas lebih lanjut melalui alat kelengkapan DPRD Kota Tegal.

Dalam Rapat Paripurna juga dilaksanakan penetapan dua Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025-2045 dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sutrisno

The post Penetapan Silpa 2023 Kota Tegal Dalam APBD 2024 Tak Sesuai Realisasi Silpa 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

“Artinya, di sisi belanja memang sudah di atas 90 persen, namun, dari sisi pendapatan ternyata capaiannya masih sangat jauh,” kata Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST, Selasa (5/8/2024).

Antara belanja dengan pendapatan kata Kusnendro hanya 1,4 persen, sehingga dari anggaran total APBD di setiap tahunnya Silpa di kisaran Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar. “Dari Silpa tersebut terbesar adalah dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ada seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Silpa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sehingga praktis Silpa yang murni bisa dipakai hanya di kisaran Rp 29 juta,” ungkapnya.

Di Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) kebijakan Anggara Tahun 2025 difisit hanya di kisaran Rp 10,5 miliar. Karena asumsi ini didasarkan kecenderungan turunnya Silpa di setiap tahun.

“Dengan kondisi ini kita harus bareng-bareng menyadari bahwa situasi keuangan Pemerintah Kota Tegal belum pada tahapan yang maksimal. Sehingga target pendapatan di Tahun 2025 mendatang kita pakai yang realistis. Artinya capaian Tahun 2023-2024 menjadi acuan untuk target di Tahu 2025,” ujar Kusnendro.

Ada sektor pendapatan yang realiasasinya masih sangat jauh. Ada yang 38 persen, 50 persen lebih. Yang seperti itu disesuaikan pada KUA PPAS 2025 sehingga tidak terjadi lagi realisasi yang sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Kusnendro menjelaskan, perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024. Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 20.000.000.000. Sedangkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Rp 15.600.975.718 selisih – Rp 4.399.024.282.

“Kas Daerah Kota Tegal awal Tahun 2024 kita hanya Rp 29 juta. Itu ada di kas bendahara sama kas daerah,” ujar Kusnendro.

Rinciannya, Silpa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 12.680.561.363, Silpa Kas Daerah Rp 25.937.004, Silpa pada Kas Bendahara Penerima 3.729.858, Sisa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Rp 1.533.697.713, dan sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp 1.357.049.780, jumlah Rp 15.600.975.718.

Sebelumnya Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri menyampaikan target kas Daerah Kota Tegal untuk Tahun 2024 minimal Rp 10 Miliar. Hal tersebut disampaikan Dadang Somantri usai acara penandatanganan kesepakatan terhadap Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA 2025 di DPRD setempat, Senin (5/8/2024) kemarin.

“Sementara ini posisi kas daerah Kota Tegal sudah cukup bagus walaupun capaian di semester I kurang sedikit dari yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Sutrisno

The post Ketua DPRD: Silpa Kota Tegal Semakin Kecil appeared first on SuaraBaru.id.